Muhammad Zulifan

Visi Saudi 2030, Transformasi Menuju Era Kerajaan Modern

Oleh: Muhammad Zulifan

(Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam – UI)

Pemerintah Saudi di bawah Raja Salman  baru-baru ini telah meluncurkan Visi Saudi 2030, rencana ambisius Kerajaan untuk mengubah Perekonomian Saudi jauh dari ketergantungan minyak bumi yang melenakan rakyat selama ini. Saudi kini sadar, sumber daya alam bukanlah segalanya. Perhatian kepada kualitas SDM lebih penting .

Wakil Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang juga ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan pada senin lalu (25/4) telah mengumumkan Visi Saudi 2030 yang  menetapkan goal untuk 15 tahun ke depan beserta  agenda kebijakan yang dikenal sebagai Rencana Transformasi Nasional. Visi Saudi 2030 ini sudah diketok palu oleh Lembaga Kabinet Arab Saudi.

Nampaknya Kerajaan kini sedang bekerja keras untuk menyambut negara era pasca-minyak dan mempersiapkan roadmap yang lebih jelas untuk masa depan negara. Ancang-ancang untuk mengucapkan selamat tinggal pada ketergantungan  minyak diiringi dengan upaya Saudi menggenjot diversifikasi pendapatan negara.

Roadmap baru tersebut diyakini akan berdampak besar bagi perubahan  masyarakat Arab Saudi  dalam era modern, tak terkecuali  perubahan  sosial, politik dan militer. Garis besar Visi 2030 meliputi efisiensi dalam pemerintahan, peran yang lebih besar untuk sektor swasta non-minyak serta  manajemen yang lebih agresif atas aset Kerajaan. Imbasnya, kebijakan ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah Kerajaan yang selama ini dinilai boros. Banyak sudah proyek-proyek Kerajaan di era Raja Abdullah yang ditangguhkan.

Transformasi Sosial

Suka tidak suka, masyarakat Saudi kini harus  mempersiapkan transformasi yang tentu akan mengurangi jatah kenyamanan seperti mereka terima selama ini. Banyak fasilitas dari negara yang dipangkas akibat turunnya harga minyak dunia sekitar 30 dollar AS per barrel dari harga sebelumnya yang mencapai 120 dolar AS per barel.

Meski  memiliki cadangan minyak terbesar di dunia hingga 267 milyar barel,  situasi menurunnya harga minyak karena pelemahan ekonomi dunia menjadikan  anggaran Saudi defisit 87 milyar dollar AS. Cadangan devisa merosot dari 746 miliar AS pada 2014 menjadi 616 miliar dollar saat ini. Sementara harga minyak bumi diprediksi akan terus rendah setidaknya hingga setahun ini.

Kejadian ini memicu Pemerintah Saudi melakukan upaya penyelamatan ekonomi negara. Seperti kebijakan kenaikan harga BBM hingga 40 persen di seluruh Kerajaan yang telah diberlakukan sejak 11 Januari 2016 silam. Hal ini belum ditambah dengan rencana Kementerian Keuangan yang akan mengurangi    subsidi untuk air, listrik dan produk minyak bumi selama lima tahun ke depan.

Di bidang Ekonomi, Saudi berencana melakukan  penjualan kurang dari 5 persen saham Aramco (perusahaan minyak negara)  senilai  2 trilun dollar AS. Dana itu akan digunakan untuk program Dana Investasi Umum.

Diversifikasi perekonomian dilakuan pemerintah Saudi dengan pengembangan sektor pariwisata. Pada 24 April lalu Pangeran Sultan Bin Salman, Ketua Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional (SCTH) Arab Saudi, meluncurkan Program Pasca Umroh, sebuah inisiatif yang memungkinkan jamaah umrah untuk mengkonversi visa mereka ke visa turis. Tak hanya itu, Pemerintah Saudi juga meluncurkan program pemberian fasilitas tinggal dan investasi untuk warga asing, terutama kepemilikan rumah melalui kebijakan Saudi Green Card.

Kebijakan-kebijkan tersebut nampaknya satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menjamin stabilitas negara dan kesejahteraan generasi Saudi mendatang. Masyarakat Saudi kini dituntut meningkatkan produktivitas, termasuk di dalamnya wanita yang merupakan setengah dari populasi negeri petro dolar tersebut. Namun setidaknya, Warga Saudi masih beruntung karena mereka tidak perlu memikirkan biaya sekolah dan Rumah sakit yang 100 persen dijamin pemerintah.

Perubahan tersebut  akan membawa Saudi pada bentuk  negara sipil dimana warga dituntut untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan sehingga SDM  Saudi menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.  Selama ini,  konsep negara rente dalam budaya Arab telah menciptakan hambatan untuk kemajuan negara. Hasilnya pengangguran meluas. Kini, Warga ditunut untuk mampu bersaing di pasar global.

Tantangan Sosial-Budaya

Kerajaan Saudi menghadapi tantangan dalam negeri terutama masalah kenakalan remaja, narkoba, kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran serta etos kerja.

Banyak orang dari penjuru dunia berduyun-duyun mendaftar sebagai tenaga kerja di Saudi, tak terkecuali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencapai angka 2 juta orang. Anehnya,  masalaah tenaga kerja dalam negeri dan pengangguran adalah perkara yang memusingkan  Pemerintah Saudi tiap tahunnya.  Angka pengangguran di Saudi cukup tinggi yakni berkisar di angka 6 persen.

Departemen Tenaga Kerja Arab Saudi melaporkan bahwa dari  1,5 juta angka pengangguran di Arab Saudi,  sebanyak 300 ribu orang merupakan Sarjana (Saudi Gazette, 17/2/16). Sekitar 130.000 orang Saudi lulus setiap tahunnya yang menjadikan kondisi penganguran di Kerajaan makin rumit.

Ada sekitar  7,2 juta pekerja asing di Saudi yang berbagi tempat dengan penduduk Saudi yang sekitar 27 juta jiwa. Maka, sebenarnya mudah untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut dengan mengalokasikan ceruk tenaga kerja yang didominasi pekerja asing itu ke Warga Saudi. Namun masalahnya tidak sesimple itu. Mentalitas warga Saudi menjadi faktor penghambat.

Secara sederhana, struktur sosial masyarakat Saudi dari kelas  terendah terdiri dari Cleaning Service (didominasi orang Bangladesh), Pembantu Rumah Tangga (Indonesia), supir taksi (Pakistan-India), Buruh Bangunan (Indonesia-Afghanistan), penjaga toko (Philipina), Teknisi (India), insinyur Professional, serta kelas tertinggi yakni orang Saudi sendiri yang selalu ingin jadi “mudir” (direktur) di manapun ia ditempatkan. Belum lagi etos kerja “bukro” (menunda-nunda pekerjaan hingga esok) yang masih lekat dengan kebiasaan masyarakatnya.  Meski secara kepemilikan teknologi negara Saudi lebih maju 10 tahun dari Indonesia, namun secara SDM mereka lebih mundur 20 tahun dari negara kita.

Sementara nasib kaum wanita di era Raja Salman mendapat sedikit angin kebebasan. Mereka kini  dibolehkan  bekerja di tempat-tempat khusus pelayanan wanita serta pekerjaan di ruang tertutup seperti menjadi mekanik eletronik.

Angka lajang di Saudi juga menjadi masalah sosial tersendiri.  Tingginya biaya pernikahan menjadikan angka lajang di tengah masyarakat meningkat pesat. jumlah perempuan Saudi berusia lebih dari 30 tahun yang belum menikah mencapai angka 33,45 persen dalam 10 tahun terakhir.

Angka itu sama dengan 1,52 juta dari total penduduk wanita Saudi yang mencapai 4, 5 juta jiwa.  Hal itu salah satunya disebabkan budaya keluarga calon mempelai wanita yang mensyaratkan banyak materi kepada pria calon pelamar. Biaya pernikahan  mencapai 138 ribu reyal (sekitar 500 juta rupiah). Sangat timpang jika dilihat dari rata-rata penghasilan yang diperoleh kebanyakan pemuda per bulannya yang berkisar antara 4 Ribu sampai 6 Ribu reyal (sekitar 20 Juta rupiah). Keadaan tersebut pada akhirnya memicu maraknya  praktek  nikah misyar di Kerajaan.

Harapan Saudi Baru Era Raja Salman

Hari ini, Arab Saudi telah menjelma  menjadi  kekuatan baru dunia yang diperhitungkan.  Arab Saudi memainkan peran sentral di kawasan Timur Tengah dan forum G-20. Kerajaan Saudi telah melancarkan Operasi Decisive Strom ke Yaman dan membentuk Koalisi Militer Islam untuk melawan terorisme.

Perubahan yang bergulir di Kerajaan membutuhkan pengawalan yang serius melalui pembentukan organisasi untuk mengelola proses reformasi semua bidang. Perlu adanya evaluasi berkala dan perencanaan strategis sebagai “fitur masyarakat sipil” dimana partisipasi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan.

Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman kini menuju  irama baru. Hal ini berlaku tidak hanya di kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, tetapi juga dalam ambisi pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang diharapkan akan menjadi realitas positif.

Dan di balik rencana besar transformasi Kerajaan ini ada  sosok pemuda brilian, Wakil Putra Mahkota Muhammad bin Salman, putra Raja Salman. Sosok muda ini yang akan menentukan garis kerajaan di masa depan bersama kaum muda Saudi yang terbuka atas perubahan. Kita tunggu saja!

(1001)