Berita Timur Tengah

Abbas: AS tidak bisa menjadi satu-satunya mediator

February 13, 2018 By Hasrul Azmi

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Amerika Serikat tidak bisa menjadi satu-satunya mediator dalam proses perdamaian di Timur Tengah, Al Arabiya melaporkan (13/02/2018)

Pada awal pertemuan antara kedua pemimpin tersebut, Putin mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan mitranya Presiden AS, Donald Trump, mengenai masalah Palestina.

Abbas dan Putin juga membahas mekanisme untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Menurut Palestina, kuartet harus memperluas mediator internasionalnya, tidak hanya untuk mematahkan dominasi AS tapi juga memanfaatkan semua upaya untuk melakukan perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Penasihat Presiden Palestina Nabil Shaath mengatakan sebelumnya bahwa Ramallah menyambut baik gagasan untuk mengadakan konferensi internasional di Moskow untuk memulai penyelesaian damai atas konflik Palestina-Israel.

Shaath mengatakan bahwa pembicaraan antara para pemimpin Palestina dan Rusia berkaitan dengan kemungkinan untuk merumuskan formula yang berbeda untuk proses penyelesaian dengan Israel dan mendiskusikan alternatif lain terhadap dominasi AS mengenai proses perdamaian di Timur Tengah, berdasarkan hukum dan kesepakatan internasional mengenai Palestina.

Dua minggu setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Moskow, Abbas tiba di Rusia pada hari Senin untuk memperoleh dukungan dari Presiden Rusia terkait pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Abbas yang menolak untuk melakukan kontak dengan pemerintahan AS sejak pengakuan tersebut pada akhir 2017, dijadwalkan untuk menyampaikan pidato ke Dewan Keamanan PBB pada tanggal 20 Februari.

Di sisi lain, kalangan politik di Rusia melihat bahwa perkembangan dalam penyelesaian krisis Palestina-Israel memberi jalan untuk meningkatkan pengaruh Rusia di wilayah Timur Tengah. Parlemen Rusia telah mengumumkan bahwa upaya Rusia terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel yang bekerjasama dengan AS akan berdampak positif dan penting dalam proses perundingan perdamaian.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan sebelumnya bahwa negaranya akan mengadakan pertemuan mendesak dengan kuartet mediator internasional untuk membahas perkembangan terakhir yang berkaitan dengan Yerusalem dan implikasi dari keputusan AS untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Hal ini mendorong banyak pengamat percaya bahwa Rusia dapat mendukung upaya Palestina untuk memperluas kuartet mediator internasional, terutama menekankan perlunya koordinasi dengan Liga Arab, Namun belum ada respon mengenai gagasan mengadakan konferensi internasional mengingat konflik internasional dan regional saat ini berpusat pada penyelesaian krisis Suriah.

(832)

Warga Inggris Tolak Kunjungan Mohammed bin Salman

February 8, 2018 By Hasrul Azmi

LONDON – Kelompok penentang dan para aktivis hak asasi manusia (HAM) di Inggris akan mengadakan demonstrasi menentang kunjungan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman ke Inggris pada bulan Maret, Aljazeera melaporkan (08/02/2017)

Kunjungan yang direncanakan tersebut membuat sejumlah kelompok marah menuduh Arab Saudi melakukan pelanggaran HAM di Yaman.

Selain menentang kunjungan Putra Mahkota Saudi, demonstrasi ini bertujuan sebagai bentuk kampanye melawan perdagangan senjata yang menuduh pemerintah Inggris telah menyetujui kesepakatan senjata dengan Saudi senilai lebih dari 4,5 miliar pound (6,2 miliar dolar AS) sejak dimulainya perang di Yaman. Pemerintah Inggris telah menyetujui kesepakatan tersebut dengan adanya bukti peningkatan serangan udara yang menargetkan warga sipil di sekolah, masjid dan pesta pernikahan di Yaman.

Arab Saudi tetap di cap menjadi salah satu negara terburuk terkait hak-hak perempuan meskipun ada reformasi baru-baru ini di kerajaan tersebut.

Di sisi lain, London Times melaporkan bahwa pihak berwenang Inggris melaporkan kepada para aktivis untuk melakukan demonstrasi menentang kunjungan Ibn Salman yang rencananya akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 Maret.

Di sisi lain, kunjungan Putra Mahkota Saudi seharusnya dilakukan bulan ini, namun ditunda setelah pejabat Saudi menyatakan keprihatinannya terkait kemungkinan untuk tetap melakukan kunjungan tersebut dengan liputan media negatif, dan demonstrasi menentang catatan buruk HAM Saudi serta perannya dalam Perang Yaman.

Sebanyak 17 anggota parlemen Inggris dari berbagai pihak menandatangani sebuah petisi beberapa hari yang lalu menuntut agar perdana menteri membatalkan kunjungan Mohammed bin Salman karena kejahatan serius yang dilakukan Saudi.

Penandatanganan petisi tersebut menuntut Mohammed bin Salman, dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di Yaman yang menyebabkan krisis kemanusiaan besar di negara tersebut.

(177)

Partai Reformasi membekukan keanggotaan Karman atas kritikannya terhadap Arab Saudi

February 5, 2018 By Hasrul Azmi

Partai Reformasi Yaman telah membekukan keanggotaan pemenang Hadiah Nobel Yaman, Tawakkul Karman setelah menuduh koalisi pimpinan Saudi seperti seorang penjajah dalam perang sipil yang menimpa negaranya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para tahanan yang berasal dari Riyadh dan para pejabat senior dari Abu Dhabi, Aljazeera melaporkan (05/02/2018).

Partai yang dipimpin oleh Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi, yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Tawakkul Karman tidak mewakili reformasi, sikap dan orientasinya, dan harus keluar dari reformasi.

Sekretariat Jenderal Partai Reformasi mengatakan bahwa mereka telah berusaha keras untuk menghalangi Karman, namun hal itu tidak tidak ditanggapi dan mengambil keputusan untuk membekukan keanggotaannya berdasarkan sistem dan peraturan partai.

Karman menuduh tindakan koalisi Arab sebagai sebuah agresi dengan mengatakan dalam sebuah cuitan di Twitter bahwa koalisi agresi Saudi-UEA mengeksploitasi kudeta tersebut melawan legitimasi di Sanaa (dilaksanakan oleh kelompok Houthi pada tahun 2014) untuk melakukan pendudukan yang brutal dan paling mengerikan di Yaman.

Dalam sebuah komentar mengenai keputusan untuk membekukan keanggotaannya, Tawakkul Karman, sekretariat umum Partai Reformasi, mengatakan “hanya tahanan dari Riyadh dan para pejabat senior dari Abu Dhabi yang sejauh ini menyimpang dari agenda yang disepakati oleh koalisi Arab”.

Karman mengatakan bahwa “Arab Saudi, UAE telah mengubah legitimasi dan partai-partai Yaman, terutama reformasi, menjadi sandera, kehendak dan kontrol atas keputusannya, dan mereka harus berdiri sampai bisa melepaskan diri dari ketergantungan.”

Pernyataan Karman muncul beberapa hari setelah bentrokan di kota Aden antara kekuatan pemerintah yang diakui secara internasional dan Dewan Transisi yang didukung oleh AS yang dianggap sebagai penyimpangan koalisi pimpinan Saudi untuk mempertahankan legitimasi.

(166)

Koalisi Saudi bunuh 68 anak di Yaman

February 3, 2018 By Hasrul Azmi

Koalisi pimpinan Arab Saudi bertanggung jawab atas kematian puluhan anak sejak musim panas lalu dalam konflik melawan pasukan pemberontak Houthi di Yaman, Aljazeera melaporkan (03/02/2018).

Laporan dari PBB (19/01/2018) mencatat bahwa sebanyak 68 anak terbunuh dan 36 lainnya mengalami luka-luka dari Juli hingga September 2017. Setidaknya ada 20 serangan koalisi setiap hari – beberapa menargetkan sekolah dan rumah.

Arab Saudi, bersama dengan beberapa negara Arab lainnya, meluncurkan sebuah kampanye militer pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas negara setelah dikuasai oleh pihak pemberontak Houthi termasuk ibukota, Sanaa, pada tahun 2014.

Intervensi yang dipimpin oleh Saudi pada awalnya terdiri dari sebuah kampanye pengeboman dan kemudian melihat sebuah blokade angkatan laut dan penempatan pasukan darat ke Yaman.

Koalisi tersebut mengatakan bahwa pihaknya menyerang posisi pemberontak Houthi sebagai tanggapan atas permintaan dari pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.

Selain koalisi tersebut, PBB juga melaporkan sebanyak 18 anak terbunuh dan 29 lainnya luka-luka dalam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Houthi sejak musim panas lalu, dan perekrutan anak-anak untuk berperang telah meningkat, terutama oleh Houthi dan Tentara Nasional Yaman.

PBB menggambarkan situasi di Yaman sebagai “krisis kemanusiaan buatan manusia terburuk” di dunia, dengan konflik yang sedang berlangsung membuat situasi semakin buruk.

Shabia Mantoo, juru bicara badan pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan ribuan orang di Yaman sangat membutuhkan bantuan.

“Ini tidak hanya mempengaruhi anak-anak, ini mempengaruhi semua orang, ini mempengaruhi 75 persen populasi, jadi kekhawatiran kita adalah selama konflik ini berlanjut, kita akan melihat lebih banyak korban. Kita juga akan melihat Kebutuhan kemanusiaan juga meningkat.

“Jadi, anak-anak, perempuan, orang tua, orang-orang dengan kerentanan tertentu, mereka paling menderita di Yaman saat ini,” kata Mantoo.

Menurut UNICEF, lebih dari 5.000 anak-anak terbunuh atau terluka dalam perang – rata-rata lima anak setiap hari – sejak konflik meningkat pada bulan Maret 2015.

UNICEF juga mengatakan bahwa lebih dari 11 juta anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan dan hampir 2 juta anak-anak menderita kekurangan gizi akut.

Selain wabah kolera besar-besaran, Yaman juga telah melihat wabah difteri dalam beberapa bulan terakhir.

Suze van Meegen, juru bicara Norwegian Refugee Council (NRC) di Yaman, mengatakan sudah saatnya masyarakat internasional bangun menghadapi situasi kemanusiaan di negara tersebut.

“Sungguh mengherankan bagi saya bahwa kita memiliki DK PBB yang belum berkomentar mengenai Yaman, sekarang lebih dari tujuh bulan. Skala penderitaan di Yaman tidak ada bandingannya, kita memiliki 22 juta orang yang membutuhkan.

“Kami berbicara dengan keluarga yang melarikan diri dari rumah mereka karena kekerasan dan membangun rumah dari kantong plastik. Orang tidak cukup makan, mereka terpaksa makan apa saja yang bisa mereka temukan.

“Penderitaan semacam ini tidak dapat dimaafkan, dan kami sangat ingin melihat beberapa tindakan yang diambil dari AS, Inggris dan DK PBB,”.

(43)

Mahmud Abbas Akan Berbicara di DK PBB

February 2, 2018 By Muhammad Zulifan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan berbicara kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 Februari dalam pertemuan bulanan badan tersebut di Timur Tengah di tengah ketegangan mengenai keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, Arab News melaporkan (2/02/2018).

Sejak Presiden Donald Trump mengakhiri kebijakan Amerika Serikat selama puluhan tahun dengan pengumumannya pada 6 Desember di Yerusalem, Abbas telah mengatakan bahwa dia akan meminta dewan tersebut untuk memberikan hak penuh kepada warga Palestina untuk menerima sebuah panel yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel

“Ini akan menjadi hal yang baik bagi anggota Dewan Keamanan untuk mendengarkan presiden sendiri,” kata Duta Besar Kuwait Mansour Ayyad Al-Otaibi, presiden dewan tersebut pada bulan Februari. “Tidak ada anggota dewan yang menolak proposal ini.”

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu bahwa Abbas tidak memiliki “keberanian dan kemauan untuk mencari kedamaian.”

Trump telah mengancam untuk menahan bantuan kepada orang-orang Palestina jika mereka tidak melakukan perdamaian dengan Israel namun Abbas mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengambil alih “meja” sebagai mediator perdamaian dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

raja salman dan Mahmud abbas
Duta Besar Israel untuk Israel Danny Danon menuduh Abbas “berusaha mengakhiri kemungkinan perundingan dengan Israel” dengan alamatnya ke Dewan Keamanan 15 anggota.

“Abbas benar-benar salah membaca kenyataan hari ini dan merugikan prospek masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya,” kata Danon dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Al-Otaibi mengatakan bahwa Israel belum meminta untuk mengirim perwakilan tingkat tinggi ke pertemuan dewan tersebut.

Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB memberikan pengakuan secara de facto terhadap sebuah negara Palestina yang berdaulat saat meningkatkan status mereka menjadi “negara non-anggota” dari “entitas”.
Namun, Dewan Keamanan PBB harus merekomendasikan sebuah negara untuk keanggotaan penuh ke Majelis Umum, yang kemudian perlu menyetujuinya dengan mayoritas dua pertiga. Amerika Serikat kemungkinan akan memveto tawaran Palestina di Dewan Keamanan.

Pada bulan Desember, Majelis Umum beranggotakan 193 orang mengadopsi sebuah resolusi yang meminta agar Amerika Serikat menolak pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Trump mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang memberikan suara mendukung. Sebanyak 128 negara mendukung resolusi tersebut, yang tidak mengikat, sembilan memilih menentang dan 35 abstain. Dua puluh satu negara tidak memberikan suara.

(18)

Raja Salman: Saudi Senantiasa Dukung Hak-hak Sejarah Rakyat Palestina!

December 7, 2017 By Muhammad Zulifan

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz menerima telepon dari Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa untuk membahas perkembangan regional terbaru, Al-Arabiya melaporkan (5/12/2017).

Selama pembicaraan, Raja Salman, menegaskan dukungan terus Arab Saudi untuk hak-hak bersejarah rakyat Palestina.

Raja selanjutnya meyakinkan Trump bahwa setiap deklarasi di Yerusalem sebelum sebuah penyelesaian akan membahayakan perundingan damai Palestina-Israel yang sedang berlangsung.

Raja Salman menambahkan bahwa sebuah langkah kedutaan ke Yerusalem adalah langkah berbahaya yang akan berdampak negatif dan menyinggung umat Islam di seluruh dunia.

Percakapan telepon tersebut mengikuti respon dari duta besar Arab Saudi ke Washington pada hari Senin yang mengatakan bahwa pengumuman mengenai status Yerusalem sebelum penyelesaian akhir konflik dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

“Setiap pengumuman Amerika mengenai status Yerusalem sebelum penyelesaian akhir tercapai akan membahayakan proses perdamaian dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut,” Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, duta besar Saudi untuk Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Kebijakan Kerajaan telah dan terus mendukung rakyat Palestina, dan ini telah dialihkan ke pemerintah AS,” kata Pangeran Khalid.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa oleh Presidensi Palestina mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan atas pendiriannya dan mengatakan bahwa ini jelas menunjukkan dukungan dari Arab Saudi kepada rakyat Palestina dan hak-hak mereka.

(994)

Bom Meledak di Sinai Mesir Tewaskan Sedikitnya 235 Jiwa

November 25, 2017 By Muhammad Zulifan

Aljazeera melaporkna (25/11) setidaknya 235 orang tewas dalam serangan bom dan senjata di sebuah masjid di Semenanjung Sinai utara negara tersebut. Serangan tersebut terjadi di Bir al-Abed, sebuah kota di provinsi Sinai Utara, tak lama setelah shalat Jumat.

Sementara Media pemerintah Mesir MENA menyatakan korban tewas di nomor 235, mengutip sumber keamanan resmi. Ia juga mengatakan bahwa 120 orang terluka dalam serangan tersebut.

Masjid di Bir al-Abed, sekitar 40km barat El Arish, ibukota provinsi Sinai Utara, sering dikunjungi oleh para sufi. Pemerintah mengumumkan tiga hari berkabung untuk para korban.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengutuk serangan tersebut, yang dia sebut sebagai “penjahat” dan “pengecut” dalam sebuah pernyataan di televisi pada hari Jumat.

Sisi menyampaikan belasungkawa kepada korban dan keluarga mereka dan mengatakan bahwa serangan tersebut “tidak akan luput dari hukuman”.

“Angkatan bersenjata dan polisi akan membalaskan dendam para martir kami dan mengembalikan keamanan dan stabilitas dengan kekuatan maksimal,” kata Sisi.

Militer Bertindak

Militer Mesir melancarkan serangan udara terhadap sasaran di daerah pegunungan sekitar Bir al-Abed beberapa jam setelah serangan tersebut, sumber keamanan dan saksi mata mengatakan kepada kantor berita Reuters.

Tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab namun afiliasi lokal negara Islam Irak dan kelompok Levant (ISIL) telah mengklaim serangan sebelumnya.

Pejabat mengatakan, penyerang tersebut tiba di empat kendaraan 4WD dan melakukan serangan mereka sementara khotbah tersebut disampaikan setelah shalat Jumat.

Laporan media lokal mengatakan bahwa penyerang membawa bahan peledak dan kemudian melepaskan tembakan ke para jamaah sholat.

Penyerang selanjutnya menargetkan melarikan diri dari pemuja dengan tembakan.

Gambar di TV pemerintah Mesir menunjukkan lusinan mayat yang bersimbah darah, terbaring di dalam sebuah masjid.

Sebagian besar wajah mereka ditutupi dengan kain putih, sementara mayat lainnya terbungkus sajadah. Beberapa pria dan wanita bisa terlihat di samping mayat.

Serangan sebelumnya di Sinai sebagian besar menargetkan pasukan keamanan dan anggota minoritas Kristen Koptik Mesir.

Namun, masjid di kota Sheikh Zuweid di Sinai Utara juga telah diserang. Dipercaya Masjid Bir al-Abed menjadi sasaran empuk karena berada di luar kota utama provinsi tersebut.

(47)

UEA: Rudal Iran Jatuh di Ibu Kota Saudi Adalah Eskalasi Berbahaya

November 14, 2017 By Muhammad Zulifan

Menteri Luar Negeri UEA untuk Urusan Luar Negeri Dr. Anwar Gargash berbicara di Debat Strategis Abu Dhabi pada hari Minggu,menggambarkan rudal buatan Iran dari Yaman yang jatuh di ibukota Saudi awal bulan ini sebagai “eskalasi berbahaya”, laman al-Arabiya melaporkan (13/11).

Gargash mengatakan bahwa UEA senantiasa siaga saat menghadapi ancaman yang terus meningkat. Dia juga menekankan bahwa UEA akan terus berdiri dengan koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi untuk mengembalikan legitimasi di Yaman.

Abu Dhabi dan Mesir Bahas Krisis

Sementara dilaporkan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shokry pada hari Senin di Abu Dhabi.

Perkembangan terakhir di kawasan ini, terutama situasi di Lebanon dan target rudal Arab Saudi oleh milisi Houthi, dan ledakan jaringan pipa minyak di Bahrain, termasuk di antara isu yang dibahas.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Menteri Mesir menekankan pentingnya memperkuat solidaritas Arab dalam menghadapi tantangan saat ini dan kebutuhan untuk menghadapi upaya untuk mencampuri urusan negara-negara Arab dan mengguncang keamanan mereka, menurut penasehat Ahmed Abu Zeid, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir.

Abu Zeid mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas pertukaran pandangan dan penilaian mengenai semua masalah regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama, terutama krisis Libya dan Suriah serta keadaan di Yaman dan Irak.

(1586)

Situasi Memanas, Saudi Perintahkan Warganya Tinggalkan Lebanon

November 10, 2017 By Muhammad Zulifan

Pemerintah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait memberi peringatan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dan mendesak orang-orang yang berada di negara tersebut untuk pergi sesegera mungkin, al-Jazira melaporkan (10/11/2017).

Setelah Saudi memperingatkan semua warga agar tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dari destinasi internasional lainnya, Kuwait dan UEA beberapa jam kemudian memerintahkan warga negaranya untuk segera meninggalkan Lebanon.

Lebanon semakin memanas pasca pengunduran diri tiba-tiba Perdana Menteri Saad al-Hariri saat berkunjung ke Arab Saudi pada Sabtu. Keberadaannya sejak saat itu belum diketahui. Namun, pejabat mengatakan Hariri mungkin berada di bawah tahanan rumah atau untuk sementara ditahan di ibu kota Saudi, Riyadh.

Partai Lebanon’s Future Movement yang diketuai oleh Hariri, menuntut Hariri segera kembali dari Arab Saudi pascapengunduran dirinya.

“Kembalinya perdana menteri Lebanon, pemimpin nasional, Saad al-Hariri, dan kepala Lebanon’s Future Movement, diperlukan untuk memulihkan martabat dan penghormatan Lebanon di dalam dan luar negeri,” kata seorang mantan perdana menteri, Fouad Siniora , dalam sebuah pernyataan di TV.

Presiden Lebanon, Michel Aoun, akan segera meminta bantuan dari masyarakat internasional, Liga Arab, Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Rusia untuk membantu mengungkap alasan di balik pengunduran diri Hariri.

Kantor berita Reuters melaporkan pada Kamis, mengutip seorang pejabat senior Lebanon, bahwa pemerintah Lebanon belum menerimasurat pengunduran diri Hariri secara resmi, dan karena itu masih menganggapnya sebagai perdana menteri. Pejabat tersebut menambahkan pembatasan yang diberlakukan oleh Arab Saudi dinilai sebagai serangan terhadap para pemimpin Lebanon.

Riyadh telah membantah perdana menteri berada di bawah tahanan rumah.

Dalam pengunduran dirinya pada 4 November, Hariri secara implisit menyalahkan Iran dan sekutunya Lebanon, Hizbullah, atas keputusannya. Dalam sambutannya, dia mengatakan ada ancaman terkait keselamatannya.

Banyak pendukung Hariri menyalahkan Hizbullah atas insiden tersebut. Namun Hizbullah membantah terlibat.Dalam pidatonya dari Riyadh, Saad al-Hariri mengatakan Iran menanam kekacauan dan perusakan di negara tersebut dan ikut campur dalam masalah internal Lebanon dan juga negara-negara Arab lainnya.

“Mereka telah membangun sebuah negara di dalam sebuah negara,” kata Hariri dari Riyadh.

(940)

Bin Salman Tangkap 11 Pangeran Termasuk Milyarder Al-Waleed bin Thalal

November 6, 2017 By Muhammad Zulifan

Duniatimteng – Raja Salman mengeluarkan dekrit kerajaan yang memecat dua menteri senior di kerajaan antara lain Pangeran Moteib bin Abdullah dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Nasional dan Adel al-Faqieh dari jabatannya sebagai Menteri Ekonomi dan Perencanaan.

Kedua posisi tersebut masing-masing digantikan Pangeran Khalid bin Ayyaf dam Mohammed Al Tuwaijri, sebagaimana dilansir dari laman Al-Arabiya (5/11).

wanita saudi mengemudi — Pangeran Alwalid bin Talal

Raja dalam dekritnya mengumumkan penangkapan terhadap 11 pangeran, termasuk seorang investor miliarder terkemuka, Pangeran Alwaleed bin Talal. Tak hanya itu, sebanyak empat menteri dan puluhan mantan menteri Saudi turut ditahan. Alwaleed merupakan pemegang perusahaan investasi Kingdom Holding dan merupakan salah satu orang terkaya di dunia dengan saham utama di berbagai perusahaan global seperti News Corp, Citigroup, Twitter, dan lainnya.

Alwaleed dituduh melakukan korupsi. Penangkapannya terjadi beberapa jam setelah Raja Salman memutuskan untuk membentuk komite anti-korupsi baru yang lebih kuat dan diketuai oleh putranya, Pangeran Mohammed bin Salman.

Masih menurut Al Arabiya, komite antikorupsi yang baru tersebut memiliki hak untuk menyelidiki, menangkap, memerintahkan larangan perjalanan, dan membekukan aset siapapun yang dianggap korup.

(1047)