Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan berbicara kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 Februari dalam pertemuan bulanan badan tersebut di Timur Tengah di tengah ketegangan mengenai keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, Arab News melaporkan (2/02/2018).
Sejak Presiden Donald Trump mengakhiri kebijakan Amerika Serikat selama puluhan tahun dengan pengumumannya pada 6 Desember di Yerusalem, Abbas telah mengatakan bahwa dia akan meminta dewan tersebut untuk memberikan hak penuh kepada warga Palestina untuk menerima sebuah panel yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel
“Ini akan menjadi hal yang baik bagi anggota Dewan Keamanan untuk mendengarkan presiden sendiri,” kata Duta Besar Kuwait Mansour Ayyad Al-Otaibi, presiden dewan tersebut pada bulan Februari. “Tidak ada anggota dewan yang menolak proposal ini.”
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada Dewan Keamanan pekan lalu bahwa Abbas tidak memiliki “keberanian dan kemauan untuk mencari kedamaian.”
Trump telah mengancam untuk menahan bantuan kepada orang-orang Palestina jika mereka tidak melakukan perdamaian dengan Israel namun Abbas mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengambil alih “meja” sebagai mediator perdamaian dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Duta Besar Israel untuk Israel Danny Danon menuduh Abbas “berusaha mengakhiri kemungkinan perundingan dengan Israel” dengan alamatnya ke Dewan Keamanan 15 anggota.
“Abbas benar-benar salah membaca kenyataan hari ini dan merugikan prospek masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya,” kata Danon dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Al-Otaibi mengatakan bahwa Israel belum meminta untuk mengirim perwakilan tingkat tinggi ke pertemuan dewan tersebut.
Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB memberikan pengakuan secara de facto terhadap sebuah negara Palestina yang berdaulat saat meningkatkan status mereka menjadi “negara non-anggota” dari “entitas”.
Namun, Dewan Keamanan PBB harus merekomendasikan sebuah negara untuk keanggotaan penuh ke Majelis Umum, yang kemudian perlu menyetujuinya dengan mayoritas dua pertiga. Amerika Serikat kemungkinan akan memveto tawaran Palestina di Dewan Keamanan.
Pada bulan Desember, Majelis Umum beranggotakan 193 orang mengadopsi sebuah resolusi yang meminta agar Amerika Serikat menolak pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Trump mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang memberikan suara mendukung. Sebanyak 128 negara mendukung resolusi tersebut, yang tidak mengikat, sembilan memilih menentang dan 35 abstain. Dua puluh satu negara tidak memberikan suara.
(14)
