Kasus Satinah kembali menarik perhatian kita atas nasib para Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Seperti kasus-kasus sebelumnya, ia hanyalah contoh dari beragam kasus yang lain. Untuk melindungi para TKI tersebut, penting untuk memahami permasalahannya secara utuh, termasuk memahami lingkungan budaya Arab Saudi yang menjadi tempat mereka bekerja.

Arab Saudi adalah negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Setidaknya terdapat 1,2  juta TKI yang mengadu nasib di Negara Petro Dolar itu (BBC). Angka ini belum termasuk  mereka yang tidak mempunyai izin tinggal resmi. Sesuai peraturan yang berlaku, Warga Negara Asing akan mendapat iqamah (residence permit) sebagai identitas pengganti passport yang ditahan oleh kafil (agen penjamin) selama mereka tinggal di sana. Paspor pelajar akan ditahan pihak Kampus, sedang paspor pekerja akan ditahan pihak perusahaan. Para TKI ini  umumnya bekerja sebagai kuli bangunan, dan pekerjaan kasar lainnya seperti di Kontraktor Bin Ladin, sisanya menjadi sopir pribadi, penjaga toko ataupun pramusaji di restoran.

Adapun  Tenaga Kerja Wanita (TKW) kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Khusus TKW, gaji mereka sekitar  800 s.d. 1000 SAR (2,4 s.d 3 juta rupiah dengan kurs 1 Riyal=Rp.3000). Tidak terlalu banyak memang, tapi pesona Haramain (kota suci Mekah -Madinah) dan peluang haji dan umroh  menjadi magnet utama kedatangan mereka. Sering  majikan menjadikan peluang haji sebagai iming-iming TKW agar bisa bertahan di rumahnya.

Ada sekitar  7,2 juta pekerja asing di Saudi. Bila dibandingkan dengan penduduk Saudi (citizen) yang hanya 27 juta orang, maka  prosentasenya  menjadi sekitar 26 persen. Bisa dikatakan, satu dari empat orang di Saudi adalah warga asing. Secara sederhana, struktur sosial masyarakat Saudi dari kelas  terendah terdiri dari Cleaning Service (didominasi orang Bangladesh), Pembantu Rumah Tangga (Indonesia), supir taksi (Pakistan-India), Buruh Bangunan (Indonesia-Afghanistan), penjaga toko (Philippina), Teknisi (India), Pelajar dan Professional (All), serta Orang Saudi sendiri yang selalu ingin jadi mudir (direktur) di segala sisi kehidupan.
Konteks Budaya Arab

Di negara-negara Arab seperti Saudi para wanitanya dilarang bekerja, menyetir mobil, pergi tanpa mahram atau beraktivitas lain di luar rumah. Hal ini membawa konsekuensi logis mahalnya mahar yang dituntut wali tatkala menikahkan anak putrinya. Biasanya sang ayah menuntut agar calon suami bisa  menyiapkan rumah, mobil,  lengkap dengan supir dan pembantunya.  Hal ini terkait fakta bahwa  istri tidak boleh bekerja  alias hanya mengandalkan pemberian nafkah dari sang suami. Artinya, sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab bahwa laki-laki  menjamin seluruh kehidupan wanita. Bahkan mereka menganut ajaran fiqh bahwa tugas memberi nafkah itu bukan sekedar bahan makanan mentah, tapi makanan jadi. Singkatnya, istri tidak punya kewajiban memasak. Makanan siap santap  adalah tugas suami untuk menyajikannya. Itulah  mengapa permintaan TKW di Saudi begitu tinggi. Hal ini karena para istri tidak bersedia masak, cuci piring, cuci baju, siram tanaman, dan seterusnya seperti layaknya wanita Indonesia. Suami wajib menyediakan pembantu untuk melaksanakan semua hal di atas.
Secara adat, adalah hal tabu bagi masyarakat Saudi ketika kita menanyakan “Sudahkah anda menikah?” “Berapa umurmu? “ atau “siapa istri anda?” Bagi mereka  istri adalah privasi. Dalam kehidupan keseharian, wanita Saudi itu bercadar, memakai abaya (pakaian serba  hitam) seperti difatwakan ulama setempat, serta keluar-masuk perumahan  mengendarai mobil. Rumah mereka yang berpagar tinggi  menjadikan  interaksi TKW dengan dunia luar dan komunitasnya  sangat terbatas. Tidak pula ada budaya arisan layaknya di Indonesia,  sehingga interaksi antar tetangga begitu tetutup.  Ini juga yang menjadikan kasus kekerasan terhadap TKW sulit dideteksi dan ditanggulangi, disamping faktor enggannya para TKI pada umumnya untuk melaporkan diri ke KBRI seperti diamanatkan Undang-undang.
Pendekatan Sebab, bukan Akibat

Kasus ibu Satinah yang ramai dibicarakan media nasional baru-baru ini  hendaknya dilihat tidak hanya dari faktor akibat, namun lebih prinsip lagi adalah faktor sebab. Faktor sebab itu adalah tidak diperhatikannya  fitrah dan sisi  psikologis seorang TKW.

Dalam kompleksnya perbedaan budaya masyarakat Saudi,  lingkungan yang “panas” serta karakter majikan  yang tidak bersahabat, seorang  TKW  dituntut untuk bekerja maksimal dengan beban kerja yang tinggi (hampir 24 jam sehari). Sayangnya, tidak terdapat keluarga atau komunitas yang dapat menjadi faktor pengurang stress, menjadikan potensi  tekanan psikologis  senantiasa bertambah dan pada akhirnya berujung  pada tindakan kriminal seperti membunuh majikan.

Tentu sebagai sesama anak bangsa kita senantiasa berprasangka baik bahwa hal itu terjadi atas unsur ketidak sengajaan. Namun, negara Saudi mempunyai mekanisme hukum tersendiri yakni  Qishash, sebuah pilihan hukum untuk kasus Pembunuhan sengaja (al-qatlul amd) yang berlaku di seluruh wilayah hukum Saudi. Bila wali atau ahli waris dari orang yang terbunuh memaafkan, maka di sana ada Diyat, yakni  denda pengganti jiwa yang tidak dilakukan padanya hukuman bunuh yang biasanya diukur setara 100 ekor unta.

Dalam konteks ini, yang berhak memberi pemaafan adalah ahli waris korban (auliyaud dam). Raja Saudi sendiri tidak punya hak prerogatif untuk menghentikan hukum pancung layaknya  hak grasi seorang presiden. Yang dapat dilakukan kepala negara sebatas nasehat dan anjuran untuk memaafkan. Dalam konteks inilah diperlukan lobi pemerintah RI meminta Pemerintah Saudi untuk mempengaruhi  ahli waris.  Namun,  jika ahli waris korban tidak memberi maaf, hukum Qishash tetap dilaksanakan meski Raja atau presiden telah berusaha menganjurkan pemaafan.

Baru-baru ini Pemerintah RI melalui  Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 19 Februari lalu mencabut moratorium pengiriman TKI ke Saudi.  Hal ini patut disesalkan mengingat keputusan yang terkesan terburu-buru tanpa konsultasi lebih lanjut ke DPR. Ke depan,  Pemerintah RI  perlu mengajukan  syarat –syarat super ketat untuk melindungi TKW agar kasus-kasus serupa tidak berulang, sesuai dengan konteks budaya Saudi yang akan mereka hadapi.

Pertama, beri syarat wajib bagi majikan untuk mendatangkan mahram (suami) dan beri tempat tinggal terpisah dengan  majikan (misalnya di samping rumah majikan).  Seorang TKW dapat bekerja pada majikan siang harinya, sedang  malam hari bisa pulang ke anak dan suami. Bagi yg lajang agar sediakan asrama. Kedua, beri hari libur sepekan sekali untuk rekreasi. Hal ini menjadikan TKW dapat melepaskan kejenuhan selama bekerja hingga psikologis TKW terjaga dari hal-hal buruk. Ketiga, perlu diperhatikan bahwa konon hanya ada dua tipe orang Arab: baik sekali seperti  Abu Bakar atau jahat sekali seperti Abu Jahal. Pastikan mereka dapatkan majikan tipe pertama. Keempat, penindakan tegas pada PJTKI yang berbuat nakal dan tidak mau tanggung jawab mengurusi permasalahan tenaga kerja yang dikirimkannya.

(1221)

Jelang eksekusi terpidana mati kasus bom Bali I, Amrozi Cs, suasana semakin tak menentu. Pemerintah terkesan setengah hati dan berlarut larut dalam melaksanakan eksekusi. Waktu eksekusi yang belum definit menjadikan kondisi semakin rawan. Prosesi pengamanan yang digelar pemerintah di berbagai daerah menambah masyarakat semakin was-was. Apalagi dengan munculnya berbagai teror Bom  menambah masyarakat makin gelisah.

Sementara hingga detik ini, trio bomber –Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas– masih bersikukuh dengan keyakinannya bahwa pengeboman yang mereka lakukan di Paddy’s Cafe pada 12 Oktober 2002 adalah perjuangan atas nama  jihad.  Atas rencana eksekusi mati yang tak lama lagi mereka jalani, mereka bertiga tidak pernah mengatakan takut untuk mati. Bagi mereka, mati dalam berjihad itu adalah mati syahid.

Jihad, sebuah  kata sarat  makna.

Menarik untuk disimak pengertian jihad yang akhir-akhir ini   banyak disalahtafsirkan.

Sebenarnya jihad tidak melulu bermakna perang atau pengerahan senjata. Dalam Al-quran terdapat 41 kata jihad dengan berbagai bentuknya. Maknanya bermuara pada “mencurahkan seluruh kemampuan” atau “menanggung pengorbanan”. Berjihad berarti   mencurahkan seluruh kemampuan  dan berkorban dengan nyawa dan tenaga, pikiran, emosi, dan apa saja yang berkaitan dengan  diri manusia. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, bahkan kelesuan, dan tidak pula pamrih.

Dalam konteks Indonesia, Jihad pada masa lalu memang bertujuan untuk merebut kemerdekkaan dengan peperangan fisik melawan penjajah Belanda ataupun Jepang. Waktu itu, laku jihad menuntut perjuangan fisik mengangkat senjata hingga terenggutnya jiwa.  Kini jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, mewujudnya kemanusiaan  yang adil dan beradab  serta berkembangnya harta benda

Jihad tidak hanya mencakup upaya membela agama dengan senjata, tapi juga dengan pena dan lidah serta cara-cara yang lain sesuai dengan situasi dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Salah satu bukti bahwa jihad bukan melulu perjuangan mengangkat senjata adalah makna jihad dalam surat surat Al-furqan ayat 52. Ayat ini turun ketika Nabi  SAW masih berada di Mekah dan dalam situasi  umat Islam masih sangat lemah. Namun beliau diperintahkan untuk berjihad dalam  makna  mencurahkan semua kemampuan  menghadapi kaum musrikin dengan  kalimat-kalimat yang menyentuh  nalar dan kalbu, bukan dengan senjata yang meluai fisik dan mencabut nyawa.

Sayyid Qutb  sebagai representasi tokoh Ikhwanul muslimin garis keras pun    tidak memungkiri bahwa jihad tidak selamanya harus dilakukan dengan senjata. Ia  menekankan bahwa jihad fisik itu dilakukan  bila dakwah   Islam dirintangi. Bila dakwah atau  jihad dengan lisan tidak dirintangi, maka jihad dengan lisan itulah yang dilakukan.

Yang menarik, kadang  jihad juga bisa bermakna  berperang di jalan setan, seperti jihadnya kaum kafir  melawan musuhnya. Al-quran juga telah menggunakan  kata kerja jihad  untuk mendeskripsikan aktivitas  kaum kafir  secara turun-temurun  dalam rangka memalingkan orang mukmin  secara turun temurun  dari keimanannya. Hal ini terdapat dalam firman Allah pada surat  Al-Ankabut ayat  8 dan Lukman ayat 15.

Kisah Amrozi Cs, Jihad atau Terorisme ?

Empat Imam Madzhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad hukumnya adalah fardhu kifayah, apabila sebagian kaum Muslimin melaksanakannya, maka gugur (kewajiban) atas yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakan-nya maka berdosa semuanya. Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardhu ‘ain pada tiga kondisi: Pertama, pabila pasukan Muslimin dan kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik. Kedua, apabila musuh menyerang negeri Muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan anak-anak. Ketiga, apabila Imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat At-taubah ayat 38-39.

Mungkin terlalu dini untuk mengatakan bahwa jalan jihad Amrozi Cs adalah salah, namun terlalu   sulit untuk mengatakan bahwa apa yang telah mereka lakukan  sesuai dengan  tuntunan berjihad dalam kaidah Islam.

Tempat yang diledakkan trio bomber itu adalah sari club & paddy’s, dua tempat berkumpulnya kaum bule untuk melangsungkan acara minum-minuman keras, narkoba, dan prostitusi. Hingga transaksi narkoba bukan hal yg asing untuk dilihat.
Dampak dari pengeboman itu bukan cuma pengunjung yang meninggal tapi juga pedagang asongan dan orang-orang yang lalu lalang.

Jika selama ini Amrozi Cs mengaku jalan yang mereka tempuh adalah syahid, maka hal itu sebatas pendapat pribadi dan  para ulama tidak sepakat dengan tindakan mereka. Bagaiamanapun Indonesia bukanlah wilayah konflik  (dar al-harb)   seperti di  Palestina atau Irak.

Islam sebagai agama yang paripurna mempunyai aturan main tentang jihad, baik syarat maupun prosedurnya. Satu hal yang perlu dicatat  bahwa jihad yang dilakukan umat Islam telah melalui proses panjang musyawarah dan diperintahkan oleh seorang Imam. Bukan hanya ijtihad pribadi.

Secara objek,  perintah jihad (dalam arti perang) pun sudah jelas, yakni mereka yang   telah  menzalimi umat Islam. Sedangkan kepada mereka yang tidak ikut andil dalam upaya mengganggu  kehidupan umat Islam, maka hal itu terlarang dilakukan. Hal ini berdasar firman Allah:

‘Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu ‘(QS. Al-Hajj: 39).

 

(617)

Sejak Zaman Rasulullah dikenal mata uang dinar dan dirham yang nilainya selalu stabil sehingga pergerakan di sektor riil dan moneter juga stabil sehingga tidak  terjadi  inflasi. Perkembangan  selanjutnya muncullah penggunaan  uang kertas  yang nilainya tidak lagi sama dengan nilai intriksiknya sehingga pada zaman modern sekarang ini kita menggunakan standard dollar,  yang sangat lemah dalam menjamin stabilitas antara sektor riil dan moneter. Untuk itu, sekarang umat Islam ingin kembali kepada penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai standar dalam transaksi ekonomi.

Inflasi merupakan keadaan dimana uang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang tidak adil bagi penangguhan pembayaran dan penyimpanan nilai yang tidak dapat dipercaya. Hal ini merusak  efisiensi system moneter dan  membebani harga  kesejahteraan bagi  masyarakat. Ini menigkatkan konsumsi, mengurangi tabungan, menghambat  pembentukan  modal dan menjurus  kepada penyalahgunaan sumber daya. Hal ini cenderung mengubah nilai, mendorong spekulasi dengan dalih kegiatan produktif dan menigkatkan kesenjangan pendapatan.[1]

Inflasi merupakan simptom dari ketidakseimbangan. Menerima saja inflasi sama dengan menerima penyakit dan membiarkan hilangnya kemampuan perekonomian untuk tergerak secara reflek.  Inflasi juga bertentangan  dengan perekonomian bebas riba  karena mengikis nilai keadilan social. Meskipun Islam menekankan keadilan pada peminjam tidak berarti Islam setuju dengan perlakuan tidak adil kepada pemberi pinjaman.
Islam menekankan pada penggunaan uang di sector riil untuk  kegiatan yang produktif sehingga lebih  menggalakkan bisnis dan investasi daripada menabung karena  jika  uang tersebut dikelola tentunya akan membantu si peminjam modal atau pengelola dan  dapat menolong orang-orang miskin melalui saluran distribusi zakat dan infaq. Jika harat dibiarkan saja justru akan mengakibatkan harta semakin  berkurang karaena terkena beban  zakat.
Adapun orang yang berinvestasi  berhak mendapatkan bagi hasil dari pengelola namun jika usaha tersebut  mengalami kerugian, maka pemodal juga harus menanggung kerugian.
Islam menganjurkan untuk  qardhul hasan, yakni menolong orang yang membutuhkan pinjaman dan melepaskan seseorang  dari hutang jika ia tidak sanggup  membayarnya. Apabila orang yang ditolong memberikan hadiah (berupa tammbahan dari modal awal) maka sebaiknya kita berhati-hati dengan tambahan tersebut.
Rasulullah bersabda.

عَنْ اَنَسِ عَنِ الَّنبِيّ –صلى الله عليه وسلم–  قَالَ: إِذَا اَقْرَضَ فَلاَ يَأْخُذُ هَدِيَّةً
“ Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda: “ Jika seseorang membayar pinjaman lebih dari yang dipinjamkan, hendaklah hadiah itu jangan diterima.” (HR Bukhari)
عَنْ اَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ  –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيْهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابٍ الرِّبَي (رواه مسلم)
“Dari Abu Umamah, ra. Ia berkata : “Rasulullah,  beliau bersabda: barang siapa yang memberi pertolongan kepada saudaranya suatu pertolongan, lalu saudaranya itu memberikan hadiah kepadanya, maka ia telah sampai kepada sebuah pintu dari pintu-pintu riba.” (HR. Muslim).

Islam menghapuskan bunga agar dalam semua bisnis, kita hanya mengandalkan pada modal sendiri. hal ini karena dengan modal sendiri, masih dapat didukung dengan pinjaman mudharabah berjangka menengah dan panjang sejauh hal itu diperlukan. Dana pinjaman  jangka pendek meskipun dalam kerangka bagi hasil dapat dilakukan hanya pinjaman sementara atau likuiditas temporal yang diperoleh pada saat puncak penjualan, ini tidak dikehendaki atau tidak layak untuk menigkatkan modal sendiri untuk jangka panjang.[2]

Kekuasaan Bank
Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam semua nilai kehidupan dan mendorong kepada setiap muslim untuk tidak serakah, tamak dan menghalalkan segala cara untuk menumpuk harta apalagi menzalimi orang lain.
Al-Quran menyatakan:
“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.” (Q.S. Al-Hasyr [59] : 7)

Islam tidak memberikan kekuasaan  yang besar kepada bank sehingga model bank seperti yang kita lihat sekarang pada zaman Rasulullah tidak ada, yang ada hanya baitul maal karena fungsi bank dalam Islam adalah untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentigan sekelompok orang atau penguasa.
Hak-hak khusus untuk memobilisasikan sejumah besar dana melalui deposito memberi bank-bank konvensional dan keluarga-keluarga yang menguasainya”akses terhadap modal orang lain” dan karenanya mereka mampu untuk menanamkan pengaruh yang besar atas perekonomian dan politik Negara nenek moyang mereka. Inilah alasan utama mengapa bank cenderung menjadi pusat control di bawah kapitalisme dan mengapa “ golongan orang paling kaya dan kalangan kapitalis  paling berkuasa bergerak melalui bank.”[3]

Pasar Modal yang Sehat
Sarana menuju sendiri yang lebih besar dalam perekonomian yang islami  menekankan perlunya pengorganisasian pasar modal primer dan skunder  yagn lebih efisien agar dengan demkian dapat menigkatkan dana tanpa menimbulkan kesulitan dan menyediakan likuiditas bagi para investor yang tidak dapat , atau tidak mau , memegang  uang yang mereka minta. Perkembangan suatu pasar primer akan menjadi sulit jika pasar skunder dikembangkan secara bersama-sama.
Salah satu diantara hal-hal yang paling penting untuk tujuan ini adalah membuat perilaku yang rasional dalam harga saham sesuai dengan  harga deviden pada umumnya agar dengan demikian dapat meyakinkan para investor akan saham dan bagi hasil. pasar modal sebagaiamna yang ada di dunia kapitalis, dengangerakan nilai saham yang tidak stabil, deviden yang rendah dan resiko hilangnya modal, tidak menawarkan jalankeluar yang menarik bagi investor. Pasar modal yang cenderung menjanjikan bunga tanpa resiko hilangnya modal (jika sampai jatuh tempo) cenderung semakin menarik.
Ada sejumlah factor yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dan tidak sehat dalam harga saham. Salah satu yang paling penting adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marginal yang tidak secara sungguh-sungguh. Para spekulan tersebut mencari keuntungan dari perbedaan harga dalam transaksi jangka  pendek. Mereka membeli dan menjual sesuatu yang mereka sendiri tidak mengkonsumsinya atau menggunakannya dalam usaha sendiri, tanpa sesuatu ang dikerjakan dengan saham itu ataupun tidak ada nilai tambah apapun yan gdiberikan.  Mereka tidak menjual untuk jangka pendek ataupun  menjaul sesuatu untuk jangka panjang. Obral singkat adalah obral saham yang pemiliknya sedang sangat butuh.  Dengan membanting harga sahamnya, orang ini mengharapkan adanya penurunan harga saham pada umumnya sekaligus berharap bahwa mereka dapat menutup kembali kerugian yang diderita bahkan mendapat keuntungan dari membeli saham lain yang belum jatuh tempo dengan harga murah. Sebaliknya pembeli dengan modal kuat tidak ingin terburu-buru  menjual saham meeka, melainkan menunggu saat harga saham naik sebelum jatuh tempo.
Oleh karena itu, kiranya bijaksana untuk tetap mempertahankan sehatnya pasar secara terus menerus melalui sejumlah pembaruan. Yang paling penting     adalah bagaimana tetap mempertahankan keuntungan 100% margin, yaitu sama dengan pembelian tunai. Dengan penghapusan pembelian margin peluang bagi para spekulan sendiripun jadi  dibatasi dengan sendirinya. Satu-satunya akibat yang ditimbulkan oleh langkah seperti  itu adalah volume perdagangan jangka pendek dipasar modal sedikit berkurang tetapi dampaknya justru akan menyehatkan perdagangan jangka panjang. Sebagaimana Wendel Gordon mengatakan ‘mesin pasar mendorong perputaran uang dan konsekuensinya juga fluktuasi harga’ karena semakin besar volume perdagangan semakin banyak uang yang dihasilkan oleh para perantara.[4]

Kebijakan Moneter
Variabel yang harus diformulasikan dalam kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, bukan tingkat suku bunga. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan monetrenya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tuuan-tujuan sosio ekonomi Islam. Sasaran haruslah untuk menjamin bahwa perkembangan moneter yang tidak berlebihan meliankan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan social umum.
Dalam perekonomian Islam, upaya untuk menghilangkan deficit fiscal berlebihan dapat dilakukan dengan cara:
1.    Meningkat keuangan yang memadai melalui pajak dan sumber-sumber non inflationary lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan pengeluaran produktif mereka.
2.    Membatasi pengeluaran yang tidak produktif secara berarti.

Deposit bank komersial merupakan bagian penting dalam penawaran uang. Untuk memudahkan analisis, deposit ini dapat dikategorikan menjadi deposit primer dan  derivative. Deposit primer menyediakan system perbankan dengan uang pokok ( base money). Sedangkan deposit derivative berupa uang yang disediakan bagi bank-bank  komersial dalam proses pengembangan kredit sekaligus merupakan sumber utama pengembangan moneter dalam perekonomian yang sudah mengenal tradisi perbankan secara baik. Karena deposit derivative cenderung menigkatkan penawaran uang dengan cara yang sama seperti uang yang dikeluarkan pemerintah atau bank sentral dan karena pengembangan ini, persis seperti  deficit pemerintah, dalam situasi tidak adanya  pertumbuhan output mempunyai potensi inflationary, agar dapat mencapai  sasaran  pertumbuhan moneter pengembangan deposit derivative, agar dapat mencapai  sasaran  pertumbuhan moneter  pengembangan deposit derivative  harus diatur  sedemikian rupa. Ini dapat dilakukan dengan mengatur penyediaan uang pokok bagi bank-bank komersial. Untuk tujuan ini, penghapusan bunga sebagai mekanisme pengatur tidak akan merugikan. bahkan dapat menghilangkan efek destabilisasi yang ditimbulkan  oleh  fluktuasi tingkat suku bunga, menstabilkan permintaan akan uang dan secara subtansial dapat mengurangi tingkat fluktuasi ekonomi.
Saldo surplus pembayaran pada Negara-negara yang mengalami surplus dapat dicapai dengan mengatur belanja Negara sesuai kemampuan perekonomian untuk menghasilkan penawaran yang sesungguhnya sehingga tidak akan terjadi inflasi yang diakibatkan oleh  balance of payment surplus. Sedangkan pada Negara-negara yang mengalami deficit, disequilibrium itu biasanya terjadi melalui current accont deficits  and underground capital out flows akibat perkembangan moneter yang tidaksehat bersama-sama dengan konsumsi yang berlebihan di sector swasta. Keadaan ini tidak dapat dihilangkan kecuali  dengan perbaikan sosio-ekonomi pada tingkat yang lebih dalam dan kebijakan-kebijakan fiscal sesuai dengan ajaran Islam.

Instrumen kebijakan Moneter dalam Islam meliputi :
1.    Target Pertumbuhan pada Penawaran Uang
Target pertumbuhan pada penawaran uang (M) harus selalu ditinjau sesering mungkin sesuai denga keadaan ekonomi dankecenderungan variable-variabel penting tertentu karena pentargetanmoneter beranggapan bahwa kecepatan income  menurut waktu tertentu dapat diperkirakan. meskiini dapat diharapkan dalam perekonmian Islam pasca penghapusan bunga, target tersebut msih tetap perlu dikaji ulang secara terus menerus. Pertumbuhan pada M sangat erat kaitannya pada pertumbuhan Mo atau High Powered money, bank Sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan Mo.

2.    Public Share of Demand Deposit
Dalam jumlah tertentu dan dalam kondisi normal,  maksimum sampai dengan 25% demand deposit bank-bank komersial harus diserahkan kepada pemerintah guna memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang secara social menguntungkan sementara system bagi hasil tidak dimugkinkan atau diinginkan. Jumalh tersebut di atasdi luar telah diberikan kepada pemerintah oleh bank sentral dalam rangka memperkokoh landasan keuangan (Mo).
Beberapa argument dari konsep tersebut diatas adalah:
a)      Bank-bank komersial bertindak sebagai agen Negara dalam memobilisasi dana masyarakat.
b)      The Bank do not pay any return on demand deposit
Jumlah maksimum 25% seperti yang dikemukakan di atas adalah jumlah maksimum dalam kondisi normal. Jumlah tersebut dapat ditambah hanya dalam kondisi tertentu  yaitu terjadiya bencana nasional atau dalam kondisi Negara harus berperan sebagai lokomotif dalam kelangsungan ekonomi.

3.    Statuory Reserve Requirement
Bank-bank komersial perlu diharuskan memiliki dalam jumlah tertentu dari demand deposit mereka pada bank sentral dan bank sentaral harus mengganti biaya yang dikelarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini. Statuary reserve requirement juga membantu memberikan jaminan atas deposit dan  sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank yang ada. Dana yang diterima oleh Bank Sentral melalui Statuory reserve requirement  dapat digunakan untuk dua tujuan yaitu:
a)      Sebagian dana harus dapat digunakan kembali sebagai cadangan terakhir bagi pemberi pinjaman.
b)      Dengan tidak diakuinya lembaga bunga, bank sentral Islam harus mencari alternative lahan investasi yang bebas bunga.

4.    Alokasi Kredit Berorientasikan Nilai
Perlu ditetapkan  batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target-target moneter. Langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama dalam pengalokasian batas antar bank secara individual agar tidak mengancam kompetisi yang sehat antar  bank itu sendiri.

5.    Alokasi Kredit  Berorientasikan Nilai
Karena kredit bank berasal dari uang masyarakat, realisasi kredit juga harus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kriteria untuk pegalokasiannya sebagaimana rezeki yang diberikan Allah, pertama kali harus untuk mencapai tujuan masyarakat Islam, kemudian baru untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat dicapai dengan syarat:
a.             Alokasi kredit menengah pada optimisasi produksi dan distribusi barang serta jasa yang diperlukan  bagi sebagian besar masyarakat
b.            Keuntungan yang diperoleh dari  pembelian kredit diperuntukkan bagi sebagian besar kepentingan bisnis dalam masyarakat.

Sebab Krisis Pada Pasar Modal dalam Perspektif Islam
Puncak dari kehancuran  sistem  kapitalis adalah terjadinya krisis moneter, khususnya dalam bidang pasar modal. Menurut Islam, hal itu terjadi karena adanya banyak penyimpangan seperti bertransaksi secara fiktif, spekulasi dan jaminan, jual-beli sesuatu yang tidak dimiliki dan  jual-beli sesuatu sebelum dimiliki dan sebelum diserahterimakan baik dalam transaksi pilihan (option), transaksi forward atau future (akan datang) yang semuanya itu dibangun berdasarkan prinsip yang membuka peluang bagi terjadinya jual-beli hutang dengan hutang, spekulasi dan monopoli.

Sebab-sebab terpenting dari krisis tersebut menurut Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.       Adanya dominasi dan penguasaan pemilik modal besar dalam pasar modal. Penguasaan modal dalam skala besar dapat memberi peluang  untuk kemudharatan secara terencana. Dominasi dan penguasaan tersebut termasuk salah satu jenis penimbunan yang terlarang hadits Nabi:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ
“Dari Ma’mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: Tidak menimbun kecuali orang yang salah” ( H.R Muslim).

2.      Bermuamalah berdasarkan riba. Sebagian besar sistem transaksi dalam  pasar modal adalah transaksi obligasi yang berbasis berbunga tetap (riba), yang diberikan sebagai imbalan ganti rugi tangguhan waktu dan syarat fasakh. Ketika pihak penghutang tidak mampu mengembalikan harga obligasi berikut bunganya pada waktu yang telah ditentukan  maka tersebar isu mengenai surat berharga tersebut  sehingga kehilangan kepercayaan dari investor dan harganya semakin jatuh.  Umumnya yang mengeluarkan obligasi adalah lembaga pemerintah  yang memerlukan dana besar bagi pembangunan.
Majma Al-Fiqh Al-Islami di Jeddah juga telah mengeluarkan ketetapan dalam muktamarnya yang keenam tentang haramnya bertransaksi dengan obligasi. Dijelaskan bahwa dalam kondisi pembelian juz’i (trading on margin)  atau jual beli  ‘ala al-makhsyuf (short sale) apabila pembeli tidak mempu melunasi  hutang maka harga surat berharganya akan terus menurun sehingga harus melepaskan berapapun harganya. Hal ini bisa mengarah pada rentetan pelemahan harga sampai pada tingkat yang luar biasa tanpa alasan ekonomi atau  investsi yang dapat diterima sebagai akibat  dari praktek transaksi berbasis riba.
Allah berfirman:
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) , Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2] :275)

3.      Perjudian  yang berdasar pada gharar (غَرَار), penyembunyian, kebohongan, penipuan, persangkaan, khayalan dan prediksi-prediksi.  Semua pelaku  bisnis baik pembeli maupun penjual mengaitkan nasib dan  keuntunganya pada fluktuasi harga  yang  diharapkan terjadi. Ini merupakan salah satu bentuk  perjudian yang dilarang syariat. Sebagaimana mayoriotas transaksi dalam pasar modal tidak dilakukan dengan serah terima secar hakiki menurut dhawabit (ketentuan) fiqih Islam. Transaksi telah terjadi berulang kali sebelum surat berharga tersebut diterima oleh pembeli yang pertama, dengan tujuan untuk mendapatkan selisih harga antara penjual dan pembeli fiktif. Syariat Islam telah melarang adanya praktek tadlis ( transaksi dengan menyembunyikan informasi). Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 42)
4.            Praktek berlebih-lebihan dan boros  (إِسْرَاف) ‘israf’.  Salah satu sebab krisis moneter adalah pengarahan yang tidak rasional atas pembelanjaan harta pada kebutuhan tahsiniyah (tersier) secara berlebihan seperti barang-barang mewah/lux baik oleh instansi pemerintah, swasta maupun individu. Hal ini merupakan pembelanjaan yang sia-sia  dan tidak merealisasikan pertumbuhan yang hakiki. Bahaya tersebut bertambah apabila sumber harta tersebut berasal dari  pinjaman ribawi. Syariat Islam telah mengharamkan sifat berlebihan dan berbuat  mubazir. Allah berfirman:

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburka n (hartamu) secara boros.
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
(Q.S. Al-Isra’ [17] : 26-27)
Rasulullah bersabda:

كُلْ,وَاشْرَبْ, وَالْبَسْ, وَتَصَدَّقْ, في غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ
“Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah kalian selama hal itu tidak dicampuri sikap melampaui batas atau sombong” (HR. Abu Daud dan Ahmad  )

Manhaj Islam Sebagai Solusi Mengatasi Krisis di Pasar Modal
Manhaj Islam  untuk mengatasi krisis dalam pasar modal terdiri atas beberapa dasar yang digali dari fiqh muamalah secara umum dan fiqh yang berinteraksi dalam  pasar modal secara khusus yang terekspresikan dalam Islamic finance yang dapat memberi batasan muamalah dalam pasar modal sebagai berikut:
1.Berpegang pada nilai-nilai Islam dalam setiap hal, termasuk dalam bermuamalah di pasar modal. Nilai Islam berfungsi sebagai obat dan upaya preventif  dalam mencegah terjadinya penimbunan, penyembunyian, informasi, kebohongan, perjudian, bermuamalah dengan riba, sifat berlebih-lebihan dan boros. Nilai Islam dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
a.       Nilai keimanan seperti perasaan takut kepada Allah dan perhitungan hari akhir
b.      Nilai akhlak, seperti jujur, amanah, ikhlas, pemaaf, toleran, tawashuth bijaksana) dan menepati janji
c.       Nilai tingkah laku seperti saling membantu, saling bertakaful (saling menjamin) dan menjalin ukhuwah (persaudaraan) .
Rsulullah SAW bersabda:

أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا خلف بن هشام البزار ، قال : حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري ، ثم الزرقي عن أبيه ، عن جده رفاعة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى البقيع والناس يتبايعون ، فنادى : يا معشر التجار ، فاستجابوا له ، ورفعوا إليه أبصارهم ، وقال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة  فجارا إلا من اتقى ، وبر ، وصدق »

“Sesunguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang maksiat kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur” (HR. Ibnu Hibban)

2.      Menjauhi muamalah ribawi, baik dalam berhutang (riba nasiah) maupun dalam  jual-beli (riba al-buyu’). Bunga hutang, pinjaman dan bunga obligasi merupakan transaksi ribawi.
3.      Menjauhkan jual-beli yang tidak مشروع masyru’ (tidak dihalalkan) yang terjadi di dalam praktek transaksi pasar modal, seperti jual-beli gharar, inah, hutang dengan hutang, sesuatu yang bukan miliknya, dua jual beli dalam satu jual beli, jual beli najasy, talaqy rukban dan jual beli wafa’.
4.      Melakukan pembersihan muamalah dari penimbunan, baik yang dilakukan oleh pedagang besar, lembaga keuangan dan moneter ataupun oleh pemerintah. Wajib adanya penciptaaan pasar persaingan sempurna yang tiadak dicampuri oleh gharar, kebodohan, tadlish, perjudian, penipuan, atau  setiap bentuk memakan harta orang lain  secara bathil.
5.      Pengarahan investasi pada proyek-proyek yang penting (vital) dan prioritas yang dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat yang di dalamnya terdapat penjagaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda dengan pengalokasian yang jauh dari kemubaziran dan adanya keseimbangan antara infaq dan keuntungan yang masyru’.

Mengapa Riba  Diharamkan?

Menurut Mustafa Al-Maraghi[5], riba diharamkan karena :
1.    Untuk menjaga investasi agar tetap eksis di dalam sektor riil, bukan dalam sektor moneter saja.
Sebagai contoh, Indonesia dalam APBN tahun 2002-2003 menganggarkan anggaran sebesar Rp. 88.499.900.000. 000,- untuk membayar bunga utang Indonesia baik utang pemerintah  maupun swasta. Ini berarti  hampir sebesar ¼ dari total  APBN Indonesia.[6] Disamping itu menurut Umar Vadillo, bunga menyebabkan pengangguran, karena kurang tersedianya pekerjaan di sector riil. Uang hanya berputar di sektor pasar uang Karena orang akan tertarik dengan saving dan valas karean hal tersebut tidak mempunyai tingkat resiko yang tinggi dibandingkan dengan sector yang memiliki  tingkat resiko tinggi.[7] Data tahun 2000 menunjukkan  bagaimana krusis ekonomi benar-benar diakibatkan oleh penumpukan uang di sector pasar uang, bukan pada sector riil dimana hanya 5% dari transaksi di pasar uang yang  berkaitan dengan barang dan  jasa. bahkan volume transaksi pasar barang dan jasa hanya 1,5% disbanding turn over transaksi di  pasar uang.[8] 2.    Menimbulkan permusuhan dan pertengkaran antar masyarakat.
Menurut teori produksi, istilah fixed cost (biaya tetap) mengacu pada arti biaya tidak dipengaruhi oleh berapa output  yang dikeluarkan seperti mesin dan variable cost  (biaya tidak tetap) yaitu biaya yang dipengaruhi langsung oleh output yang ingin diproduksi. Sebagai contoh biaya untuk membuat satu pasang baju adalah Rp. 50.000,- , maka variable cost untuk 10 pasang baju adalah Rp. 500.000.-.
Ketika suatu  perusahaan ingin memproduksi 2 juta pasang baju maka ia membutuhkan modal untuk variable cost  sebesar Rp. 50.000 x 2 juta = Rp. 100 juta.
Namun, jika dalam kasus pengusaha tersebut tidak punya modal, ia meminjamnya dari bank  dengan bunga (riba) 12% pertahun. Karena itu, biaya produksinya akan bertambah disebabkan variable cost-nya akan naik dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 112 juta (12%x Rp. 100 juta = Rp. 12 juta).
Alhasil, dengan output yang sama (2 juta pasang pakaian),  biaya yang dibutuhkan berbeda antara yang memakai system bunga dan non bunga. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, Bagaimana caranya produsen menutup biaya tambahan dari bunga ini? Jawabannya jelasa bahwa cara yang paling sering dilakukan adalah dengan menaikkan harga, sehingga konsumen yang menjadi korban.
Selanjutnya, jika semua perusahaan melakukan hal itu (menaikkan harga untuk  menutupi  bunga bank) maka dampak makro ekonominya adalah timbulnya inflasi akibat harga barang yang naik.
Dari sisi konsumen, jika semua barang naik, sedang pendapatannya tetap, maka hal ini akan mengurangi saving ( tabungan). Hal ini berdasar rumus  konsumsi:

Y= C+S

dimana;
Y= income
C= Consumsi
S= Saving

Jika saving sudah menjadi nol sehingga income-nya minus, misalnya seseorang  dengan pendapatan  Rp. 1 juta  perbulan, sebelum terjadi  infalsi ia dapat melakukan saving Rp. 100.000,- tetapi  ketika terjadi inflasi maka akan mengurangi  saving-nya karena ia harus mengalokasikan uangnya untuk konsumsi. Selama income-nya masih mengcover semua biaya konsumsinya, tidak akan muncul banyak masalah, namun menjadi masalah ketika incomenya tidak dapat lagi menutupi semua konsumsinya. Terjadilah masalah sosial seperti korupsi, perampokan, penipuan, pencurian, dan akhirnya muncul permusuhan dan kebencian antara masyarakat seperti yang diekspresikan masyarakat kebanyakan dengan membakar  hidup-hidup para maling, pencopet, dll.

Selain  semua hal di atas,  riba juga menyebabkan dampak dalam bidang ekonomi.  Riba menyebabkan dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.  Dalam hal ini bunga sebagai salah satu faktor penentuan harga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga suatu barang. Jika tingkat suku bunga tinggi, maka harga barang juga akan tinggi.
Dari sisi produsen bunga akan menyebabkan biaya dari faktor produksi  menjadi tinggi, sehingga akan meningkatkan harga barang. Sementara penigkatan harga barang akan menurunkan  dayabeli masyarakat  (konsumen). Penurunan harga beli akan menurunkan jumlah produksi terhadap tenaga kerja yang berarti penambahan  jumlah pengangguran.
Dampak lainnya bahwa utang, dikaitkan dengan rendahnya tingkat penerimaan /pendapatan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidakakan pernah keluar dari ketergantungan, apalagi jika bung atas utang tersebut di bungakan lagi. Akhirnya akan mengakibatkan utang yang terus menerus, karena untuk menutupi kewajiban membayar bunga, si peminjam harus berutang lagi, sehingga pada akhirnya terjadilah kemiskinan secara structural.

Dampak Riba dalam bidang Sosial Kemasyarakatan bisa dijelaskan sebagai berikut; Para pengambil riba memerintahkan si peminjam untuk berusaha dan mengembalikan dengan tambahan (bunga) yang sifatnya pasti, sementara tidak ada yang bisa memastikan bahwa usaha yang dilakukan si peminjam itu akan untung. Dengan menetapkan  riba, orang sudah memastikan  bahwa usaha yang dikelola peminjam pasti akan untung. Hal semacam ini  tentu saja tidak adil dan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian serta memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Selain itu dampak ekonomi yang berakhir pada bertambahnya jumlah pengangguran dapat pula memicu dampak social berupa menigkatnya kejahatan dan tindak kriminal.

……………………………………………………………….

[1] Umer Chapra, Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil ( Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 7
[2] Umer Chapra, Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil ( Yogyakarta: Dana Bhakti prima Yasa, 1997), hlm. 63.
[3] ibid., hlm. 65
[4]  ibid., hlm. 74 dalam Wendell Gordon, Institusional Economic Caustin, University of Texas, 1980, p. 223.
[5] Ahmad Mustafa Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Kairo: Al-Halaby, 1946), jilid VII hal  57-60.
[6] Djamal Doa, Membangun Ekonomi  Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta ( Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm.  xvii (pengantar)
[7] Umaar Vadillo, The Ends of Economics: An Islamic Critique of Econimics (Granada: Madinahs Press, 1991), hlm. 54.
[8] Ahmad Rusydi, The Effect of Elimination of Riba on Economic ( New york : A Martin press, 1986), hlm 225.

(967)