Baru-baru ini hari kita dikagetkan dengan adanya kasus pembunuhan Angeline. Ketika membaca kronologi kasusnya, serasa hati diaduk-aduk membayangkan betapa kejinya pelaku pembunuhan melakukan aksinya. Betapa tidak, bocah kecil tak berdaya itu dianiaya sampai meninggal. Bahkan setelah ia meninggal pun tubuhnya masih menerima kejahatan pelaku, sebelum akhirnya Angeline dikubur di bawah kandang ayam.

Jika sudah terjadi seperti ini, semua orang ingin menghukum seberat-beratnya pada pelaku. Hingga hukum mati pun serasa tidak akan cukup. Bahkan para aktivis HAM yang senantiasa menentang hukuman mati, mungkin setelah melihat kasus ini akan berfikir ulang.

Lalu, hukum apa yang tepat diberikan pada pelaku?

Tujuan Mulia Hukum Syariah
Tujuan adanya syariah (maqashid syariah) adalah terjaminnya 5 hal krusial kehidupan manusia, yakni penjagaan atas hak hidup (hifdzu nafs), hak beragama (hifdzu dien), akal (hifdzu ‘aql), keluarga dan keturunan (hifdzu nasl) serta kepemilikan/harta (hifdzu mal).

Dalam kerangka penjagaan harta (hifdzu mal), adanya hukum potong tangan (hudud) salah satunya bertujuan untuk melindungi harta manusia agar tidak sembarang di rampas orang lain, seperti fenomena begal akhir-akhir ini.

Dalam kerangka penjagaan kehormatan dan keturunan (hifdzu nasl), adanya hukum rajam bagi mereka yang berzina salah satunya bertujuan agar suami/istri tidak mudah berselingkuh dan mengkhianati cinta suci pasangannya, hingga tercipta keutuhan rumah tangga. Disamping mencegah menyebarnya penyakit kelamin yang mematikan seperti HIV, Herpes, dll.

Lebih lanjut, adanya larangan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras adalah dalam rangka penjagaan akal (hifdzu ‘aql) agar manusia tidak mengalami kerusakan system syaraf dan otak.

Termasuk adanya Hukum qishash yang masuk kerangka penjagaan jiwa (hifdzu nafs), tidak lain bertujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang mendasar (hak hidup) agar tidak mudah dirampas oleh siapapun.

Apa itu Qishash?
Qisas berasal dari kata قَصَّ الْأَثَرَ /qassa al-‘atsara/ yang secara bahasa bermakna ‘mengikuti jejak’. Makna kata tersebut melingkupi arti seolah pelaku pembunuhan mengikuti atau menempuh jejak suatu pembunuhan.

Dalam istilah Fiqih, qishash diartikan pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Jika membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan jika memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Singkatnya, qisas adalah mengambil pembalasan yang sama atau serupa. Hukum qishash mengacu pada dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 178.

“Wahai orang-orang yang beriman, qishash diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Anggota keluarga (wali) yang berhak menuntut qisas adalah mereka yang sudah mukalaf (dewasa). Apabila yang berhak menuntut qishash belum dewasa, pelaksanaan qishash wajib ditangguhkan. Sedang pelaku pembunuhan dipenjarakan hingga anggota keluarga yang masih kecil menjadi baligh.

Meski tegas menindak pelaku pembunuhan, namun masih ada ruang pemaafan dalam syariah. Eksekusi tidak mesti menjadi pilihan. Keluarga korban pembunuhan (wali) memiliki pilihan untuk membalas dengan darah pelaku tersebut (qishash), atau bisa memilih diyat (denda) dan pengampunan.

Melihat praktik hukum Qishash di Saudi misalnya, pada kasus TKW Satinah, keluarga korban meminta 7 juta riyal atau Rp 21 miliar sebagai diyat hingga eksekusi dibatalkan.

Memberi pengampunan lebih diutamakan apalagi jika pengampunan itu lebih membawa maslahat. Hal itu sesuai dengan dalil hadits:
“Barangsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bisa membunuhnya.” (HR. at-Tirmidzi)

Kepastian dalam Hukum Qishash
Qishash adalah kepastian hukum. Bagi yang terdzalimi, ia berhak menuntut tanpa dapat dihalangi oleh siapapun itu meskipun seorang presiden sekalipun. Dalam peradilan terkait qishash, pembunuh tidak akan bisa menyuap hakim terkait berapa masa hukumannya, ataupun menggunakan jasa pengacara super mahal untuk mengurangi masa hukumannya. Hanya ada dua kemungkinan dalam hukum qishash; dibalas dengan eksekusi mati atau dimaafkan keluarga korban.

Bandingkan dengan Pasal 338 KUHP, dimana tindak pembunuhan hanya dituntut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Atau Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan terencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Lebih lanjut, hukum qishash dapat menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh jika membunuh orang, tentu ia takut membunuh orang lain. Orang akan berfikir dua kali ketika ingin melakukan kejahatan. Sedangkan hukuman penjara sering tidak memberikan efek jera.

Beberapa kalangan tidak setuju dengan esensi Syariah ini. Mereka yang menentang hukum Jinayah (Pidana Islam) misalnya, senantiasa berdiri dibelakang nama HAM (Hak Asasi Manusia). Pada kenyataanya, mereka bersikap berat sebelah dengan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan, namun di sisi yang lain mengabaikan aspek-aspek keadilan bagi si korban dan keluarganya.

Pada satu titik, boleh saja seseorang mengatasnamakan HAM untuk menentang hukum syariah potong tangan bagi pencuri, misalnya. Namun pada saat ia kehilangan mobil yang baru saja lunas tanpa asuransi, atau kecurian laptop yang berisi semua data kantor termasuk draft thesis yang sekian tahun dikerjakan, sementara ia tidak punya lagi back up data di manapun, saat itu tanyakan padanya apakah hukum potong tangan pantas bagi pencuri?

Termasuk mereka yang menentang hukum qishash, tanyakan kepadanya saat anak, istri atau anggota keluarganya disiksa, diperkosa dan dibunuh dengan keji seperti halnya kasus Angeline. Apakah ia ingin hukum qishash atau hukum penjara belasan tahun tahun pada pelakunya? Coba tanyakan pula pada orangtua Angeline, hukum apa yang pantas untuk pelaku?

Semoga kasus Angeline menjadi pelajaran kita semua.

———————————

Muhammad Zulifan,

Peneliti Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam-Universitas Indonesia, CEO duniatimteng.id.

(459)