oleh: Muhammad Zulifan

(Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam-UI)

h

Mentari pagi Kota Madinah menjadi cahaya terakhir yang bisa disaksikan Siti Zaenab (47 tahun), seorang TKW asal Madura. Setelah 16 tahun lamanya mendekam di penjara Madinah, hari itu (Selasa 14 April 2015), hukum qishash mengakhiri kisah hidupnya. Sebelumnya pada 1999 silam, Siti Zainab dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri majikannya di Saudi, Nourah Binti Abdullah Duhem Al-Maruba. Hingga pada 2001 Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati.

Dua hari berselang. Pada Kamis (16/4), Karni bin Medi Tarsim, TKW asal Brebes yang menyusul kepergian Siti Zaenab. Ia dieksekusi mati setelah dinyatakan bersalah membunuh dengan sadis anak majikannya yang berusia empat tahun. Pada tahun 2009 lalu, ia berangkat ke Saudi dan bekerja sebagai pembantu di salah satu keluarga di daerah Yanbu.

Dua hukuman mati itu menambah panjang daftar TKI yang dihukum qishash di Saudi. Sebelumnya, pada tahun 2011 lalu, Ibu Ruyati telah dihukum pancung karena membunuh majikannya.
Sebenarnya seperti apa hukum qishash itu? Benarkah qishash hanya diterapkan bagi penduduk asing? Mengapa banyak TKI yang terjerat kasus hukum di Saudi?

Hukum Qishas

Qishash (قِصَاص) berasal dari kata قَصَّ الْأَثَرَ /qassa al-‘atsara/ yang secara bahasa bermakna ‘mengikuti jejak’. Makna kata tersebut melingkupi arti seolah pelaku pembunuhan mengikuti atau menempuh jejak suatu pembunuhan. Dalam istilah Fiqih, qishash diartikan pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Jika membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan jika memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Singkatnya, qisas adalah mengambil pembalasan yang sama atau serupa. Hukum qishahsh mengacu pada dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 178.
“Wahai orang-orang yang beriman, qishash diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Dalam prakteknya, eksekusi tidak mesti menjadi pilihan. Keluarga korban pembunuhan (wali) memiliki pilihan untuk membalas dengan darah pelaku tersebut (qishash), atau bisa memilih diyat (denda) dan pengampunan. Dalam kasus Satinah misalnya, keluarga korban meminta 7 juta riyal atau Rp 21 miliar sebagai diyat hingga eksekusi dibatalkan. Tentu jumlah yang sangat besar.

Sesuai ajaran Islam, memberi pengampunan lebih diutamakan. Apalagi jika pengampunan itu lebih membawa maslahat. Hal itu sesuai dengan dalil hadits:
“Barangsiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih memaafkannya dan bisa membunuhnya.” (HR. at-Tirmidzi)

Anggota keluarga (wali) yang berhak menuntut qisas adalah mereka yang sudah mukalaf (dewasa). Apabila yang berhak menuntut qishash belum dewasa, pelaksanaan qishash wajib ditangguhkan. Sedang pelaku pembunuhan dipenjarakan hingga anggota keluarga yang masih kecil menjadi baligh. Hal ini terjadi pada kasus Siti Zaenab tahun 1999 dimana pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu putra bungsu korban, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, mencapai usia akil baligh.

Hanya untuk non Saudi?

Tahun ini, pemerintah Arab Saudi telah menghukum mati sebanyak 59 orang. 35 orang di antaranya merupakan WN Arab Saudi, dan 25 orang lainnya merupakan warga negara asing. Hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, dan perzinahan. Hal itu menunjukkan hukuman mati di Saudi tidak pandang apakah ia warga Negara atau orang asing.

Laman alriyadh.com pada hari Selasa (21/4/2015) kemarin melaporkan bahwa hukum Qishash telah dijatuhkan atas seorang warga Negara Saudi bernama Syayi’ bin Said bin Ali Al-Qahtani (شايع بن سعيد بن علي القحطاني). Ia didakwa telah melakukan pembunuhan keji terhadap pembantu wanita asal Indonesia. Menurut hasil investigasi kepolisian setempat, sebelum membunuh pelaku melakukan aksi penyiksaan berupa pukulan, siraman air panas dan perkosaan.

Bagi warga Saudi, hukuman qishahs (baik untuk WN ataupun orang asing) adalah sesuatu yang wajar. Maka tak heran jika tidak ada protes terkait hukuman qishash di Saudi, meski yang dihukum warga Negara sendiri. Dan begitulah mestinya prinsip keadilan, ia buta akan suku, jabatan ataupun asal Negara. Keadilan ada ketika pemerintahah menjatuhkan hukum bagi mereka yang bersalah, meskipun ia adalah warga negara sendiri.

Lebih lanjut, ternyata hukum qishash tidak hanya berlaku bagi warga Negara biasa. Anggota Keluarga Kerajaan pun tak luput dari hukum qishash. Pada Desember 2013 lalu, salah satu pengeran Kerajaan yang membunuh sesama warga Saudi dijatuhi hukum Qishas. Dalam suratnya kepada Menteri Dalam Negeri Pangeran Muhammad bin Nayef, Pangeran Salman selaku waliyul’ahdi (putra mahkota) waktu itu menyatakan:

“Syariah (Hukum Islam) harus diterapkan untuk semua tanpa terkecuali, tidak ada perbedaan antara besar dan kecil, kaya dan miskin. Tak seorang pun diperbolehkan untuk mengganggu keputusan pengadilan itu. Ini adalah tradisi negara ini . Kami berkomitmen untuk mengikuti (hukum) Syariah.” (dailymail.co.uk)

Perlu dicatat bahwa semua TKI yang dihukum qishash adalah mereka yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak penghilangan nyawa manusia. Karenanya, pembelaan kita terhadap WNI yang terkena hukum ini hendaknya dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan hingga menerobos batas-batas fanatisme.

Urgensi Qishash

Al-Quran tidak menyebut hukum yang dijatuhkan atas pembunuh dengan nama hukum mati atau hukum gantung, atau hukum bunuh. Namun menyebutnya dengan hukum setimpal dan sebanding dengan kesalahan (qishash).

Qishahsh adalah kepastian hukum. Bagi yang terdzalimi, ia berhak menuntut tanpa dapat dihalangi oleh siapapun. Raja sendiri pun tak bisa intervensi. Dalam peradilan terkait qishash, pembunuh (betapapun tinggi jabatannya) tidak akan bisa menyuap hakim terkait berapa masa hukumannya, ataupun menggunakan jasa pengacara super mahal untuk mengurangi masa hukumannya. Hanya ada dua kemungkinan dalam hukum qishash; dimaafkan keluarga korban atau dibalas dengan eksekusi mati. Bandingkan dengan Pasal 338 KUHP, dimana tindak pembunuhan hanya dituntut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Atau Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan terencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Hukum qishash dapat menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh jika membunuh orang, tentu ia takut membunuh orang lain. Orang akan berfikir dua kali ketika ingin melakukan kejahatan. Sedangkan hukuman penjara sering tidak memberikan efek jera. Banyak kasus di mana penjara menjadi lembaga Training untuk melakukan tindak kejahatan yang lebih besar.

Dalam qishash terjamin kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:
“Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 179).

Tujuan adanya syariah (maqashid syariah) adalah terjaminnya 5 hal krusial kehidupan manusia, yakni penjagaan atas hak hidup (hifdzu nafs), hak beragama (hifdzu dien), akal (hifdzu ‘aql), keluarga dan keturunan (hifdzu nasl) serta kepemilikan/harta (hifdzu mal).

Dalam kerangka penjagaan harta (hifdzu mal), adanya hukum potong tangan (hudud) salah satunya bertujuan untuk melindungi harta manusia agar tidak sembarang di rampas seperti fenomena begal akhir-akhir ini. Dalam kerangka penjagaan kehormatan dan keturunan (hifdzu nasl), adanya hukum rajam bagi mereka yang berzina salah satunya bertujuan agar suami/istri tidak mudah berselingkuh dan mengkhianati cinta suci pasangannya, hingga tercipta keutuhan rumah tangga. Disamping mencegah menyebarnya penyakit kelamin yang mematikan seperti HIV.  Lebih lanjut, adanya larangan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras adalah dalam rangka penjagaan akal (hifdzu ‘aql) agar manusia tidak mengalami kerusakan system syaraf dan otak. Termasuk adanya Hukum qishash yang masuk kerangka penjagaan jiwa (hifdzu nafs), tidak lain bertujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang mendasar (hak hidup) agar tidak mudah dirampas oleh siapapun.

Beberapa kalangan tidak setuju dengan esensi Syariah ini. Mereka yang menentang hukum Jinayah (Pidana Islam) misalnya, senantiasa berdiri dibelakang nama HAM (Hak Asasi Manusia). Pada kenyataanya, mereka bersikap berat sebelah dengan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan, namun di sisi yang lain mengabaikan aspek-aspek keadilan bagi si korban dan keluarganya.

Pada satu titik, boleh saja seseorang mengatasnamakan HAM untuk menentang hukum syariah potong tangan bagi pencuri, misalnya. Namun pada saat ia kehilangan mobil yang baru saja lunas tanpa asuransi, atau kecurian laptop yang berisi semua data kantor termasuk draft thesis yang sekian tahun dikerjakan, sementara ia tidak punya lagi back up data di manapun, saat itu tanyakan padanya apakah hukum potong tangan pantas bagi pencuri? Dalam kondisi itu, pada umumnya orang malah ingin membunuh sang pencuri.

Termasuk mereka yang menentang hukum qishash, tanyakan kepadanya saat anak, istri atau anggota keluarganya disiksa, diperkosa dan dibunuh dengan keji. Apakah ia ingin hukum qishash atau hukum penjara belasan tahun tahun pada pelakunya?
Berkaca dari kasus pembunuhan di Lampung baru-baru ini. Sang anak sangat histeris ketika reka ulang adegan pembunuhan. Lebih lanjut dalam sebuah wawancara di stasiun TV Swasta, ia menginginkan agar pelaku tidak hanya dihukum mati, namun harus juga merasakan kepanikan dan ketakutan layaknya ibunya saat dibunuh pelaku. (lampungonline.net)

Solusi Jangka Panjang Penanganan TKI

Kasus pembunuhan oleh TKW di Saudi terus berulang. Saat ini, menurut Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, terdapat 36 TKI yang terancam hukuman mati di Saudi. Berbagai upaya penanganan terhadap permasalahan TKI telah dilakukan pemerintah, namun sayangnya menyentuh akar masalah.

Sesuai rumus ekonomi supply and demand, Saudi sudah barang tentu akan selalu membutuhkan tenaga kerja dosmestik (TKW) untuk mensupport karakter kaum hawanya yang cenderung “manja”. Sedang minimnya lahan pekerjaan dan membludaknya pertumbuhan penduduk serta sistem pendidikan yang tak terjangkau masyarakat kelas bawah di Indonesia akan senantiasa mendorong meningkatnya aliran unskilled labour ke Saudi.

Rendahnya pendidikan calon TKI menjadikan mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Termasuk kendala bahasa yang menjadikan komunikasi TKW dan majikan tidak berjalan baik. Tentu saja hal itu menambah risiko bagi TKI untuk mudah ditipu pihak lain.

KBRI sendiri kadang mengalamai kesusahan dalam memantau keberadaan TKI, mengingat rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak perwakilan Indonesia di Saudi. Belum lagi jika para TKI memiliki identitas palsu, mereka sudah barang tentu akan sangat enggan jika harus berurusan dengan KBRI. Seperti jamak terjadi, ada TKI yang usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Termasuk alamat dan identitas lain.

Dalam pada itu, karakter masyarakat Saudi yang cenderung keras, ditambah beban kerja yang tinggi serta keterasingan sosial pada akhirnya menambah tekanan psikologis TKI. Dalam banyak kasus, tekanan itu pada akhirnya berujung pada tindakan kriminal seperti membunuh majikan. Lebih-lelbih jika sang majikan bukanlah sosok yang baik. Ketika tindak pembunuhan telah terjadi, tentu yang direpotkan adalah pemerintah RI sendiri.

Karenanya, pemerintah harus tegas, terutama pada agen TKI di tanah air. Sebagian besar permasalahan TKI berawal dari dalam negeri. Tidak semua keberangkatan TKI ke Saudi bermotif murni ekonomi. Adapula yang karena masalah keluarga (konflik suami-istri) ataupun terkait masalah social lainnya. Di kemudian hari, bibit-bibit permasalahan yang dibawa dari tanah itu meledak di saat kondisi yang tidak diharapkan.

Perlu komitmen yang kuat untuk merumuskan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Semua pihak harus segera duduk bersama, terutama BNP2TKI dan Kemenakertrans. Jika langkah-langkah taktis pemerintah tidak dapat memberikan solusi yang signifikan, maka solusi terakhir adalah moratorium permanen tenaga kerja domestik (PRT) ke Saudi.

———————————-

Muhammad Zulifan,

CEO duniatimteng.id.

(2299)