Menyusul serangan teroris di Kota Sousse yang mengakibatkan kematian puluhan wisatawan asing, pemerintah Tunisia telah memberikan Hizbut Tahrir tenggat waktu untuk menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan agar hukum dasar organisasi tersebut sesuai dengan konstitusi Tunisia.
Middle East Monitor melaporkan pada Jumat (3/7), stasiun radio lokal Tunisia, Shems FM mengutip Kamel Jendoubi, menteri yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Ormas dan masyarakat sipil, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan Hizbut Tahrir tenggat waktu untuk menyelesaikan prosedur hukum sebagai acuan untuk mengatur kegiatan organisasi.
Sebelumnya, selama kunjungan ke tempat kejadian serangan di Sousse, Presiden Beji Caid Essebsi mengindikasikan bahwa ia akan meminta pemerintah untuk meninjau hukum para pihak, mengacu pada kemungkinan membubarkan partai yang tidak sejalan dengan konstitusi Tunisia.
Sementara Juru bicara Hizbut Tahrir Tunisia, Reda Bel-Hajj menuduh presiden telah melampaui kekuasaannya. “Essebsi tidak berwenang untuk campur tangan dalam urusan partai politik” kata Bel-Haji.
(481)
