Politik Archives - DuniaTimteng

Revolusi Arab Spring di Libya (Part 2)

February 3, 2018 By Hasrul Azmi

Dampak revolusi Arab spring di Libya

Oleh: Hasrul Azmi

(Mahasiswa Program Studi Arab, Universitas Indonesia)

Politik

Pada masa kepemimpinan rezim Qaddafi, Libya menerapkan berbagai macam kebijakan politik, di antaranya melarang adanya partai politik di Libya. Hal ini dilakukan agar posisinya tidak tergantikan sebagai pemimpin Libya. Selain itu, mengubah peran wanita menjadi tentara militer pengawal presiden. Salah satu kebijakan yang paling menarik dan dibenci oleh dunia Barat adalah kebijakan Qaddafi yang anti terhadap Barat. Qaddafi menilai bahwa bangsa Eropa dan Amerika Serikat merupakan penjahat yang ingin memasuki dan menguasai Libya.[1] Dia menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan sejarah, politik, dan pemikiran dari demokrasi Barat. Akan tetapi, dia membutuhkan perdagangan dan teknologi dari Barat.[2] Kebijakan yang diterapkan oleh Qaddafi ini membuat Libya menjadi terkucilkan di dunia internasional. Itulah akhirnya yang membuat AS menjatuhkan embargo terhadap Libya dan melakukan sanksi-sanksi melalui PBB. Meskipun pada 2004, AS membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Libya. Berbanding terbalik dengan negara Barat, Qaddafi menjadikan kawasan regional Afrika dan negara Timur Tengah sebagai kepentingan utama negaranya.

Setelah rezim Qaddafi tumbang, terjadi perubahan dalam sistem perpolitikan di Libya. Kebijakan anti-Barat yang diterapkan oleh Qaddafi mulai luntur dan negara-negara Barat mulai masuk dan memberikan pengaruhnya di Libya. Hal ini terlihat ketika masuknya NATO ke Libya dan membawa kepentingan geopolitik yang dikaitkan dengan pergerakan politik di negara Arab karena posisi Libya yang strategis.[3]

Ekonomi

Sebelum terjadinya revolusi, kondisi ekonomi di Libya sedang berkembang pesat dan mengalami kesejahteraan. Hal ini tidak lepas dari sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Libya yaitu minyak. Minyak menjadi sumber pendapatan tertinggi bagi negara. Pada tahun 2009, menurut Wall Street Journal, Libya merupakan negara dengan sumber minyak terbesar di Afrika. Bahkan Libya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing seperti Exxon Mobile, British Petroleum, dan Shell. Namun Libya mulai menyulitkan para investor. Pada 2007, pemerintah Libya memaksa perusahaan-perusahaan minyak asing untuk bernegosiasi ulang kontrak. Perusahaan yang ingin memperpanjang kontraknya harus membayar bonus yang sangat besar kepada pemerintah Libya dan mendapatkan eksplorasi yang sedikit.

Pasca terjadinya revolusi, kondisi ekonomi Libya mengalami krisis. Hal ini dikaitkan dengan pendapatan sektor minyak yang nyaris mencapai nol persen. Seperti yang diketahui bahwa pendapatan Libya sangat bergantung kepada minyak. Selain itu, masuknya NATO membawa suatu kepentingan yang berkaitan dengan minyak. Kondisi Libya yang belum stabil ini dimanfaatkan untuk mengeruk perekonomian Libya melalui minyak.

Sosial

Muammar Qaddafi merupakan pemimpin yang mendukung kebebasan. Pada masa pemerintahannya, dia memberikan kebebasan kepada masyarakat Libya untuk memakai dan mengolah tanah milik pemerintah demi kepentingan hidup. Tanah tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah. Selain itu, Qaddafi ingin mewujudkan masyarakat Libya yang sosialis berdasarkan ideologinya. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat diberikan kebebasan. Di sisi lain, upaya Qaddafi untuk menjadikan Libya menjadi sosialis mendapat pertentangan dari masyarakat Libya yang dinilai masih sangat konservatif dan sulit menerima perubahan. Banyak masyarakat Libya yang membenci Qaddafi dalam upayanya untuk menggantikan kepemimpinan tradisional yang memiliki tujuan untuk mendaftarkan perempuan ke dalam dunia militer dan berpartisipasi dalam hal politik.

Setelah terjadinya revolusi, kondisi di Libya semakin memburuk. Masyarakat sosialis baru yang ingin diciptakan Qaddafi tidak terealisasi dan kehidupan masyarakat Libya pun dipenuhi dengan ketidaknyamanan masyarakat akan hal yang terjadi antara pasukan pemerintah dan pasukan revolusi. Selain itu, sulitnya masyarakat Libya dalam mendapatkan pekerjaan pasca revolusi Arab spring akibat dari serangan militer pemerintah membuat masyarakat menjadi mogok kerja dan hanya mengandalkan sumber pendapatan dari minyak saja.

Keamanan

Ketika revolusi meletus, kondisi masyarakat Libya merasa tidak aman terhadap tindakan dan serangan yang dilakukan oleh pasukan Qaddafi. Peperangan yang terjadi antara pasukan pemerintah dan pasukan oposisi membuat masyarakat semakin takut. Apalagi masyarakatlah yang merasakan dampaknya secara langsung dimana terjadi pembantaian, kekerasan, serta tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Selain itu, kepemilikan senjata-senjata pasca jatuhnya Qaddafi dpegang oleh pasukan revolusioner, kepala suku, serta milisi bersenjata. Hal ini tentu membuat masyarakat berani mengangkat senjata untuk menyuarakan tuntutannya.

Keterlibatan NATO dalam peperangan di Libya awalnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan melindungi warga sipil dari serangan yang dilakukan oleh rezim Qaddafi. Namun setelah revolusi selesai, Libya dibawah Perdana Menteri Ali Zeidan mengadakan kerjasama dengan NATO untuk menciptakan keamanan yang stabil. Sampai saat ini, keadaan keamanan Libya masih berada dibawah pengawasan NATO. Bagi masyarakat Libya, adanya kerjasama dengan NATO membuat mereka lebih merasa aman. Akan tetapi, tanpa disadari NATO melakukan intervensi terhadap Libya dengan memanfaatkan alasan keamanan. Dengan begitu mereka dapat secara perlahan memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Libya.

Kesimpulan

Revolusi Arab spring merupakan suatu peristiwa besar yang mampu mengubah tatanan pemerintahan dan melahirkan demokrasi di negara Arab. Seperti yang diketahui bahwa negara Arab atau yang lebih dikenal dengan Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang sebagian besar negaranya menganut sistem otoritarianisme dan bersifat monarki atau kerajaan. Pemerintahan yang otoriter tentunya tidak akan melahirkan negara yang makmur. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan hak-hak rakyat, bertindak semena-mena, bahkan tidak jarang terjadi korupsi yang dilakukan oleh pemimpin negara. Hal inilah yang memicu amarah rakyat sehingga mereka melakukan unjuk rasa dan aksi protes massa yang tidak terkendali sehingga menumbangkan rezim pemerintah seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir.

Sama halnya dengan kasus di Tunisia dan Mesir, revolusi Arab spring di Libya pada 2011 lalu disebabkan oleh gelombang unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh kota di Libya yang menuntut pemimpin saat itu, Muammar Qaddafi, untuk mundur dari jabatannya yang dianggap otoriter dan melakukan berbagai kejahatan-kejahatan. Revolusi yang terjadi di Libya dianggap lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya, karena kondisi perpolitikan Libya saat itu terbagi ke dalam dua kubu yang kontradiktif dan memiliki kepentingan masing-masing, yakni kubu loyalis Qaddafi yang terdiri dari aparat pemerintah dan militer yang selalu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kekuasaan Qaddafi, dan kubu oposisi yang terdiri dari para pemberontak, politisi, mantan perwira militer, pemimpin suku dan para akademisi yang menamakan dirinya sebagai Dewan Transisi Nasional (NTC) yang memiliki misi untuk menggulingkan rezim Qaddafi. Meskipun pada akhirnya konflik ini dimenangkan oleh pihak oposisi karena rezim Qaddafi berhasil dijatuhkan pada 20 Oktober 2011.

Salah satu fenomena yang menarik dalam revolusi di Libya adalah adanya intervensi dari pihak asing. Keberhasilan oposisi dalam menggulingkan Qaddafi tidak lepas dari adanya intervensi yang dilakukan oleh AS dan NATO. Intervensi yang dilakukan AS dan NATO merupakan intervensi militer yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan warga sipil dari serangan pasukan Qaddafi dengan menerapkan embargo senjata dan pelarangan zona terbang di atas wilayah Libya. Meskipun berhasil menjatuhkan Qaddafi, tetapi dampak atau kerugian yang dihasilkan pasca revolusi ini sangatlah besar, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun dalam bidang keamanan.

Daftar Pustaka

Agastya ABM. 2013. Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah Yang Penuh Darah. Yogyakarta: IRCiSoD

Tamburaka, Apriadi. 2011. Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter Di Negara-Negara Timur Tengah. Yogyakarta: Narasi

Craig Harris, Lilian. 1986. Libya Qadhafi’s Revolution and the Modern State. United States: Wesyview Press

Karmina, Ira (2011). Jurnal. Upaya North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Menjatuhkan Rezim Muammar Al-Khadafi di Libya (2011). Bandung: Universitas Komputer Indonesia

Rakhmadi, Roby. 2012. Skripsi. Kepentingan Amerika Serikat Dalam Intervensi NATO ke Libya 2011. Depok: Universitas Indonesia

Vivienne Walt, “Gaddafi’s Son: Last Gasp of Libya’s Dying Regime?” Time, 21 Februari 2011. Diakses melalui http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2052842,00.html pada 19 Desember 2017, pukul 21.37 WIB

“Muammar Gaddafi says he will die a martyr rather than quit”, The Guardian, 22 Februari 2011. Diakses melalui http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/22/muammar-gaddafi-libyan-tv-martyr pada 19 Desember 2017, pukul 21.15 WIB

“Libya Revolt Timeline”, AP/AFP, March 21 2011. Diakses melalui http://www.news.com.au/world/libya-revolt-timeline/story-e6frfkyi-1226025084087 pada 19 Desember 2017, pukul 22.10 WIB

Charles Savage and Tom Shanker. Scores of US Strikes in Libya Followed Handoff to NATO. The New York Times, 20 Juni 2011

[1] Craig Harris, Lilian, Libya Qadhafi’s Revolution and the Modern State (United States: Wesyview Press, 1986) hlm. 83

[2] Ibid., hlm. 84

[3] Roby Rakhmadi, Skripsi “Kepentingan Amerika Dalam Intervensi NATO ke Libya”, 2011, hlm. 27

(122)

Revolusi Arab Spring di Libya (Part 1)

February 3, 2018 By Hasrul Azmi

Oleh: Hasrul Azmi

(Mahasiswa Program Studi Arab, Universitas Indonesia)

Secara literal, Arab spring diartikan sebagai pemberontakan, atau kebangkitan Arab (الثورات العربية). Revolusi Arab spring didefinisikan sebagai gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang dilakukan oleh massa atau warga sipil yang terjadi di negara Arab bertujuan untuk menggulingkan pemimpin yang diktator. Fenomena ini menjadi suatu hal yang menarik di kawasan Timur Tengah bahkan dunia internasional karena berhasil meruntuhkan dominasi atau kekuasaan rezim-rezim otoriter serta berhasil menciptakan revolusi besar-besaran dalam tatanan pemerintahan di sebagian negara Arab.

Pada penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami pergolakan politik yang besar sehingga melahirkan revolusi. Pergolakan politik tersebut yang dikenal dengan “Jasmine Revolution” (Revolusi Melati) pertama kali muncul di Tunisia. Selanjutnya gelombang revolusi mulai meluas ke negara-negara tetangganya seperti Mesir, Aljazair, Libya, hingga Yaman dan Bahrain. Dinamakan revolusi melati untuk mengidentikkan pergolakan rakyat di Timur Tengah bagaikan bunga melati yang baru mekar. Istilah tersebut diberikan oleh masyarakat Timur Tengah yang mengibaratkan kawasan Timur Tegah yang bergolak seperti tangkai melati. Dan negara-negara sebagai kuncup dimana satu persatu kuncup itu mulai bermekaran mengeluarkan “baunya”, yaitu peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya revolusi.[1]

Pada 18 Desember 2010, seorang penjual buah yang bernama Mohammad Bouazizi membakar dirinya sebagai aksi protes akibat ketidakadilan yang menimpanya. Tindakannya ini menggalang solidaritas rakyat Tunisia untuk bangkit dan melawan pemerintahan yang korupsi dan represif. Hal ini memicu kemarahan di kalangan masyarakat, aksi protes dan unjuk rasa pun kian memanas sehingga pda akhirnya berhasil menumbangkan rezim Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun. Setelah peristiwa itu, gelombang revolusi pun kian meluas ke beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir, Libya, Yaman, hingga Suriah. Namun pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas secara komprehensif tentang bagaimana lahirnya revolusi Arab spring di Libya, siapa dalang dibalik terjadinya revolusi serta dampak yang dihasilkan dari revolusi tersebut.

Lahirnya revolusi Arab Spring di Libya

Libya merupakan salah satu negara yang dianugerahi dengan sumber minyak bumi yang melimpah. Melalui hasil minyak inilah, secara perlahan-lahan Libya tumbuh dan berkembang menjadi negara yang begitu pesat dari segi ekonomi. Bahkan pada 2009, Libya memiliki IPM tertinggi di Afrika dan menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika bersama Guinea dan Gabon.[2] Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 di dunia dan produksi minyak tertinggi ke-17.[3] Sayangnya, ketika negara tersebut sedang giatnya pembangunan di bawah Qaddafi, muncul percikan-percikan api yang mulai menggoyahkan kursi kepemimpinannya.

Dalam kondisi geografis bahwa Libya berbatasan dengan Tunisia di barat dan Mesir di timur, pengaruh revolusi yang sebelumnya terjadi di kedua negara tersebut efeknya sangat nyata dirasakan di Libya, terlebih saat masyarakat Libya sendiri telah menderita selama empat dekade lamanya di bawah di bawah rezim Muammar Qaddafi. Tiga hari setelah peristiwa digulingkannya Husni Mubarak, pada 17 Februari 2011, para demonstran di Beghazi berkumpul dalam skala besar dan melakukan aksi protes atas tindakan dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Qaddafi. Kemudian polisi setempat meresponnya dengan tembakan terhadap para demonstran. Akibatnya kejadian ini, sebanyak 24 demonstran terbunuh dan mulai memprovokasi bergeraknya pemberontak dengan menggunakan senjata.

Aksi demonstrasi kemudian membesar dan semakin meluas dengan bergabungnya pasukan khusus Libya yang dipimpin oleh Abdul Fatah Younes ke dalam pihak oposisi sejak 19 Februari 2011.[1] Seperti diketahui, Younes memiliki pasukan di Katiba lengkap dengan senjata senapan mesin, truk, dan senjata anti pesawat yang kemudian menjadi milik pihak oposisi. Dibandingkan dengan negara Arab lainnya, krisis politik yang terjadi di Libya memiliki intensitas pergolakan yang lebih penting.

Pada 19 Februari pula aksi protes yang diikuti tindakan kekerasan menyebar di berbagai penjuru kota Libya, seperti Tripoli, Tobruk, Sirte, Ajdabiyah, Ras Lanuf, Zawiyah, Tajoura, Al-Bayda, Bin Jawed, Bani Walid, Ar-Rajban, dan Misrata. Unjuk rasa ini telah memakan korban jiwa sebanyak 165 orang, termasuk anak-anak. Kemuadian para demonstran mengambil alih jalan-jalan dan menurunkan bendera Libya dari atas gedung pengadilan utama dan menggantinya dengan bendera monarki di negara tersebut. Pada 22 Februari, melalui siaran berita televisi, Qaddafi menyerukan pasukannya untuk menggunakan pendekatan yang represif.[2] Pasukan Qaddafi melakukan banyak melakukan pelanggaran dengan menembaki para demonstran secara membabi buta, bahkan dengan menggunakan jet tempurnya. Hal ini tentunya dipersepsikan sebagai pembantaian yang dilakukan oleh rezim di Libya terhadap warga sendiri dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam perkembangannya, masyarakat Libya terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu loyalis Qaddafi, yang setia dan tetap ingin mempertahankan kekuasaan Qaddafi; dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh National Transitional Council (NTC). NTC merupakan sebuah pemerintahan sementara di Libya yang dicetuskan oleh para pemberontak, politisi, mantan perwira militer, pemimpin suku dan para akademisi sebagai langkah awal dalam melawan pasukan pemerintah dan menumbangkan rezim Qaddafi. Dengan agenda utama mencapai kepentingan masing-masing, kedua kubu terlibat konfrontasi. Dalam hubungan konfrontatif tersebut, aksi saling menyerang yang melibatkan warga sipil tidak terelakkan. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan kekuatan dari kedua kelompok tersebut. Hal ini terlihat dari ketidakberdayaan pihak oposisi mengahadapi serangan udara pasukan Qaddafi. Kelompok loyalis Qaddafi memiliki militer dan sistem persenjataan yang canggih jika dibandingkan dengan pihak oposisi yang memiliki persenjataan terbatas dan sistem militer yang kurang, sehingga lambat laun akan mengalami kemunduran. Di lain hal, adanya isu pembantaian yang dilakukan oleh rezim di Libya dan ketidakseimbangan kekuatan kelompok loyalis Qaddafi dan kelompok oposisi mengundang perhatian masyarakat internasional. Hal ini juga didukung oleh keinginan pihak oposisi dalam meminta bantuan terhadap dunia internasional terutama PBB.

Pada 26 Februari, beberapa kota di Libya mengalami serangan udara dari pasukan loyalis Qaddafi. Di Misrata, sebanyak 2 helikopter tentara Libya menyerang penduduk sipil. Di sisi lain, peristiwa memilukan tersebut memicu reaksi Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang mengutuk aksi brutal yang dilakukan oleh Qaddafi. Obama bereaksi dengan menyatakan bahwa Muammar Qaddafi harus mundur setelah Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menerapkan resolusi DK PBB 1973 yakni, memberikan sanksi kepada pemerintah rezim Qaddafi berupa embargo senjata, pembekuan aset orang terdekat dan keluarganya, serta penyelidikan kejahatan perang atas dugaan meninggalnya 2.000 warga sipil sejak 17 Februari 2011.

Pada akhir Februari hingga awal Maret 2011, pertempuran besar juga dilaporkan terjadi di kota-kota pesisir. Hal ini membuat Qaddafi mulai kehilangan kontrol atas sebagian besar bagian Timur Libya, termasuk Ajdabiya, kilang minya Ras Lanuf, dan pelabuhan minyak di Brega. Kehilangan kontrol ini membuatnya semakin beringas. Qaddafi merespon dengan amukan dan mendeklarasikan bahwa dia akan mencari dan membunuh para demonstran dari rumah ke rumah. Hal yang sama juga diutarakan oleh anaknya, Saif Al-Islam, dan mengingatkan para demonstran bahwa ribuan orang akan mati dan sungai darah akan mengalir jika para demonstran tersebut tidak menghentikan pemberontakannya.[3]

Kecaman yang dilontarkan oleh Qaddafi ternyata bukan hanya sebuah perkataan belaka, korban terus berjatuhan dan tidak dapat dibiarkan lagi. Di Zawiya, pasukan Qaddafi bahkan mengebom masjid yang penuh dengan warga sipil yang tengah beribadah,[4] sementara 50 tank terus menembaki seluruh kota. Begitu pula di Ras Lanuf, pesawat udara Qaddafi menembaki misil ke daerah pemukiman. Selain itu, roket-roket dan tembakan martir serta ranjauan ditanam di sekitar Misrata mengakibatkan 2000 hingga April 2011.

Setelah didesak, akhirnya PBB terlibat dalam upaya mengatasi persoalan tersebut. Keterlibatan PBB diwujudkan dengan menerapkan resolusi DK PBB 1973 yang mengizinkan anggota PBB menjalankan langkah apapun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya. Salah satu upayanya adalah persetujuan PBB terhadap zona larangan terbang di atas wilayah Libya untuk melindungi warga dari serangan udara pasukan Qaddafi. Pada 19 Maret, AS mulai terlibat dalam konflik di negara tersebut. AS dibawah pimpinan Barack Obama menyusun suatu strategi untuk melakukan intervensi militer dengan dalih humanitarian intervention (intervensi kemanusiaan). AS menggunakan strategi intervensi militer yang dikenal dengan Operation Odyssey Dawn. Operasi militer ini didefinisikan sebagai respon atas resolusi DK PBB 1973 yang menyerukan adanya pembentukan sebuah no-fly zone di atas Libya dan perlindungan warga sipil dari ancaman militer Qaddafi. Tidak hanya sampai di situ, AS juga terlibat dalam intervensi militer yang dilakukan oleh NATO dan negara anggotanya seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap krisis di Libya bersifat terbatas dikarenakan tidak mau ikut campur terlalu jauh dalam konflik tersebut.

Dengan bantuan dari AS yang menyeterilkan wilayah udara Libya dari pesawat-pesawat tempur milik rezim Qaddafi yang menargetkan pasukan oposisi dan pemukiman warga sipil, dan juga kontribusi NATO dalam mengamankan wilayah perairan Libya dari masuknya tentara bayaran oleh Qaddafi serta penyelundupan persenjataan, membuat pasukan oposisi semakin mudah untuk menghancurkan dan menaklukkan rezim Qaddafi. Pada 20 Oktober 2011, rezim Qaddafi dikepung oleh pasukan oposisi di Kota Sirte dan mencoba untuk bersembunyi di selokan. Namun upaya Qaddafi untuk menyelamatkan dirinya gagal dan dia tewas mengenaskan setelah terjadi baku tembak dengan pasukan oposisi.

Dalang dibalik terjadinya revolusi Libya

National Transitional Council (NTC)

National Transitional Council atau yang lebih dikenal dengan Dewan Transisi Nasional adalah wadah perkumpulan pejuang revolusi Libya yang akhirnya berhasil menggulingkan Muammar Qaddafi. NTC merupakan sebuah pemerintahan sementara Libya di bawah presiden Mustafa Abdul Jalil, Wakil Presiden Abdul Hafiz Ghonga, dan Perdana Menteri Mahmoud Jibril.[1]

NTC kemudian mendapat pengakuan dari dunia internasional dan mendapat kursi sebagai delegasi resmi pemerintahan Libya di PBB. Pada 5 Maret 2011, NTC meresmikan pemerintahannya dengan membuat struktur pemerintahan seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memudahkan pembagian kerja dalam menjalankan roda pemerintahan di Libya. Kewenangan NTC juga bertambah ketika beberapa wakil pemerintah di kota-kota Libya mulai bersatu untuk mendukung NTC.

Sebagai pemerintahan sementara, NTC berpendapat bahwa konflik di Libya membutuhkan intervensi dari pihak asing. Keadaan politik di Libya sudah tidak stabil dan NTC menilai jika keadaan tersebut terus berlarut, maka dapat mengancam stabilitas negara, baik di dalam kawasan maupun global, dan berpotensi akan mematikan perekonomian Libya. Pada 13 April 2011, NTC mengadakan konferensi tingkat tinggi di Doha untuk menindaklanjuti konferensi yang pernah diadakan di Paris pada 19 Maret 2011. Konferensi tersebut dihadiri oleh 21 negara dan lima organisasi internasional seperti PBB, Liga Arab, OKI, Uni Eropa, dan NATO. Dalam pertemuan tersebut, PBB berhasil membuat badan khusus yaitu United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) sebagai bentuk dukungan PBB terhadap proses penegakan demokrasi di Libya, termasuk memulihkan keamanan pubik, mempromosikan hukum, membanu terwujudnya proses dialog dan perdamaian nasional, dan membantu mennyusun undang-undang dalam proses pemilu.

Dengan demikian, jelaslah bahwa keberadaan NTC di Libya sangat mempengaruhi proses terjadinya revolusi. Dengan kegigihan massa dalam melakukan pemberontakan dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh para pejuang revolusi menunjukkan bahwa revolusi dalam sebuah negara tidak akan pernah terwujud jika massanya tidak bersatu.

b. Intervensi AS dan NATO

Keputusan untuk mengintervensi Libya tidak lepas dari dorongan sekutu AS di Eropa yang semakin kuat karena tindakan Qaddafi membuat resah negara-negara tersebut. Mau tidak mau, AS harus ikut terlibat. Hal ini tertera dalam pasal 5 North Atlatic Treaty bahwa ancaman bersenjata terhadap salah satu pihak adalah ancaman bagi semua pihak. Selain itu, keputusan intervensi ini tidak lepas dari dukungan dari sekutu-sekutu Eropa yang telah membantu AS dalam perang Irak dan Afghanistan. Dalam hal ini, AS mengindikasikan keterlibatannya di Libya sebagai bentuk “payback” terhadap kontribusi sekutu-sekutu Eropa. Alasan lainnya adalah penulis melihat bahwa keterlibatan AS di Libya karena AS sudah tidak membutuhkan Qaddafi lagi dan sudah merasa geram dengan tindakan brutal dan semena-mena yang dilakukannya. Seperti diketahui, kepentingan AS di negara tersebut sangatlah sedikit, dan rezim Qaddafi tidak memberikan bantuan dan dukungan yang signifikan terhadap kepentingan AS tersebut. Jadi, pada kenyataannya jelaslah bahwa jika Qaddafi tidak berbuat semena-mena, maka AS pun tidak akan ikut campur dalam urusan negara tersebut.

Sebenarnya Presiden Obama cenderung enggan melakukan intervensi karena melihat dua perang yang sebelumnya di Irak dan Afghanistan telah memakan biaya lebih dari satu triliun dolar dengan ribuan nyawa warga AS melayang. Akan tetapi karena melihat realitas yang terjadi di lapangan yang terus semakin memburuk dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Menteri Luar Negeri Clinton mengatakan bahwa opsi no-fly zone merupakan salah satu opsi untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Libya. Sementara itu, Senator John Kerry, dan penasehat kebijakan luar negeri AS Susan Rice juga ikut mendukung Obama untuk mengambil tindakan secepatnya. Selain itu, dukungan untuk melakukan intervensi ke Libya juga datang dari negara-negara Arab dan sekutu-sekutu Eropa.

Pada akhirnya, Obama mengambil keputusan untuk mengintervensi Libya. Kebijakan intervensi yang dilakukan AS merupakan intervensi militer yang lebih menitik beratkan pada kepentingan misi kemanusiaan. Berbeda dengan yang di Irak dan Afghanistan, AS lebih berhati-hati dan tidak mau terlibat terlalu jauh dalam mencampuri urusan negara lain. Oleh karena itu, AS menggunakan upaya multilateralisme dengan mengandalkan kontribusi negara-negara sekutu sehingga tidak terlalu terjerumus lebih dalam. Intervensi militer dibagi menjadi dua operasi, yakni operasi odyssey dawn, dan unified protector. Dalam operasi odyssey dawn, AS memimpin langsung operasi tersebut yang berlangsung sampai 19 Maret 2011. Sedangkan pada operasi kedua, AS memberikan kesempatan kepada NATO untuk memimpin langsung operasi tersebut yang berlangsung sampai 31 Oktober 2011.

Operasi odyssey dawn

Operasi ini dipimpin langsung oleh AS dan negara sekutunya, Perancis, Inggris dan Jerman. AS mulai melakukan perencanaan dan menggerakkan segera pasukan ke Libya setelah pemberontakan dimulai. Hal pertama yang dilakukan adalah mengevakuasi warga sipil serta meningkatkan kapabilitas untuk menentukan tindakan militer.

Setelah disahkannya resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1970 oleh Cina dan Rusia pada 26 Februari 2011 yang berisi tentang pemberlakuan embargo senjata, no-fly zone, dan mendorong negara anggota untuk membekukan aset keuangan bagi rezim Qaddafi dan keluarganya; pada 27 Februari, AS berunding dengan NATO dan negara Eropa lainnya untuk memberlakukan zona larangan terbang atas Libya. Kapal perang AS mulai bergerak melalui terusan suez ke arah pantai Libya yang terdiri dari USS barry (kapal perusak dengan peluru kendali) serta Kearsarge Amphibious Ready Group (KARG) yang terdiri dari USS Kearsarge, kapal pendarat amfibi dan USS Ponce, kapal dok transport amfibi. Marine Expeditionary Group (MEU) diangkut dengan Kearsarge ARG bersama dengan skadron (AV-8B Harrier). Hal ini mendorong Pentagon untuk mengirim 400 marinir dari batalyon pertama dan kedua ke luar negeri guna mengantisipasi terjadinya operasi militer. Inggris yang mempunyai pangkalan militer di Malta telah siap untuk melancarkan serangan, sedangkan frigate dan kapal perusaknya telah membantu pengevakuasian warga sipil Inggris masih tetap berada di dekat pantai Libya. Perancis mengirim kapal induk Mistral dan frigate ke pantai Libya.

Situasi di Libya yang semakin memburuk membuat AS dan sekutunya meminta dukungan ke negara-negara Teluk (GCC). Pada 7 Maret 2011, pemimpin negara-negara Teluk mengumumkan dukungan mereka terkait resolusi DK PBB 1970 dan 1973 dan meminta dewan keamanan untuk melakukan segala cara yang diperlukan untuk melindungi warga sipil termasuk pembentukan zona larangan terbang atas Libya. Sementara Perancis mempelopori upaya persetujuan dari kelompok G-8 untuk tindakan militer atas Libya dan meminta dukungan AS dan negara Eropa lainnya. Pada 14 Maret 2011, Clinton telah bertemu dengan perwakilan National Transitional Council (NTC) membahas tentang pembentukan zona larangan terbang. Di lain sisi, pada 17 Maret, pasukan loyalis Qaddafi telah berhasil merebut Ajdabiya dan maju ke arah timur laut ke Benghazi dan mendapat perlawanan yang keras dari pemberontak. Kemudian AS dan sekutunya menekan PBB untuk segera meluluskan resolusi.

Pada 17 Maret, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi DK PBB 1973 yang memberikan negara anggota untuk bertindak secara mandiri atau melalui organisasi regional untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk melindungi warga sipil. Resolusi tersebut menegaskan zona larangan terbang, embargo senjata yang ketat, pembekuan aset pemerintah, dan pelarangan bepergian bagi pejabat Libya. Resolusi tersebut melarang pasukan darat untuk menduduki Libya.

Pada 17 Maret, Obama akhirnya memberikan pengesahan serangan udara terhadap Libya ketika rapat dewan keamanan nasional di Gedung Putih. AS, Inggris, Perancis, dan beberapa negara Arab mengeluarkan ultimatum kepada Qaddafi, yakni melakukan gencatan senjata secepat mungkin, penarikan pasukan dari kota yang diperebutkan, dan menghentikan tindakan militer. Dengan kekuatan militer koalisi yang sudah siap, dan dukungan dari berbagai negara termasuk negara-negara Arab serta pengesahan DK PBB, maka AS dan sekutunya kemudian melancarkan operasi odyssey dawn pada 19 Maret 2011.

Humanitarian intervention yang dilakukan oleh AS di Libya ini sangat menekankan norma Responsibility to Protect (RtoP). Alasan untuk menerapkan norma ini karena dianggap sangat tepat mengingat pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Qaddafi selama menjadi pemimpin. James G. Foggo dan Michael Beer (2013: 92) mendefinisikan operasi odyssey dawn sebagai respon yang dikeluarkan AS atas resolusi DK PBB 1973 yang menyerukan adanya pembentukan sebuah no-fly zone di atas Libya dan perlindungan warga sipil dari ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh militer yang digerakkan oleh rezim Qaddafi.

Operasi ini berhasil menghancurkan akses angkatan udara Libya dan tempat-tempat yang strategis bagi kemiliteran rezim Qaddafi. Meskipun begitu, intervensi yang dilakukan AS ini cukup mengejutkan publik AS itu sendiri. Terdapat reaksi ragu-ragu dan negatif dari masyarakat bahwa negara telah terlibat perang di luar negeri untuk ketiga kalinya. Namun Obama membela keterlibatan AS dengan dalih untuk misi kemanusiaan dan tidak akan terlibat terlalu jauh. Untuk meminimalisir keterlibatan AS, Obama kemudian mengalihkan kepemimpinannya ke NATO dan mengizinkan Inggris dan Perancis untuk memimpin. Ini merupakan pertama kalinya AS memberikan kesempatan bagi NATO dalam memimpin sebuah operasi.

Pada 23 Maret, anggota perwakilan dewan kebijakan keamanan dan luar negeri Uni Eropa menyatakan bahwa NATO akan mengambil alih kepemimpinan atas koalisi negara-negara yang ikut serta dalam operasi yang dimandatkan PBB tersebut dengan kesepakatan di mana kesalahan dalam operasi ini akan ditanggung oleh koalisi sedangkan NATO akan mengarahkan langsung komponen militernya. Sementara Kuwait dan Yordania akan berkontribusi dibagian logistik.

Pada 24 Maret, tujuan dari operasi odyssey dawn telah dikurangi dengan fokus untuk melindungi warga sipil. Operasi ini tidak lagi menyediakan pesawat tempur dan berfokus pada bantuan logistik dan pengawasan masih menjadi aspek utama. Dengan pengalihan kepemimpinan ini, AS menarik aset udaranya guna meminimalisir keterlibatannya. Obama menjelaskan bahwa intervensi dilakukan untuk mencegah pembantaian dan peran militer terbatas untuk melindungi warga sipil. Pada 4 April, pesawat tempur AS mulai meninggalkan wilayah Libya dan menandakan berakhirnya operasi odyssey dawn.

Operasi unified protector

Operasi unified protector merupakan operasi yang pimpin oleh NATO untuk berpatroli di dekat perairan Libya guna mengurangi arus perdagangan senjata, material, dan tentara bayaran ke Libya. Operasi ini dimulai pada 23 Maret 2011 bekerja sama dengan International Maritime Organization (IMO) untuk memastikan arus perdagangan dan pelayaran ke Libya tidak terganggu. Adapun misi utama dari operasi ini antara lain[1]:

Embargo senjata

Di bawah Operasi unified protector, pesawat dan kapal NATO ditugaskan berada di wilayah perairan internasional dan tidak akan memasuki wiilayah perairan Libya. NATO mengakui tidak akan memblokir semua rute ke negara tersebut, tetapi hanya memotong rute tercepat dan terdekat ke negara tersebut. NATO menggunakan pengawasan udara guna mengawasi aktivitas pelayaran di kawasan tersebut dengan memisahkan perdagangan yang sah dengan kapal-kapal yang dicurigai. Jika terdapat lalu lintas yang dicurigai akan dipanggil melalui radio dan jika tidak mendapat respon yang memuaskan maka kapal tersebut akan dicegat. Begitu pun jika menemukan tentara bayaran, kapal dan krunya akan di kawal ke pelabuhan yang aman. Dalam operasi ini, 25 kapal laut dan selam serta 50 jet dan pesawat pengawas dari anggota NATO termasuk AS, ditugaskan untuk mengawasi dan menegakkan embargo senjata sesuai dengan mandate DK PBB.

2. Zona larangan terbang

Jet dan pesawat terbang dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi aktivitas udara di wilayah udara Libya. Pesawat tersebut juga digunakan untuk mendeteksi setiap pesawat yang memasuki zona larangan terbang tanpa otorisasi terlebih dahulu. Pesawat-pesawat tersebut dipersiapkan untuk mencegat tiap pesawat yang melanggar zona larangan tersebut dan memeranginya jika bersifat mengancam.

3. Melindungi warga sipil

Dalam operasi ini, NATO berusaha melakukan pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan informasi terhadap pasukan atau kelompok yang dianggap mengancam keamanan warga sipil. Angkatan laut dan udara NATO dapat memerangi target baik di darat maupun udara. Target-terget penyerangan antara lain tank, kendaraan pengangkut lapis baja, sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan, pusat komando dan kendali serta artileri yang mendekati wilayah pemukiman warga.

Upaya mendapatkan resolusi keamanan yang mengesahkan intervensi, menjamin partisipasi militer Arab, dan bertindak di bawah kepemimpinan NATO tidak menghasilkan partisipasi internasional yang luas dalam operasi. Dari 28 negara anggota NATO, tercatat hanya 14 negara yang berpartisipasi menyumbangkan pasukannya, mereka adalah Inggris, Perancis, Belanda, AS, Belgia, Kanada, Spanyol, Norwegia, Turki, Bulgaria, Denmark. Terdapat 4 negara non-NATO yang bergabung, yaitu Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Swedia. Kurangnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masalah pendanaan, dan kurangnya ketertarikan politik dari negara-negara yang terlibat.

Tingkat partisipasi AS dalam operasi ini bersifat terbatas dan hanya memainkan peran pendukung dengan menyediakan perang elektronik, pengisian bahan bakar di udara, pencarian dan penyelamatan serta kapabilitas logistik. Walaupun begitu AS tetap memainkan peran vital dengan menyediakan 40 pesawat dan melakukan serangan udara untuk menghancurkan pertahanan udara rezim sebagai bagian dari zona larangan terbang dengan melakukan 60 serangan antara April dan Juni.[2] Dukungan logistik AS sangat bernilai bagi pengisian bahan bakar di udara. NATO menghadapi masalah logistik dengan memangkalkan pesawat tempurnya di pangkalan Eropa Selatan. AS yang berpartisipasi dalam menyediakan tanker dalam operasi ini dapat memecahkan masalah tersebut dengan mengirim pesawat tanker tambahan dan total mengirimkan 25 pesawat tanker, lebih banyak dari negara lainnya.

Dengan konflik yang berlarut-larut, pemerintah Qaddafi menjadi semakin terisolasi secara diplomatik dengan negara-negara yang menentang intervensi dan berbalik arah menentangnya untuk turun. Contohnya adalah Rusia yang menginginkan Qaddafi mundur. September merupakan tenggat waktu yang diberikan kepada NATO untuk mengakhiri konflik di Libya melalui kemenangan militer atau penyelesaian diplomatik.

Setelah Tripoli jatuh, rezim masih berada di Sirte, Bani Walid, dan kawasan Sabha. Kota-kota tersebut menjadi tantangan terberat bagi oposisi. Kegigihan pasukan oposisi dan bantuan udara dari NATO memudahkan untuk menguasai wilayah tersebut. Pada 20 Oktober, serangan udara NATO di luar Sirte menghentikan konvoi militer yang mencoba meninggalkan kota. Pasukan oposisi menemukan mobil yang dipakai oleh Qaddafi. Kota kelahirannya, Sirte, menjadi saksi bisu atas meninggalnya Qaddafi setelah terjadi baku tembak dengan para pejuang oposisi. Keadaannya terluka parah setelah ditemukan ditempat persembunyiannya di selokan, kemudian dia diseret tak berdaya di tangan para pejuang revolusi. Selain itu, mereka membunuh anak Qaddafi, Muttasim dan panglima angkatan darat Abu Bakar Younis. Secara resmi pada 31 Oktober, NATO mengumumkan keputusannya untuk mengakhiri operasi unified protector di Libya.

[1] Claire Taylor, Military Operations in Libya (SN/IA/5909: International Affairs and Defense Section House of Commons Library, 2011) hlm. 10

[2] Charles Savage and Tom Shanker. Scores of US Strikes in Libya Followed Handoff to NATO, The New York Times, June 20 2011.

[1] M. Agastya ABM, Op. Cit, hal. 119

[1] Apriadi Tamburaka, Op. Cit., hlm. 229

[2] “Libya Revolt Timeline”, AP/AFP, March 21 2011. Diakses melalui http://www.news.com.au/world/libya-revolt-timeline/story-e6frfkyi-1226025084087

[3] Vivienne Walt, “Gaddafi’s Son: Last Gasp of Libya’s Dying Regime?” Time, 21 Februari 2011. Diakses melalui http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2052842,00.html

[4] “Muammar Gaddafi says he will die a martyr rather than quit”, The Guardian, 22 Februari 2011. Diakses melalui http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/22/muammar-gaddafi-libyan-tv-martyr

[1] Apriadi Tamburaka, Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter Di Negara-Negara Timur Tengah (Yogyakarta: Narasi, 2011), hlm. 10

[2] M. Agastya ABM, Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah Yang Penuh Darah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013) hlm. 92

[3] Ibid, hlm. 92

(387)

Garis Besar Perang Saudara di Suriah (2011 – Sekarang)

December 30, 2016 By Wiji Hartono

Garis Besar Perang Saudara di Suriah (2011 – Sekarang)

Oleh: Wiji Abu Ghozi

Peristiwa ini merupakan kejadian yang masih berlangsung, sehingga informasi yang disampaikan sebatas data yang diperoleh saat tulisan ini dibuat (Desember 2016).

1. Latar Belakang

1.1 Sejarah Suriah Modern

April 1946, Suriah merdeka dari Perancis
Maret 1949, kudeta militer pertama (didukung Amerika Serikat), dan memberi jalan terjadinya perjanjian damai antara Suriah dengan Israel
Kudeta lanjutan pada Agustus dan Desember di tahun yg sama
Februari 1954 kembali terjadi kudeta, Agustus 1955 diadakan pemilu, Februari 1958 membentuk Republik Persatuan Arab (antara Mesir dengan Suriah)
September 1961, kudeta yg mengakhiri Republik Persatuan Arab
Maret 1963, kudeta oleh Komite Militer Partai Ba’ats Suriah. Partai Ba’ats kemudian menyingkirkan lawan-lawan politiknya, seperti kelompok pro-Nasser, Marxist, dan Islamis. Pada April 1964, sekitar 100 aktivis Ikhwanul Muslimin (IM) dibunuh di kota Hama.
Februari 1966, kudeta internal Partai Ba’ats
November 1970, kudeta oleh Hafez al-Assad

1.2 Demografi Suriah

Biro Pusat Statistik Suriah memperkirakan jumlah penduduk pada 2011 sekitar 21,124,000

Perkiraan PBB (April 2016) korban tewas akibat perang mencapai 400 ribu jiwa dengan pengungsi sekitar 4 juta jiwa

CIA World Factbook memperkirakan jumlah penduduk pada Juli 2016 sekitar 17,185,170

Kelompok Etnik:

Arab Suriah sekitar 81% (muslim maupun non muslim)

Kurdi sekitar 9% (mayoritas sunni, sisanya syiah, dan Yazidis sekitar 40 ribu)

Turkmen 4% (mayoritas sunni)

Assyrian (3%), Circassian (1.5%), Armenian (1%)

Terdapat pula kelompok kecil etnik minoritas seperti Albanian, Bosnian, Georgian, Persia, Yunani, dan Yahudi.

Agama:

Sunni 74% (Arab, Kurdi, dan Turkmen)

Syiah 13% (Arab, Kurdi, dan Turkmen), yaitu Nushairiyah/Alawite (11%), Syiah Imamiyah, dan Ismailiyah

Kristen 10%, terdiri atas beberapa denominasi yang sudah ada sejak masa awal lahirnya agama Kristen, antara lain Gereja Ortodoks Suriah, Gereja Katolik Yunani Melkit, Gereja Asiria Timur, Gereja Apostolik Armenia, dst

Druze 3% (pecahan Syiah Ismailiyah)

1.3 Syiah Nushairiyah

Didirikan Muhammad bin Nushair pada abad ke-9 M, berpusat di Suriah, Ghulat (menuhankan Ali bin Abi Thalib)
Pecahan Syiah Imamiyah pasca wafatnya Hasan al-Askari (874 M / usia 27 tahun)

Hasan al-Askari diklaim Syiah Imamiyah sebagai imam yang ke sebelas. Padahal sejak kecil hingga wafatnya, penguasa Abbasiyah menempatkan Hasan al-Askari dalam tahanan rumah. Saat ia wafat, Syiah Imamiyah membuat berita palsu bahwa Hasan al-Askari memiliki anak yang bersembunyi di bawah tanah rumahnya, dan kelak akan keluar sebagai Imam Mahdi. Untuk berhubungan dengan Imam Mahdi tersebut harus melalui perantara. Muhammad bin Nushair kemudian mengklaim bahwa dirinya adalah salah satu perantara tersebut.

Akidah mereka didasarkan pada doktrin bahwa Allah memiliki 3 emanasi/pancaran yang telah mewujud dalam bentuk manusia selama beberapa siklus sejarah, siklus terakhir adalah Ali (sebagai maʿnā), Muhammad (sebagai ism/ḥijāb), dan Salman (sebagai bāb)

Di antara semboyan mereka adalah:

( لا إله إلا حيدرة الانزع البطين ، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين ..)

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Haidarah (julukan Ali) ksatria yang terpercaya. Tiada hijab (penghalang) atasnya kecuali Muhammad Ash-Shadiq Al-Amin. Dan tiada jalan menujunya kecuali Salman Dzul Quwwatil Matin.”

Praktik keagamaan yang mereka jalankan antara lain adalah pentasbihan dengan anggur, memperingati Nowruz dan hari raya Mary Magdalene, serta membangun kuil makam
Menyebut diri mereka sebagai ‘Alawīyyah/Alawites (pengikut Ali)
Ulama sepakat akan kafirnya kelompok Nushairiyah, tidak boleh menikah dengan mereka, haram sembelihan mereka, dan mayat mereka tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin (Al-Mujiz fil Adyan wal Madhzahib al-Mu’ashirah karya Syaikh Nashir al-Qafari dan Syaikh Nashir al-A’ql hal: 136-140)
Ibnu Taimiyah: “Mereka itu lebih kafir dari pada Yahudi dan Nashrani, bahkan kekafiran mereka melebihi kekafirannya kaum musyrikin. Dan bahaya mereka terhadap umat Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam itu lebih besar dari pada kerusakan yang di timbulkan oleh orang-orang kafir yang menyerang negeri Islam, semacam Tatar dan bangsa Eropa serta yang lainnya.” (Majmu Fatawa 35/147-148)
Saat Perancis menjajah Suriah, Nushairiyah direkrut sebagai tentara sehingga mereka memperoleh akses terhadap senjata dan kekuasaan

1.4 Partai Ba’ats Suriah

Partai Ba’ats Arab didirikan April 1947 oleh Michel Aflaq (penganut Gereja Ortodoks Yunani) di Damaskus, Suriah
Ideologinya merupakan gabungan antara nasionalisme Arab, pan-Arabism, dan sosialisme Arab. Ba’athisme menyerukan persatuan dunia Arab dalam satu negara. Motto: “Unity, Liberty, Socialism”
Partai Ba’ats memiliki cabang di beberapa negara Arab (seperti Jordan, Libya, Lebanon, dst), namun hanya cabang Irak dan Suriah yang berhasil berkuasa di negaranya
Memiliki Komite Militer yang berisi anggota dari unsur militer. Komite Militer ini yang melakukan kudeta tahun 1963. Partai juga memiliki struktur paralel dalam angkatan bersenjata Suriah
Keanggotaan Nushairiyah ke partai Ba’ats meningkat lima kali lipat setelah partai berkuasa pada tahun 1963. Pasca 1970, pemerintahan dan militer Suriah didominasi oleh Nushairiyah dan keluarga Assad

1.5 Masa Kekuasaan Hafez al-Assad

Memperpanjang status “Negara dalam Kondisi Darurat” (berlaku sejak 1963) sebagai legitimasi untuk menangkap, menyiksa, dan membunuh oposisi tanpa proses pengadilan, mengontrol media massa, dst
Hanya melegalkan partai politik yang bergabung dalam National Progressive Front (al-Jabha al-Wataniyyah at-Taqaddumiyyah), konstitusi NPF mengatur bahwa Partai Ba’ats menguasai 50%+1 suara di komite eksekutifnya
Partai politik dilarang berdiri berdasarkan suku, agama, dan wilayah (Kurdi dan Islamis tidak dapat mendirikan parpol yang legal)
Melakukan kejahatan kemanusiaan, antara lain Pembantaian Jisr al-Shughour 1980 (150-200 warga), Aleppo 1980 (1900-an warga), Penjara Tadmor 1980 (600-1000 anggota IM), Hama 1981 (350-400 warga), Hama 1982 (20.000-40.000 warga)
Setiap 7 tahun Assad diajukan sebagai satu-satunya calon presiden oleh parlemen
Keluarga Assad menguasai ekonomi negara melalui BUMN (dikelola jaringan Muhammad Makhlouf) dan perusahaan swasta. Financial Times (2011) menyebutkan bahwa Rami Makhlouf (sepupu Bashar al-Assad) mengendalikan 60% perekonomian melalui jaringan bisnisnya di bidang telekomunikasi, migas, konstruksi, perbankan, transportasi, dan retail
Keluarga Assad pada 1980-an membentuk Shabiha, yaitu kelompok sipil Nushairiyah yang dipersenjatai. Mereka menyelundupkan makanan dan komoditas yang disubsidi negara dari Suriah ke Lebanon. Sementara mobil mewah, senjata, dan obat-obatan mereka selundupkan dari Lebanon ke Suriah. Mereka terkenal dengan kekejamannya, termasuk pemerasan dengan kekerasan di wilayah Latakia.

Assad dan Putin bertemu di Moscow (en.kremlin.ru)

1.6 Masa Kekuasaan Bashar al-Assad

Memperpanjang status “Negara dalam Kondisi Darurat” yang berlaku sejak 1963
Pilpres tahun 2000 dan 2007 hanya memiliki 1 kandidat, yaitu Bashar al-Assad. Oposisi tidak boleh mencalonkan diri
Kerusuhan Qamishli 2004, lebih dari 30 warga Kurdi dibunuh aparat pemerintah
Menangkap tokoh penandatangan Deklarasi Damaskus 2005 (pernyataan untuk melakukan reformasi damai dan bertahap dari tokoh-tokoh oposisi, baik Arab maupun Kurdi, sekuler dan Islamis, termasuk IM)
Melakukan sensor terhadap internet, warnet juga harus merekam ketikan pelanggan yang melakukan diskusi di forum internet

2. Kronologi Peristiwa

Peristiwa yang disebutkan dalam kronologi ini adalah peristiwa yang mewakili kondisi suatu periode. Sehingga jumlah peristiwa yang terjadi sejatinya lebih banyak dari yang disebutkan dalam kronologi ini.

2.1 Awal Protes

26/28 January 2011, di Al-Hasakah (wilayah Kurdi), seorang pria (Hasan Ali Akleh) membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap rezim Assad. Peristiwa ini terinspirasi dari kejadian serupa di Tunisia pada Desember 2010 yang menjadi awal dari gelombang “Musim Semi Arab.”
5 February 2011, ratusan orang melakukan unjuk rasa di Al-Hasakah menuntut reformasi politik dan diakhirinya status “Negara dalam Kondisi Darurat.”
17 February 2011, di pasar al-Hamidiya, Damaskus, warga melakukan unjuk rasa memprotes tindakan polisi yang memukuli seorang pedagang.

2.2 Unjuk Rasa Semakin Membesar

Maret 2011, warga melakukan unjuk rasa di Daraa (Suriah Selatan) menuntut diakhirinya status “Negara dalam Kondisi Darurat,” legalisasi partai politik, dan pemecatan pejabat negara yang korupsi.
6 Maret 2011, beberapa remaja di Daraa ditangkap polisi karena menulis “rakyat ingin rezim jatuh” di dinding.
15 Maret 2011, dipicu penangkapan remaja di Daraa, terjadi unjuk rasa di Damaskus menuntut reformasi dan pembebasan tahanan politik. Namun pasukan keamanan menembaki para pengunjuk rasa.

2.3 Pembunuhan terhadap Pengunjuk Rasa

18 Maret 2011, pasukan keamanan menembaki warga yang berunjuk rasa di Daraa sehingga menewaskan 4 warga.
25 Maret 2011, terjadi unjuk rasa di Latakia, Homs, Damaskus, Hama, Deir ez-Zor, dan Raqqa. Seorang pengunjuk rasa di Latakia dibunuh oleh kelompok pendukung rezim Assad. Seorang pengunjuk rasa juga dibunuh di Homs.
1 April 2011, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di Douma (suburban di utara Damaskus). Setidaknya sebelas orang terbunuh.

2.4 Perlawanan Rakyat

8 April 2011, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di Daraa, sehingga 27 warga terbunuh. Pasukan keamanan mencegah ambulans yang hendak membawa warga yang terluka. Pengunjuk rasa kemudian melakukan perlawanan sehingga membunuh anggota pasukan keamanan.
Sampai 7 April, unjuk rasa masih didominasi tuntutan diakhirinya status “Negara dalam Kondisi Darurat,” pembebasan tahanan politik, dan pemecatan pejabat negara yang korupsi. Setelah 8 April, tuntutan pengunjuk rasa sudah berubah menjadi penggulingan rezim Assad.
10 April 2011, pasukan keamanan dan kelompok pendukung rezim Assad membunuh 4 pengunjuk rasa di Baniyas sehingga pengunjuk rasa membalas dengan menyergap dan membunuh anggota pasukan keamanan.
22 April 2011, unjuk rasa terjadi setidaknya di 20 kota dengan tuntutan untuk menggulingkan rezim Assad.

2.5 Serangan Besar Militer dan Munculnya Pembelotan

25-27 April 2011, militer Suriah melancarkan serangan skala besar di beberapa kota (Daraa, Douma, Talkalakh, dst) dengan menggunakan tank, artileri, dan helikopter sehingga membunuh ratusan warga.
Banyak tentara yang membelot dan bergabung dengan pengunjuk rasa setelah perwira intelijen dan polisi rahasia membunuh tentara yang tidak bersedia menembaki pengunjuk rasa.
28 April 2011, pemimpin IM Suriah (di pengasingan) untuk pertama kalinya menyatakan dukungan terbuka terhadap para pengunjuk rasa.

2.6 Pemberontakan menjadi Terorganisasi

29 July 2011, Free Syrian Army (FSA) dibentuk oleh perwira militer Suriah yang membelot, senjata kemudian tersebar masif ke kelompok-kelompok perlawanan.
23 Agustus 2011, tokoh-tokoh oposisi membentuk Syrian National Council (SNC) di Turki. SNC menjadi sayap politik bagi FSA.
SNC dianggap didominasi IM, padahal hanya 5 dari 22 anggota SNC yang berasal dari IM. Sehingga pada 11 November 2012 dibentuk koalisi baru di Qatar, yaitu The National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces (Syrian National Coalition). Syrian National Coalition terdiri atas 60 orang, 22 diantaranya berasal dari SNC.
Desember 2012, Syrian National Coalition telah diakui oleh lebih dari 130 negara sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Suriah.
25 September 2013, sebagian faksi pejuang Islamis menolak Syrian National Coalition dan menyatakan bahwa “Semua lembaga yang dibentuk di luar negeri tanpa pernah berada di Suriah, tidaklah dapat mewakili kepentingan Suriah.”

2.7 Pertempuran antar Kelompok

29 Juni 2012, untuk pertama kalinya terjadi pertempuran antara FSA dengan YPG (Kurdi) di Afrin.
26 July 2012, untuk pertama kalinya terjadi pertempuran antara FSA dengan Jabhat an-Nusra, di dekat Bab al-Hawa.
8 April 2013, Abu Bakar al-Baghdadi memperluas wilayah kekuasaannya ke Suriah, dan menyatakan bahwa Jabhat Nusra akan dilebur dalam Dawlat al-ʿIrāq al-ʾIslāmiyyah / Islamic State in Iraq (ISI) untuk membentuk Dawlat al-Islāmiyah fī ‘l-ʿIrāq wa-sh-Shām / Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Namun pemimpin Jabhat Nusra menolaknya dan tetap menyatakan kesetiaan pada Al-Qaeda.
24 Juni 2014, Angkatan Udara Suriah mulai membom posisi ISIS di Suriah dan Irak.

2.8 Serangan Militer Amerika, Rusia, dan Turki

July 2014, ISIS telah menguasai sepertiga wilayah Suriah, termasuk sebagian besar wilayah penghasil minyak dan gas.
22 September 2014, Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mulai membom posisi ISIS dan Jabhat Nusra di Suriah. Negara-negara yang turut membantu serangan AS tersebut adalah Bahrain, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Jordan.
30 September 2015, militer Russia mulai membantu rezim Assad menyerang ISIS dan oposisi.
12 Agustus 2016, Syrian Democratic Forces (SDF) mulai merebut wilayah yang dikuasai ISIS, dan mengancam kedudukan oposisi. SDF adalah angkatan bersenjata Federation of Northern Syria – Rojava (NSR). NSR (Kurdi) didukung oleh AS, Perancis, Inggris, dan Russia.
24 August 2016, militer Turki mulai membantu oposisi menyerang ISIS dan SDF. Serangan Turki tersebut melalui wilayah antara Jarabulus dan Azaz yang pernah diajukan untuk menjadi Zona Aman.

Sejak 2013, Turki sudah mengajukan dibuatnya Zona Aman di Suriah Utara untuk tempat pengungsi. Namun AS dan negara-negara Barat sekutunya menolak.

Perbedaan pandangan utama antara Turki dan AS adalah mengenai siapa yang paling pertama harus disingkirkan dari Suriah. Turki menginginkan agar rezim Assad yang pertama kali harus disingkirkan dari Suriah. Sementara AS menyatakan bahwa perang melawan ISIS adalah tujuan utama dari operasi militer AS di Suriah.

Menteri Luar Negeri Turki, Feridun Sinirlioğlu, pada Agustus 2015 menyatakan bahwa pasukan Turki akan menyerang bukan hanya ISIS, tapi juga pasukan Assad, dan YPG (Kurdi) jika mereka memasuki Zona Aman yang direncanakan.

Namun AS meminta Turki untuk tidak menyerang pasukan YPG. AS juga tidak membuat sikap resmi terhadap tindakan yang akan dilakukan jika pasukan Assad memasuki Zona Aman yang direncanakan.

22 Desember 2016, pasukan Assad dibantu Russia, Iran, milisi Syiah Irak, dan Hezbollah, serta bekerja sama dengan SDF, berhasil merebut Aleppo dari oposisi.

kehancuran hasil serangan Rezim Asad (Anadolu)

3. Pihak Yang Terlibat Perang Suriah

Kelompok yang disebutkan dalam tulisan ini adalah kelompok yang mewakili ideologi atau pilihan politik yang ada di Perang Saudara Suriah. Sehingga jumlah kelompok yang terlibat sejatinya lebih banyak dari yang disebutkan dalam tulisan ini.

3.1 Rezim Assad dan Sekutunya

Militer Suriah. Setidaknya menjelang akhir tahun 2015 rezim Assad lebih bergantung pada milisi (sipil bersenjata) dan pasukan asing daripada militer Suriah. Sebelum 2011, militer Suriah diperkirakan berjumlah 325,000 pasukan reguler (220,000 diantaranya adalah angkatan darat) dan sekitar 280,000 pasukan cadangan. July 2012, Syrian Observatory for Human Rights memperkirakan sekitar 10,000 militer Suriah telah membelot ke oposisi.
Quwāt ad-Difāʿ al-Watanī / National Defence Forces (NDF), yaitu milisi pendukung rezim Assad yang dibentuk pada 2012. Mereka dilatih dan disokong oleh Iran dan Hezbollah. Anggota Shabiha kemudian dimasukkan dalam struktur NDF.
Katā’ib al-Baʿts / Ba’ath Brigades, yaitu milisi anggota Partai Ba’ats yang dibentuk pada 2012.
Al Muqāwamat al-Sūriyah / Syrian Resistance, yaitu milisi Nushairiyah yang dibentuk pada 2011 dan mengklaim sebagai penganut ideologi Marxist–Leninist. Mereka beroperasi di Suriah Barat Laut.
Liwa Abu al-Fadhal al-Abbas / al-Abbas Brigade, yaitu milisi Syiah Imamiyah yang dibentuk pada 2012.
Sootoro, yaitu milisi lokal yang dibentuk pada 2012 dan beroperasi di Qamishli. Mereka terdiri atas penganut Kristen Suriah, seperti orang Assyrian dan Armenian.
Jaysh al-Muwahhideen / Army of Monotheists, yaitu milisi Druze yang dibentuk pada 2013.
Liwa Fatemiyoun, yaitu milisi Syiah yang direkrut dari pengungsi Afghanistan/Hazara di Iran pada 2014. Mereka didanai, dilatih, dan disokong oleh Sepāh e Pāsdārān (Iranian Revolutionary Guards).
Liwa Zaynabiyun, yaitu milisi Syiah Pakistan yang dibentuk pada 2015, dan didanai, dilatih, serta disokong oleh Iran.
Nusur al-Zawba’a, yaitu milisi Ḥizb al-Sūrī al-Qawmī al-‘Ijtimā’ī / Syrian Social Nationalist Party, partai legal terbesar kedua di Suriah setelah Partai Ba’ats. Di Perang Saudara Suriah, milisi ini turut dibantu anggota partai yang berasal dari Lebanon.
Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (PFLP-GC), yaitu milisi nasionalis Palestina yang berbasis di Suriah. Pada 2012, Mahmud Abbas mengecam PFLP-GC karena telah menyeret pengungsi Palestina ke dalam Perang saudara Suriah.
Arab Nationalist Guard, yaitu milisi sekuler yang dibentuk pada April 2013. Mereka mengusung ideologi nasionalis Arab, dengan anggota berasal dari beberapa negara Arab, seperti Mesir, Irak, Lebanon, Palestina, Tunisia, Suriah, dan Yaman.
Al-Hashd Al-Sha’abi (People’s Mobilization Forces), yaitu organisasi yang dibentuk pemerintah Irak pada Juni 2014 untuk memayungi sekitar 40 milisi Irak. Sebagian besar terdiri atas kelompok Syiah, namun terdapat pula kelompok Sunni, Kristen, dan Yazidi.
Μαύρος Κρίνος (Black Lily), yaitu kelompok Neo-Nazi asal Yunani. Mereka ikut berperang di Suriah sejak 2013.
Iran. Mereka membantu rezim Assad secara teknis dan finansial sejak awal Perang Saudara Suriah. Pada Desember 2013 terdapat sedikitnya 10,000 agen militer Iran di Suriah.
Hezbollah. Mereka membantu rezim Assad sejak akhir 2011, dan aktif mengirim pasukan bersenjata sejak 2012.
Russia. Mereka membantu rezim Assad sejak awal Perang Saudara Suriah melalui diplomasi dan persediaan kebutuhan militer. Sejak September 2015, militer Russia terlibat langsung dalam pertempuran. Hal ini menjadi yang pertama sejak akhir Perang Dingin bahwa Russia terlibat aktif dalam konflik bersenjata di luar perbatasan bekas Uni Soviet.
Irak. Mereka membantu rezim Assad sejak awal Perang Saudara Suriah melalui diplomasi. Pada Maret 2013, militer Irak di perbatasan Suriah menyerang FSA di dalam wilayah Suriah. Pada April 2013, milisi-milisi Syiah Irak mengakui bahwa mereka ikut bertempur di Suriah untuk membantu Assad.
Mesir. Pada November 2016, Al-Sisi secara terbuka memberikan pernyataan dukungan kepada Assad. Awal Desember 2016, Mesir mengirim 200 perwira dan penasihat militer ke Suriah.
China. Sejak 2011, China dan Russia telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk pembunuhan warga yang dilakukan rezim Assad. Pada Agustus 2016, militer China menyatakan akan meningkatkan bantuan dan pelatihan militer untuk rezim Assad.

3.2 Oposisi

Oposisi pada dasarnya adalah sebutan untuk setiap pihak yang berseberangan dengan rezim Assad, seperti FSA, Islamis, YPG (Kurdi), dan ISIS. Namun oposisi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok yang berhubungan dengan FSA dan Islamis karena frekuensi kerja sama antar mereka masih lebih banyak daripada bermusuhannya. Sementara ISIS cenderung memusuhi semua pihak di luar kelompok mereka. Sedangkan YPG cenderung bermusuhan dengan Islamis dan ISIS, namun masih dapat bekerjasama dengan FSA dan rezim Assad.

FSA sejak July 2011 dianggap sebagai kelompok oposisi utama. Mereka didukung AS, Turki, Inggris, Perancis, dan negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council).

Sejak Juli 2012 dan seterusnya, FSA melemah akibat masalah kedisiplinan anggota dan pertikaian internal. Kelompok Islamis kemudian menjadi dominan di kalangan oposisi.

Kelompok Islamis yang tergabung dengan FSA antara lain adalah Faylaq al-Rahman.

Sejak 2014, kesatuan struktur FSA mulai diragukan keberadaannya. Banyak milisi yang menggunakan nama FSA hanya agar mendapatkan dukungan internasional.

Pada February 2014, sekitar 54 kelompok oposisi (mantan anggota FSA) membentuk Jabhat al-Janubiyah (Southern Front) di Daraa. Mereka disokong oleh AS dan sekutunya melalui Jordan.

Islamis terdiri atas banyak kelompok dimana setiap kelompok merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Kelompok baru kerap bermunculan, dan umumnya berasal dari pecahan atau penggabungan kelompok yang sudah ada sebelumnya.

Kelompok Islamis yang tidak tergabung dengan FSA antara lain adalah Jaysh al-Islam (aktif sejak 2011), Jabhat Islamiyah al-Kurdiyah (Kurdish Islamic Front) yang pada 2014 melebur ke dalam Ahrar ash-Sham, dan Jaish al-Fatah.

Jaish al-Fatah adalah pusat komando gabungan dari beberapa kelompok Islamis yang dibentuk pada Maret 2015 di bawah pengawasan ulama Saudi, Dr Abdullah al-Muhaysini. Mereka didukung oleh Saudi Arabia, Turki, dan Qatar.

Anggota Jaish al-Fatah antara lain adalah Ahrar ash-Sham (aktif sejak 2011), Jabhat Nusra / Jabhat fatḥ ash-Shām (aktif sejak 2012), Faylaq al-Sham (aktif sejak 2014), serta Hizbul Islam Turkistan (aktif sejak 2015).

Agustus 2011, komando pusat Al-Qaeda memberi wewenang ISI untuk mendirikan cabang Al-Qaeda di Suriah. ISI lalu mengutus anggotanya yang berasal dari Suriah, Abu Muhammad al-Jaulani, dan beberapa rekannya ke Suriah. Mereka berhasil mengumpulkan kalangan Islamis yang sudah terlibat dalam perlawanan terhadap rezim Assad. 23 Januari 2012, Jaulani mengumumkan berdirinya Jabhat Nusra li Ahl as-Sham. 28 July 2016, untuk kepentingan diplomasi, Jabhat Nusra mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dari Al-Qaeda, dan mengganti nama menjadi Jabhat fatḥ ash-Shām.
IM Suriah pada 2012 membentuk Commission for Civilian Protection yang bertugas membantu koordinasi milisi oposisi di dalam Suriah serta menghubungkan mereka dengan dunia internasional. Mereka juga membentuk milisi Hayat Duru al-Thawra yang terdiri atas beberapa kelompok milisi, dan berada di bawah koordinasi FSA. Namun Hayat Duru al-Thawra mengalami perpecahan pada 2014, sebagian anggotanya kemudian membentuk Faylaq al-Sham pada Maret 2014.
Hizbul Islam Turkistan (HIT) didirikan pada 1997 di Xinjiang. Sekitar tahun 2001, kantor pusat HIT pindah ke Waziristan Utara, Pakistan. HIT terlibat Perang Saudara Suriah ketika anggota Jabhat Nusra membantu pejuang Uyghur membuka kamp pertama mereka di Suriah. Perekrutan pejuang Uyghur juga dilakukan melalui situs internet yang berbasis di Turki. HIT mulai aktif terlibat dalam pertempuran di Suriah sejak awal tahun 2015.

3.3 ISIS

Bermula dari kelompok kecil Jama’at al-Tawhid wal-Jihad yang dibentuk pada 1999 di Jordan
Terlibat melawan invasi AS di Afghanistan pada 2001
Terlibat melawan invasi AS di Irak pada 2003
Bergabung dengan Al-Qaeda pada Oktober 2004
Mengumumkan berdirinya Islamic State in Iraq (ISI) pada Oktober 2006
Mengumumkan berdirinya Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) pada April 2013, dan mulai memperluas wilayah kekuasaannya ke Suriah
Jabhat Nusra dan Al-Qaeda menolak berdirinya ISIS, namun ISIS pada Juni 2013 menolak keputusan Al-Qaeda tersebut
ISIS kemudian mengumumkan berdirinya Khilafah Islamiyah pada Juni 2014

3.4 Rojava (SDF)

Federation of Northern Syria – Rojava / Kurdistan Barat / NSR adalah federasi yang dibentuk milisi Kurdi di Suriah Utara. Mereka bertujuan mendirikan negara sekuler berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme demokratis.
NSR didominasi orang Kurdi namun juga terdapat kelompok Arab, Assyrian, Turkmen, Armenian, dan Circassian. Angkatan bersenjatanya adalah Syrian Democratic Forces (SDF).
NSR didukung oleh AS, Inggris, Perancis, dan Russia.
Pertempuran antara SDF dengan pasukan rezim Assad telah jarang terjadi. Pada beberapa kampanye militer, terjadi kerjasama diam-diam antara SDF dengan pasukan rezim Assad dalam melawan kelompok Islamis dan ISIS.
Yekîneyên Parastina Gel‎ / People’s Protection Units (YPG), aktif sejak 2011, adalah milisi utama pembentuk SDF. Mereka didominasi orang Kurdi, namun juga merekrut orang Arab, Turkmen, Chechen, dan warga negara lain termasuk Australia.
Milisi yang juga tergabung dalam SDF, antara lain adalah:

Mawtbo Fulhoyo Suryoyo (Syriac Military Council), yaitu milisi Assyrian (Kristen) yang dibentuk pada January 2013.

Jaysh al-Thuwar, yaitu milisi multi-ethnic yang dibentuk pada May 2015. Mereka umumnya berasal dari sisa kelompok-kelompok FSA yang telah dikalahkan Jabhat Nusra.

International Freedom Battalion, yaitu milisi yang dibentuk pada Juni 2015, dan terdiri atas pejuang berideologi kiri dari berbagai negara. Milisi ini terinspirasi dari Brigade Internasional pada Perang Saudara Spanyol 1936 – 1939.

SDF juga dibantu oleh Peshmerga dan Partiya Karkerên Kurdistanê‎ / Kurdistan Workers’ Party (PKK)

Peshmerga adalah pasukan militer dari wilayah otonomi Kurdistan Irak.

PKK adalah kelompok sayap kiri yang berbasis di Turki dan Irak.

(1363)

Asy’ariyah: Di Balik Politik Damai Nusantara

October 22, 2016 By Heriansyah

Asy’ariyah: Di Balik Politik Damai Nusantara (Bagian 1)

Oleh Ayik Heriansyah (Pengamat Gerakan Islam)

Dari sekian banyak sebaran umat Islam, muslim di nusantara termasuk daerah pinggir sebelah timur jika di lihat dari Arab sebagai pusat agama Islam. Melingkupi tiga negara muslim yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu ada komunitas umat Islam di negara Filipina, Singapura dan Thailand. Jika muslim Arab disatukan dengan kearabannya (agama, suku, bahasa dan sejarah). Faktor kearaban ternyata belum bisa mengatasi sifat ashabiyah (fanatik) kesukuan mereka. Kawasan Arab sudah dikenal sebagai daerah konflik dan medan perang sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Lain halnya dengan muslim di nusantara. Secara kesukuan umat Islam yang mendiami bagian tenggara Asia ini lebih banyak suku bangsanya. Yang terbesar adalah suku Jawa dan Melayu. Di samping itu ada juga suku Aceh, Batak, Banjar, Bugis, Maluku, Rohingya, Sulu, Madura, dll. Karena suku Jawa suku terbesar maka di Haramain sebelum abad 20, pelajar-pelajar dari nusantara disebut al-Jawi oleh guru-guru mereka. Keragaman suku bangsa otomatis menyebabkan keragaman bahasa dan budaya. Namun keragaman suku, bahasa dan budaya muslim di nusantara tidak membawa bencana sosial politik sebagaimana saudara mereka di Arab. Nusantara relatif aman dari konflik kesukuan. Kaum muslim di nusantara lebih mengedepankan keharmonian kehidupan bermasyarakat dan stabilitas politik dibandingkan ashabiyah (fanatisme) kesukuan.

Ditilik dari paham keagamaannya, muslim di Asia Tenggara sampai abad 19 relatif homogen. Sebelum pengaruh pemahaman pembaharuan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh danRasyid Ridha serta paham Wahabiyah yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab masuk nusantara. Peradaban dan keilmuan Islam telah matang pada abad 11 dan 12. Ilmu aqidah (kalam), syariah (fiqih) dan akhlak (tasawuf) terintegrasi dengan praktek tarekat. Momentum kematangan peradaban dan ilmu Islam terpusat di kota Baghdad sebagai ibukota Daulah Abbasiyah. Tidak lama setelah itu terjadi penyerangan oleh tentara Mongol terhadap Baghdad . Disana berkumpul ribuan ulama dan ahli sufi. Pasukan Daulah Abbasiyah tidak mampu menahan serangan tentara Mongol membuat kota Baghdad hancur berantakan. Untuk menjaga kelangsungan dakwah Islam, para ulama sufi berpencar ke seluruh dunia. Termasuk ke nusantara. Ulama da’i yang berdakwah ke nusantara umumnya golongan sunni yang bermadzhab Asy’ariyah dalam aqidah, Syafi’iyah di bidang syari’ah (fiqih) serta menganut tarekat tertentu. Paham Asy’ariyah, Syafi’iyah dan tasawuf (tarekat) juga yang mereka ajarkan kepada penduduk nusantara dari awal. Tidak heran, paham-paham ini kemudian dianut mayoritas umat Islam nusantara sampai sekarang.

Corak paham Asy’ariyah, Syafi’iyah dan tasawuf adalah moderat, toleran dan terbuka. Kemudian menjadi nilai, norma dan budaya nusantara. Dalam hal politik, tercermin dari suasana nusantara yang damai. Aksi kekerasan yang bermotif politik jarang terjadi. Memang ada beberapa perang, itu antara kesultanan Islam dengan kerajaan Hindu dan penjajah Eropa. Peperangan sesama muslim sedikit sehingga tidak mempengaruhi wajah Islam damai nusantara secara keseluruhan. Siapakah sosok di balik wajah Islam damai nusantara? Salah satunya adalah Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari peletak dasar-dasar teologi Asy-‘Ariyah. Sejatinya Asy’ariyah adalah Ahlu Sunnah wal Jama’ah karena di internal sunni sebelum lahirnya ajaran Wahabiyah, hanya ada 3 aliran teologi yaitu: Khawarij, Ahlu Sunnah dan Mu’tazilah. Ahlu Sunnah di sini maksudnya Asy’ariyah.

Sekilas Biografi Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari

Syaikh Abul Hasan al-Asy’ari. Nama lengkapnya Abu al-Hasan bin Ismail bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail Abdullah Abu Musa al-Asyari. Lahir tahun 260 H/873 M di Basrah, namun besarnya di Baghdad. Wafat tahun 324 H/935 M. Dimakamkan di Karkh dekat pintu gerbang kota Basrah. Ayahnya seorang ulama tokoh hadits. Waktu dia berumur 10 tahun, ayahnya wafat. Kemudian ibunya menikah dengan tokoh kalangan Mu’tazilah yang bernama Abu Ali al-Jubbai. Sejak itu, Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari dididik dalam lingkungan Mu’tazilah sampai Beliau menjadi pembela Mu’tazilah terkemuka.

Di usia 40 tahun Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari mimpi ketemu Nabi Muhammad saw. Nabi saw menyuruhnya kembali kepada ahlu sunnah. Pengalaman spiritual ini berdampak pada pemikiran rasional yang dibinanya selama puluhan tahun bersama Mu’tazilah. Dia mulai merenung, mengoreksi pemikiran Mu’tazilah. Melakukan otokritik dan berlanjut dengan debat kepada Ayah tiri sekaligus gurunya, Al-Jubbai.

asy'ariyah — K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (www.sangpencerah.com)

Debat tentang posisi orang seorang muslim, kafir dan anak kecil. Kaum Mu’tazilah menjadikan sifat Adil Allah swt sebagai sifat primer (pokok). Sedangkan sifat qudrat Allah swt sebagai sifat sekunder. Allah swt memang Maha Kuasa, namun kekuasaan-Nya dibatasi oleh Keadilan-Nya. Menurut Mu’tazilah, seorang muslim masuk surga, orang kafir masuk neraka itu sudah adil sesuai amal masing-masing. Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari bertanya kepada Al-Jubbai, “lalu bagaimana dengan anak kecil wafat sebelum baligh? Yang perbuatannya belum bernilai pahala dan dosa.” Kata al-Jubbai, m anak itu berada di tempat antara surga dan neraka (manzilah baina manzilatain).” Kemudian Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari bertanya lagi, “bisakah anak kecil itu ke Surga?”. “Tidak bisa, karena anak kecil itu tidak punya amal untuk masuk ke surga,” jawab Al-Jubbai. Kata Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari :”Seandainya anak itu berkata kepada Allah swt, jika diberi umur panjang, tentu saya bisa beramal.” Dengan tangkas Al-Jubbai menjawab: “Allah swt akan berkata kepada anak itu, Aku sudah tahu jika umurmu panjang, kamu melakukan maksiat. Karena itu kamu Aku matikan demi menjagamu.” “Kalau begitu mengapa Allah swt tidak menjaga orang kafir sedangkan anak kecil dijaga-Nya?” tanya Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari. Al-Jubbai diam tidak bisa menjawab.

Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari semakin yakin dengan kekeliruan pemahaman Mu’tazilah. Di atas mimbar, dia berpidato. Dulu sebagai penganut paham Mu’tazilah saya mengatakan Al-Qur’an itu makhluk. Memandang Allah swt dengan mata kepala di akhirat itu mustahil dan perbuatan jahat adalah perbuatan saya sendiri, maka sekarang saya membuang ajaran Mu’tazilah seperti membuang jubah yang saya pakai ini. Setelah itu Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari membangun pemikirannya sendiri. Terutama bidang ilmu kalam (teologi).

Masa Depan Turki Pasca Kudeta Gagal 15 Juli 2016

October 17, 2016 By Muhammad Zulifan

Masa Depan Turki Pasca Kudeta Gagal 15 Juli 2016

Oleh: Rimas Kautsar, S.H., M.H.

(Pemerhati Isu-isu Politik Kawasan Timur Tengah)

Cerita Filkins

Dexter Filkins menulis artikel panjang di website www.newyorker.com yang berjudul “Turkey’s Thirty-Year Coup: Did an exiled cleric try to overthrow Erdogan’s government?” artikel tersebut dipublikasikan pada 17 Oktober 2016. [1]

Seperti cerita sebuah novel, Filkins menceritakan bagaimana alur kudeta gagal Turki pada 15 Juli 2016, Filkins memulai investigasinya dengan mewawancarai orang-orang pernah terlibatgerakan yang dipimpin oleh Fethullah Gulen sampai dengan ia datang sendiri ke markas Gulen di pengasingannya di Pensylvania, Amerika Serikat serta mewawancarai langsung Fethullah Gulen.

Alur cerita yang disuguhkan Filkins begitu runtut dan cenderung menampilkan sesuatu yang mirip teori konspirasi sebagai agenda terselubung gerakan Gulenist yang menjadi latar belakang dan motivasi kudeta gagal di Turki, tapi semua itu bisa jadi benar, wallahualam bi sawwab.

Tiga Aktor Utama

Namun dari artikel itu setidaknya kita bisa memetakan ada tiga kelompok besar kekuatan politik yang saling berebut pengaruh di Turki pada saat ini, pertama, Partai Pembangunan dan Keadilan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AKP), yang kita kenal sebagai partai yang mendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang mengkalim membawa agenda “conservative democracy“, namun oleh pengamat dari luar dianggap sebagai Islamist dan Neo-Ottomanist, suatu pelabelan yang ditolak oleh AKP sendiri.

kudeta gagal Turlki — Demo warga Turki anti kudeta militer (www.ft.com)

Kedua, Gerakan Gulen, atau yang lebih dikenal sebagai Hizmet dalam bahasa Turki yang memiliki arti pelayanan, dan ketiga, kaum Kemalist yang sering diidentikan sebagai kaum sekuler di Turki (Kemalist mengusung enam prinsip ajaran Mustafa Kemal Attaturk sebagai basis ideologi, yaitu: Republicanism (Turkish: cumhuriyetçilik), Nationalism (Turkish: milliyetçilik), Secularism (Turkish: laiklik), Statism (Turkish: devletçilik), and Reformism (Turkish: devrimcilik).

Demokratisasi di Turki

Selanjutnya muncul pertanyaan dari artikel Filkins, sebenarnya sampai seberapa jauh tingkat kematangan demokrasi di Turki? Bukankah parameter demokrasi itu banyak, misalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat, dsb.

Di sisi lain seberapa kuat politik Islam di Turki? karena pasca penghapusan kekhalifahan yang sudah ada selama 300 tahun, dibandingkan usia Republik Turki yang belum genap 100 tahun, karena menurut saya tentu bagi sebagian besar rakyat Turki masih mengingat dan memiliki banyak warisan peninggalan kejayaan Islam di Turki, di mana Turki menjadi pemimpin dunia Islam.

Menurut pengamatan penulis, konsep nasionalisme ala Mustafa Kemal pada dasarnya akan terbentur oleh sejarah Turki sendiri, karena meskipun Mustafa Kemal konon meniru model revolusi Prancis dalam menjalankan revolusi kemerdekaan negara Turki modern di tahun 1923, akan tetapi terdapat perbedaan antara Raja Perancis dengan Khalifah Turki Usmani yang dihapuskan sistem dan tahtanya oleh revolusi.

Sebagai contoh, sejauh ini penulis belum pernah menemukan tulisan atau bukti yang menunjukkan bahwa Kekhalifahan Turki digambarkan sebagai tiran sebagaimana penggambaran sosok tirani Raja-raja Perancis, sehingga mereka harus digulingkan melalui revolusi rakyat, melainkan Khalifah Turki jatuh karena ia kehilangan kontrol atas elite politik di negerinya (Sultan Turki terakhir Mehmed VI diturunkan paksa oleh Grand National Assembly of Turkey (GNAT) pada tanggal 1 November 1922), atau jika dibandingkan dengan bagaimana perjalanan revolusi nasionalis di Cina daratan, tujuan dr. Sun Yat Sen dkk dalam Tongmenghui (United League) jelas mewujudkan negara Cina modern yang majemuk dan plural berlandasakan demokrasi, dan lawannya adalah kekaisaran tiran dinasti Qing yang didominasi oleh bangsa Manchu yang notabene adalah minoritas, sehingga ada semangat revolusi bangsa Han (sebagai mayoritas rakyat) untuk menggulingkan rezim minoritas Manchu.

kudeta gagal turki — Istana Presiden Turki Erdogan

Turki Tanpa Kakhalifahan?

Turki tanpa kekhalifahan Islam, hanya akan dikenal sebagai bangsa nomadik dari Asia Tengah, kejayaan Turki di mata dunia dan kepemimpinan Turki dalam dunia adalah karena kekhalifahannya

Turki tanpa kekhalifahan Islam, bisa dibayangkan Turki hanya akan dikenal sebagai bangsa nomadik dari Asia Tengah, kejayaan Turki di mata dunia dan kepemimpinan Turki dalam dunia adalah karena kekhalifahannya, jadi agak aneh kalau Mustafa Kemal mencoba menggali akar nasionalisme bangsa Turki hanya mengandalkan sejarah Turki dari bangsa nomadik pra Islam, karenanya secara gagasan konsep sekularisme Turki ala Mustafa Kemal pada satu titik memang akan mentok karena secara konsep berbenturan dengan sejarah bangsa Turki sendiri.

Apabila sekarang dinamika politik Turki menuju kekuatan politik Islam vs. politik Islam, menurut penulis hal itu sesuatu hal yang wajar dan bisa dipahami, apalagi jika hanya mengandalkan konsep demokrasi ala barat yang sampai sekarang belum bisa berlaku inklusif dan masih menyisakan ide-ide nasionalis sempit, malah mulai berbalik dengan adanya peristiwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (atau lebih populer disebut dengan Brexit) karena menganggap bahwa keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa tidak menguntungkan dan menggerogoti nasionalisme Britania Raya yang bercorak budaya Anglo-Saxon.

Elit Turki bisa melihat bahwa realitas dunia bergeser, bahwa dinamika dunia pasca runtuhnya tembok Berlin pada tanggal 13 Januari 1990 dan runtuhnya Uni Soviet di tanggal 25 Desember 1991 yang mengakhiri era perang dingin dan memunculkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal, yang ternyata hanya bisa bertahan kurang dari 20 tahun. Republik Rakyat China, Rusia (sebagai pewaris Uni Soviet) dan Uni Eropa bisa tampil dalam pentas peradaban dunia, bahkan negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan juga bisa muncul sebagai kekuatan ekonomi strategis dengan kemampuan militer yang tidak bisa diremehkan, lalu Turki yang selama ini dianggap sebagai “paria” karena harus mengemis keanggotaan Uni Eropa kenapa tidak bisa maju? (Turki mengajukan permohonan menjadi anggota European Economic Community sebagai cikal bakal Uni Eropa sejak 31 Juli 1957 dan sampai sekarang Turki belum dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa) selain Turki tampaknya para pemimpin dunia mulai sadar bahwa abad Amerika Serikat pelan tapi pasti mulai memudar, contohnya keberanian Presiden Duterte di Filipina yang secara terang-terangan mengancam beralih ke RRC dan Rusia karena menganggap kemitraan dengan Amerika Serikat tidak membawa manfaat apa-apa bagi Filipina.

Masa Depan Turki Pasca Kudeta 15 Juli

Lalu bagaimana dengan Turki? Apabila kita sudah menonton film Snowden (film semi dokumenter yang menceritakan Edward Joseph Snowden seorang mantan kontraktor teknik Amerika Serikat dan karyawan Central Intelligence Agency yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency sebelum membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA kepada pers, arahan sutradara Oliver Stone) maka kita bisa tahu bahwa pemerintahan Amerika Serikat sendiri ternyata punya agenda tersendiri yaitu mempertahankan supremasi dan dominasi pemerintahannya jadi pasca Uni Soviet tumbang.

Demi menjaga soliditas nasionalisme, pemerintah Amerika Serikat bahkan mulai memata-matai sekutunya sendiri seperti Belgia, Jepang, Jerman dsb alih-alih memata-matai RRC, Rusia dan Iran, jelas ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi negara-negara sekutu Amerika Serikat (termasuk Turki), apalagi jika Amerika Serikat ngotot untuk terus melindungi Gulen (sampai saat ini Amerika Serikat masih menolak mengekstradisi Fethullah Gullen ke Turki untuk diadili atas tuduhan terlibat kudeta gagal 15 Juli 2016 dengan alasan Pemerintah Turki belum menyampaikan bukti-bukti yang cukup kuat), penuis yakin pemerintahan Erdogan akan memandang hubungan Turki-Amerika secara pragmatis dan mulai mengambil kebijakan lebih mandiri dengan cara menyeimbangkan kekuatan di kawasan (contohnya kebijakan normalisasi hubungan dengan Rusia pada 28 Juni 2016 dan Israel pada 27 Juni 2016), ditambah dukungan penuh Amerika Serikat terhadap People’s Protection Units (Yekîneyên Parastina Gel‎ /YPG) sebuah kelompok militer yang didominasi etnis Kurdi yang terlibat dalam konflik Suriah yang dipandang mengancam kedaulatan Turki, hal ini disebabkan hubungan erat antara YPG dengan Kurdistan Workers’ Party (PKK) yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib negara Turki pasca Erdogan, karena Erdogan tidak akan selamanya jadi Presiden? apakah Turki yang mewarisi cita-cita Erdogan akan survive dan sukses atau akankah berakhir seperti Venezuela pasca Hugo Chavez? di era Nicolas Maduro demi mempertahankan kedaulatan atas minyak (kekayaan alam) Venezuela, Venezuela harus mengorbankan sistem ekonominya karena “rezim lama” yang menguasai perekonomian negeri itu mulai melawan, sehingga memacetkan perekonomian, hasilnya rakyat harus antri untuk beli roti atau tisu toilet. Jadi kita tunggu dan menikmati bagaimana kelihaian Erdogan dkk membawa Turki menuju era baru yang dicita-citakannya, selama perut rakyat Turki kenyang tampaknya proses akan terus berjalan sampai akhirnya institusi sosial, politik dan ekonomi bisa secara mapan survive dan menjamin keberlangsungan hidup Republik Turki ala Erdogan, jika tidak ya, giliran Gulenist atau kaum elit sekuler lama (Kemalist) memimpin, dan itu memunculkan perjudian baru bagi masa depan Turki.

[1]: “Turkey’s Thirty-Year Coup: Did an exiled cleric try to overthrow Erdogan’s government?” < http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/17/turkeys-thirty-year-coup >

(643)

Pemikiran Politik Islam dan Relasi Agama-Negara (2)

October 17, 2016 By Muhammad Zulifan

Pemikiran Politik Islam dan Relasi Agama – Negara

Oleh: Muhammad Zulifan

(Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam-UI)

C. Pemikiran Politik Islam Abad Modern

1. Jamaluddin al-Afghani (1838-1897)

Jamaluddin al-Afghani dalam melihat politik menganjurkan pembentukan Jamiah Islamiyah, yakni suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam yang disebut sebagi Pan-Islamisme (Pulungan, 1994:281). Asosiasi ini berdasar solidaritas akidah Islam yang bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam serta menentang kolonialisme dan dominasi Barat.

Al-Afghani menghendaki bentuk republik bagi negara Islam. Alasannya, dalam sistem Republik terdapat kebebasan berpendapat dan keharusan bagi kepala negara tunduk pada undang-undang. Yang berkuasa di dalam negara adalah konstitusi dan hukum, bukan kepala negara. Kepala negara hanya berkuasa untuk menjalankan undang-undang dan hukum yang dirumuskan lembaga legislatif. Pemikrian al-Afghani ini merupakan sistesis antara pemerintahan Barat dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian al-Afghani menghendaki reformasi politik Islam dengan mengganti bentuk khilafah menjadi republik.

2. Pemikiran Politik Islam: Muhammad Abduh (1849-1905)

Berbeda dengan al-Afghani, Muhammad Abduh yang merupakan murid al-Afghani, tidak memperdulikan bentuk negara, karena Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan. Menurut Abduh, jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan, maka bentuk ini harus bersifat dinamis yakni mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berfikir (Ahmad, 1979: 69). Hal ini untuk mengantisipasi dinamika zaman. Abduh memandang bahwa adanya kejumudan umat Islam disebabkan adanya pemerintahan yang sewenang-wenang dan absolut. Bagi Abduh, syariat Islam mempunyai pengertian sempit dan luas. Islam memiliki unsur dinamis yang dapat disesuaikan dengan dinamika zaman lewat jalan ijtihad.

3. Pemikiran Politik Islam: Rasyid Ridha (1865-1935)

Rasyid Ridha dalam karyanya al-khilafah au al imamah al-uzhma berpendapat bahwa jabatan khilafah perlu dihidupkan kembali dengan membentuk ahlul halli wal aqdi. Kelompok ini bertugas mendirikan pemerintahan yang mengatur kemaslahatan umat Islam. Ridha menghendaki bahwa khalifah adalah orang yang ahli fikih (faqih) agar mampu mengobati kerusakan masyarakat dalam pemerintahan modern. Baginya, jabatan khalifah adalah kewajiban syara’ yang eksistensinya sangat penting dalam penerapan hukum syariat Islam yang terjamin dan terhindar dari berbagai bahaya, karena bentuk pemerintahan lain tidak mampu menerapkan syariat Islam (Ridha, 1341 H: 73).

Meski demikian, Ridha tetap mempertahankan sistem khilafah, tetapi ia menginginkan adanya perbaikan dalam pemerintahan tersebut berupa pelaksanaan syura dalam pemilihan khalifah yang selama ini berjalan secara turun-temurun serta dalam perumusan peraturan kebijakan politik, perang, pembinaan kesejahteraan umum. Termasuk dalam penetapan peraturan yang bersifat keagamaan yang tidak ada nash hukumnya dalam al-Quran dan Sunnah.

Dalam keanggotaan ahlul halli wal aqdi, Ridha berpandangan lebih maju dari kebanyakan pemikir zaman klasik. Ia berpendapat bahwa keanggotaan lembaga ini tidak hanya dari ulama atau ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid saja, tapi juga dilengkapi oleh mereka para pemuka masyarakat di berbagai bidang; perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Ahlul halli wal Aqdi tidak hanya bertugas mengangkat khalifah saja. Mereka juga bertugas sebagai pengawas atas jalannya pemerintahan khalifah dan mencegah perbuatan penyelewengan meskipun dengan kekerasan. Mereka bisa mengakhiri kekuasaan khalifah jika kepentingan umum terancam.

Untuk mempersiapkan calon khalifah, perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Lulusan dari perguruan tinggi ini dipilih untuk dicari yang memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu dan ijtihad. Pemilihan ini dilakukan oleh sesama alumnus lembaga dan kemudian dikukuhkan melalui baiat ahlul halli wal aqdi dari seluruh dunia Islam. Adapun khalifah yang telah dibaiat ini wajib ditaati oleh tiap muslim dan dilarang untuk menentangnya.

C. Pemikiran Politik Islam Kontemporer

1.Ismail Raji al-Faruqi dan Naquib al-Attas

Kedua tokoh ini memperkenalkan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi keduanya, kemunduran umat Islam disebabkan karena kaum Muslimin menerima begitu saja kebudayaan-kebudayaan asing (al-Faruqi, 1984:vii).

Menurut al-Faruqi, umat islam perlu mengintegrasikan aspek kemodernan dan keislaman dengan menguasai semua disiplin modern sebagai prasyarat utama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan seluruh pengetahuan itu ke dalam kebutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali dan akomodasi terhadap berbagai komponennya sebagai word view Islam dan menetapkan nilai-nilainya. Setelah itu disosialisasikan kepada generasi muslim melalui pengajaran serta buku-buktu teks secara Islami. Perlu juga dibangun pusat pemikiran dan universitas Islam untuk mendukung ide Islamisasi Ilmu pengetahuan tersebut.

pemikiran politik islam — Syed Naquib al-Attas

Sementara Syed Naquib al-Attas, pendiri International Institute of Islamic Thought Civilization (ISTAC) di Malaysia, mengemukakan betapa dunia Islam mengalami kemunduran akibat adanya konfrontasi historis yang dikekalkan oleh kebudayaan dan peradaban Barat terhadap Islam.

Bagi al-Attas, dilema yang dihadapi umat Islam saat ini disebabkan oleh; pertama, kebingungan dan kekeliruan dalam pengetahuan; kedua, hilangnya adab dalam umat dimana kedua hal tersebut mengakibatkan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak cakap untuk memimpin umat yang sah karena tidak memiliki standar moral, intelektual, dan spiritual yang tinggi sebagai acuan kepemimpinan Islam (al-Attas, 1981:135).

2. Fazlur Rahman (1982:173)

Fazlur Rahman mengemukakan bahwa satu-satunya jalan yang mungkin untuk melakukan pembaharuan adalah dengan cara merombak kembali asal-usul dan pengembangan keseluruhan tradisi Islam. Fazlur Rahman dengan neomodernisme-nya mengingatkan umat Islam untuk dapat membedakan secara jeli Islam normatif dan Islam Islam historis.

Pemikiran Politik Islam yang dianut Rahman membenarkan secara konseptual sistem parlemen di Barat, namun secara subtanstif-etik Rahman menilai parlemen tersebut berorientasi pada hal-hal yang material belaka. Umat Islam bisa saja menerima sistem parlemen tersebut sepanjang substansi musyawarah-nya berorientasi pada hal-hal yang spiritualistic.

3. Mohamed Arkoun (1994: 210)

Arkoun, pemikir Islam kontemporer asal Al-Jazair dengan konsep Islamologi terapannya mencoba menampilkan konsep wewenang dan kekuasaan. Bila wewenang bersifat kharismatis teologis sebagai ciri pemikiran makkiyah dan melahirkan kesadaran dan ketundukan secara sukarela, maka konsep kekuasaan lebih bersifat rasionalistik dan sistemik sebagai ciri pemikiran madaniyah dan melahirkan pemaksaan kekuasaan terhadap rakyat.

Pemikiran politik Islam Arkoun dapat diliaht dari sikapnya tidak setuju masyarakat yang bersifat taqlid terhadap status quo dan harus bersifat oposisi loyal. Arkoun mengkritik penggunaan istilah-istilah politik yang dominatif dan hegemonik seperti terminologi baiat, wakil Allah di dunia (khalifah fil-ard), al-Mu’tasim, al-Mutawakkil, bilah, yang digunakan oleh dinasti-diansti Islam klasik.

Arkoun menawarkan enam pemikiran Islamologi terapan (empirisme Islam), pertama, perlu meneganl isi obyektif al-Quran serta pemikiran para pendiri tradisi Islam. Kajian tidak boleh netral seperti Islamolog Barat klasik dan tidak bebas nilai. Kedua, meninggalkan episteme abad pertengahan muslim, serta menggunakan episteme modern seperti di Barat dewasa ini ilmu sosial modern teleh menghancurkan saintifik Barat sebelum-nya.

Ketiga, studi fenomena agama tidak dibatasi pada satu agama tertentu belaka seperti yang dikaji di Barat. Keempat, tidak apriori kepada kebudayaan orang lain seperti yang tercermin dalam konflik Arab-Yahudi, atau konflik peradaban ala Huntington. Kelima, Islamologi terapan merupakan suatu paraktik ilmiah pluridisiplinir. Pendekatan penelitian agama tidak bisa dipisahkan dari psikoanalisis, psikologi, sejarah, sosial, budaya dan sebagainya. Islamologi terapan harus terbuka pada kritik karena tidak ada suatu metodologi pun yang bersifat sempurna (Azhar, 1997: 153).

D. Pemikiran Politik Al-Ikhwan al-Muslimun

Menelisik pemikiran politik Islam tidak lengkap tanpa menyertakan Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam terbesar yang didirikan Hasan Al-Banna tahun 1928, mempunyai ideologi organisasi yang disebut Amin Rais (1987:189) sebagai the total conception of ideology.Ikhwan memandang Islam sebagai sistem serba inklusif yang mencakup realitas komprehensif; ia adalah rangkaian yang penuh semangat dan tekad mengubah cara hidup yang menyeluruh.

Bagi Ikhwan, Islam sebagai ideologi dipandang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia di dunia, sehingga merupakan doktrin, ibadah, tanah air, kewarganegaraan, agama, negara, spriritualitas, aksi, al-Quran dan militer. Semangat ikhwan adalah kembali ke dasar-dasar Islam yang memang menjadi inti dari doktrin kebangkitan Islamnya.

Ikhwan berprinsip bahwa Islam pada dasarnya adalah revolusi, dalam arti, Islam adalah revolusi melawan korupsi pemikiran dan korupsi hukum, revolusi menentang korupsi moral dan korupsi sosial, revolusi terhadap monopoli dan terhadap perampasan kekayaan rakyat secara sewenang-wenang. Pemikiran ini lebih visioner dari tokoh-tokoh pembaharu sebelumnya seperti Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Kebanyakan pimpinan Ikhwan menggambarkan tokoh-tokoh tersebut dengan Afghani sebagai penyeru, Ridha sebagai pencatat dan Al-Banna sebagai pembangun kebangkitan Islam.

E. Perbedaan Pemikiran Politik Islam Sunni dan Syiah

Para pemikir politik Islam Sunni berpadangan bahwa masalah kepemimpinan merupakan masalah keduniawian. Oleh karena itu, kewajiban mengangkat pemimpin politik ditentukan oleh kesepakatan kaum Muslimin (ijma’), berdasarkan pertimbangan wahyu (agama). Penentuan pengganti Nabi diserahkan kepada kaum Muslimin, bukan ditentukan oleh wahyu. Sedangkan Syiah berpendapat bahwa penentuan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi adalah ditentukan oleh wahyu yakni hadits Ghadir Khum yang mereka pahami bahwa Nabi telah menunjuk Ali, menantu dan keponakannya sebagai pengganti Nabi (Kamil, 2013: 9).

Lebih lanjut Syiah berkeyakinan bahwa mempercayai imam yang dianggap ma’shum (terhindar dari dosa) merupakan salah satu rukun iman atas agama, selain keimanan pada keesaan Allah, kenabian, hari akhir, dan keadilan. Syiah Imamiyah (itsna asyariyah) percaya kepada 12 imam, Syiah Ismailiyah (sab’ah) percaya pada tujuh imam, serta Syiah Zaidiyah percaya pada lima imam saja. Pemahaman in kemudian dikembangkan oleh Khomeini dengan konsep wilayah faqih (kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih (ulama) yang paling otoritatif yang kekuasaannya di atas Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang berlaku pada negara Iran modern sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abd al-Athi Muhammad. al-Fikr al-Siyasi Li al-imam Muhamamd Abduh. Mesir: al-Maiat al Misriyyat al –Ammat li al-Kitab, 1978.
al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam dan Sekulerisme. Bandung: Pustaka, 1981.
al-Faruqi, Ismail Raji. Islamisasi Pengetahuan. Bandung: Pustaka, 1984.
Al-Ghazali. Al-Iqtishad fi al-I’tiqad. Kairo: t.p. 1320 H.
Al-Maududi, Abul ‘ala. Hukum dan Konstitusi Sistem Poltik Islam, Terjemahan The Islamic Law and Constitution. Bandung: Mizan, 1990.
al-Maududi, Abul ‘Ala. Khilafah dan Kerajaan, terjemah oleh Muhammad al-Baqir dari al-Khilafah wa al-Mulk. Bandung: Mizan, 1996.
Al-Mawardi. al-Ahkam al-Sulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr, Tth.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam. Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
Arkoun, Mohamed. Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru. Jakarta: INIS, 1994.
Azhar, Muhammad. Filsafat Politik, Perbandiangan Islam dan Barat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Effendi, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998.
Haikal, Muhammad Hussein. Pemerintahan Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
Huwaidi, Fahmi. Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat, terjemahan dari al-Islam wa al-Dimuqratiyah. Bandung: Mizan, 1996.
Kamali, Muhammad Hasyim. Kebebasan Berpendapat dalam Islam. Bandung: Mizan, 1996.
Kamil, Sukron. Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan Negara. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
Khan, Qamarudin. Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Bandung: Pustaka, 1983.
Nasution, Harun, dkk. Eksiklopedi Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 2003.
Qaradhawi, Yusuf. Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997.
Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Ridha, Rasyid. al-Khilafah au al-Imamah al-udzma. Kairo: al-Manar, 1341 H.
Rahman, Fazlur. Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual (terj.). Bandung: Pustaka, 1982.
Rais, Amien. Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta. Bandung: Mizan, 1987.
Syadzali, Munawir. Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI-Press, 1993.
Taimiyah, Ibnu. Al-Siyasah al-Syariah. Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.
Zainuddin, A. Rahman. Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Ibnu Khaldun. Jakarta: Gramedia, 1992.

(526)

Pemikiran Politik Islam dan Relasi Agama-Negara

October 15, 2016 By Muhammad Zulifan

Pemikiran Politik Islam dan Relasi Agama – Negara

Oleh: Muhammad Zulifan

(Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam-UI)

A. Pemikiran Politik Islam Abad Klasik dan Pertengahan

Bagi pemikir Islam abad ini, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, demikian pula sebaliknya (Kamil, 2013:3).

Sebagai contoh, Al-Mawardi berpendapat bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama (harasah ad-din) dan mengelola kebutuhan duniawiyah (siyasah ad-dunya). Pemikiran tersebut juga bisa ditelusuri dari pendapat al-Farabi (870-950 M), al-Mawardi (975-1059), al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Taimiyah (1263-1329), hingga Ibnu Khaldun (1332-1406).

1. Pemikiran Politik Islam Al-Farabi (870-950 M)

Al-Farabi dalam menggambarkan pentingnya sebuah pemerintahan, mengilustrasikan fungsi negara sebagai anggota badan yang apabila satu menderita maka yang lain akan merasakannya (Azhar, 1997: 79). Anggota badan juga mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, begitu pula kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan sebagai manifestasi interaksi sosial.

Bagi al-Farabi, kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan jantung bagi badan yang merupakan sumber koordinasi. Oleh karenanya, pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, melainkan meliputi etika sebagai pengendali way of life.

Al-Farabi memberikan 12 kriteria bagi seorang kepala negara yang salah satunya harus memiliki fa’al (akal aktif) yang bisa menyerap ilham dan wahyu. Kriteria ini terlalu ideal dimana filosof dan Nabi merupakan tokoh tertinggi yang layak menjadi kepala negara.

Namun al-Farabi memberikan alternatif dari idealismenya tersebut dengan menyatakan bila masyarakat atau negara kesulitan dalam mencari kepala negara yang bersatus Nabi atau filosof, bisa digantikan dengan sistem presidium.

2. Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi (975-1059

Al-Mawardi, pengarang kitab politik al-ahkam al-Sulthaniyah, mendasarkan teori politiknya dengan terlebih dahulu merumuskan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan memerlukan bantuan dari pihak lain. Perbedaan inteligensia, kepribadian dan bakat mendorong manusia untuk saling bekerja sama. Berangkat dari unsur kerjasama inilah al-Mawardi berpendapat bahwa manusia sepakat mendirikan negara. Adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar suka rela (Syadzali, 1993:67).

Hubungan antara ahlul halli wal aqdi (legislatif) dengan kepala negara (eksekutif) merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak di kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Kepala negara selain berhak ditaati oleh rakyatnya dan menuntut adanya partisipasi dan loyalitas penuh mereka; sebaliknya kepala negara mempunyai kewajiban pada rakyatnya seperti memberikan perlindungan, mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Bagi Al-Mawardi, yang berwenang memilih kepala negara adalah lembaga legislatif (ahl al-ikhtiyar), mereka dipersyaratkan memiliki keadilan; (2) memiliki pengetahuan dan mampu mengetahui siap yang berhak menjadi kepala negara. Sementara untuk jabatan kepala negara dipersyaratkan: (1) adil dalam arti luas; (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad; (3) sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya; (4) sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk melakukan aktivitas; (5)pandai dalam mengendalikan urusan rakyat, dan (6) berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi agresor dan (7) keturunan suku Quraisy.

Dalam suskesi kepala negara ditempuh melalui dua sistem, yakni pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi atau wasiat kepala negara sebelumnya atau dengan cara penunjukan. Al-Mawardi tidak menentukan sistem mana yang harus dipraktekkan. Ini menunjukkan sikapnya bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, ia tidak menemukan suatu sistem baku tentang suksesi kepala negara yang dapat dipastikan bahwa itu yang dikehendaki oleh Islam.

Hal ini mengingat sistem suksesi dalam Islam yang telah dipraktekkan oleh para sahabat ada tiga; pertama, pemilihan umum seperti yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti dalam kasus terpilihnya Abu Bakar ra.; kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini dipromosikan kepada rakyat untuk dijustifikasikan (disahkan), seperti dalam kasus terpilihnya Umar ibn Khattab; dan ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dahulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana dalam kasus terpilihnya Utsman ibn Affan ra. (ash-Shiddieqy, 1969:64).

Baca juga: Membaca Akar Konflik Sunni Syiah

3. Pemikiran Politik Islam Al-Ghazali (1058-1111)

Senada dengan al-Mawardi, al-Ghazali juga berpandangan bahwa manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian disebabkan dua faktor; pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Kedua, saling membantu dalam menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian dan pendidikan.

Dalam suatu negara diperlukan division of labour antara warga negara, sejumlah industri dan profesi, dimana empat darinya merupakan profesi inti bagi eksistensi suatu negara: pertanian, pemintalan, pembangunan dan politik untuk mengelola negara. Untuk menempati posisi politik diperlukan manusia yang memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan dan kearifan yang mendalam dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab yang lain (Syadzali,1993 :75).

Al-Ghazali menyatakan bahwa kewajiban mengangkat seorang kepala negara bukanlah berdasar rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Faktor keamanan jiwa dan harta tidak akan tercapai tanpa adanya penguasa yang ditaati (al-Ghazali, 1320 H:125). Oleh karena itu penguasa dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah fundamen sementara penguasa adalah pelindungnya. Operasionalisasi tata aturan dunia tidak akan terjamin kecuali ada kepala negara yang ditaati.

Konsekuensi dari teori ini, al-Ghazali tidak memisahkan antara agama dan negara. Tidak ada sekularisasi ajaran agama yang hanya urusan individu sehingga harus dilepaskan dari urusan politik, kenegaraan dan kemasyarakatan dalam arti luas. Dengan demikian, agama tidak hanya mengatur kehidupan individual, melainkan juga kehidupan kolektif.

Agama mencakup kehidupan seluruhnya termasuk ritual, etika, hubungan antara anggota keluarga, sosial ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional dan seterusnya. Antara agama dan negara terjalin hubungan kuat bagi tegaknya kedaulatan negara melalui seorang kepala negara yang ditaati, yang mampu menjembatani kepentingan rakyat.

Lebih lanjut al-Ghazali berpendapat bahwa Allah telah memilih bani Adam dua kelompok pilihan: pertama, para Nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah tentang jalan yang benar yang akan membawa kebahagiaan dunia akhirat; dan kedua, para raja (kepala negara) dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Allah tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak, dan memandu mereka ke raha kedudukan yang terhormat. Karena itu, sultan adalah bayangan Allah di muka bumi, maka wajib dicintai, diikuti dan tidak dibenarkan menentangnya.Melalui kepala negara sebagai bayangan Allah di bumi, maka ia adalah suci (muqaddas) dan kekuasaannya tidak datang dari rakyat sebagaimana pendapat al-Mawardi. Sistem pemerintahan al-Ghazali dekat dengan sistem teokrasi. Karenanya, al-Ghazali dalam menentukan syarat kepala negara sama dengan syarat-syarat untuk menjadi hakim, ditambah dengan atribut keturunan quraisy. Syarat-syarat itu adalah: (1) merdeka; (2) laki-laki; (3) mujtahid; (4) berwawasan luas; (5) adil; (6) dewasa; (7) bukan wanita, anak-anak, orang fasik, orang jahil dan pembeo.

Atribut bukan wanita sebagai salah satu syarat yang dikemukakan al-Ghazali sejalan dengan hadits: “tidak akan sukses suatu masyarakat yang menyerahkan urusan (untuk memimpin) mereka kepada wanita.”[1]

Baca Juga: Menyikapi Perbedaan Gerakan Islam

4. Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah (1263-1329)

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa menegakkan negara sebagai tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, istilah negara tidaklah disinggung dalam al-Quran maupun hadits, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat dengan mudah ditemukan dalam keduanya, unsur-unsur itu termasuk keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman, serta penciptaan perdamaian yang dapat diterjemahkan sebagai instrumen sosial politik tegaknya negara (Khan, 1983:178).

Beberapa tugas keagamaan seperti mengumpulkan zakat dan distribusinya, menghukum tindak kejahatan serta organisasi jihad tidak akan terlaksana dengan baik tanpa intervensi penguasa politik. Kendati negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis, negara tetap subsider sejauh kaitannya dengan agama.

Kepentingan Islam adalah mempersatukan seluruh umat manusia dan menciptakan masyarakat besar berdasarkan keyakinan dan hukum yang sama, sebuah tata sosial berdasarkan hukum ilahi yang kekal dan universal. Nilai-nilai dan tata sosial Islam tidak akan terealisasi secara ideal tanpa negara. Negara didirikan agar kaum Muslimin dapat menjaga eksistensi dan identitas mereka, sehingga mereka tidak mengalami anarki dan disintegrasi.

Konsep Ibnu Taimiyah tentang negara didasarkan pada akal dan nagl. Akal terletak pada kebutuhan manusia untuk bergabung, bekerjasama dan membutuhkan pemimpin tanpa peduli orang itu penganut agama atau tidak. Sementara nagl berasal dari banyak hadits yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintah.

Sebagai sabda Nabi: ”bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka hendaknya salah satu di antara mereka menjadi pemimpin”.[2] Ibnu Taimiyah menyatakan; ”empat puluh tahun berada di bawah pemerintahan tiranik lebih baik dari pada satu malam tanpa pemerintahan.” Bagi Ibnu Taimiyah, menegakkan agama sebagai tugas suci yang fungsinya amat besar untuk menegakkan keadilan memberantas kejahatan, memasyarakatkan tauhid dan mempersiapkan munculnya sebuah negara yang mengabdi kepada Allah (Taimiyah, tt:174).

Menariknya, Ibnu Taimiyah tidak mengakui adanya konsep negara tunggal seluruh dunia Islam ataupun istilah negara Islam atau sistem khilafah negara-negara Islam. Bagi Ibnu Taimiyah, yang penting setiap negara tetap sebagai penyelenggara syariah. Taimiyah menyatakan Islam bukan monarki, aristokrasi maupun demokras. Ia bergeser dari khilafah ke sistem pemerintahan modern yang lebih pragmatis, fungsional dan rasional. Sebagaimana al-Ghazali, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa eksistensi kepala negara diperlukan bukan saja sekedar menjamin keselamatan jiwa dan harta rakyat maupun menjamin terpenuhinya bidang material. Tetapi lebih dari itu untuk menjamin berlakunya syariat.

5. Pemikiran Politik Islam Ibnu Khaldun (1332-1406)

Ibnu Khaldun, pengarang kitab Muqaddimah, memandang bahwa negara ada berkat rasa persatuan dan soliditas yang kuat. Terbentuknya negara adalah suatu gejala alami bagi manusia (Zainuddin, 1992: ix). Kendati alami, peranan agama sangat diperlukan dalam menengakkan negara.

Dengan adanya peran agama, maka rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Teori negara Ibnu Khaldun selain berdasarkan pada proses sosiologis, juga didasarkan pada agama. Ia tetap sebagai pelanjut pemikir-pemikir sebelumnya seperti al-Farabi, al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

Ibnu Khaldun memandang bahwa penguasa bukan pada atribut penguasaannya, melainkan sekadar dipercaya rakyat untuk mengurus mereka. Relasional di sini dapatlah dikatakan relasi demokratis. Kepentingan rakyat terhadap penguasa bukanlah dilandasi karena sesuatu hal yang luar biasa, melainkan karena rakyat mempercayainya untuk mengurusi kepentingannya. Baik buruknya penguasa tergantung bagaimana cara memimpinnya. Penguasa yang terbaik bukanlah yang paling pintar, tetapi yang bersifat pertengahan, al-mahmudah huwa la tawassut (ibid.)

Meski tidak menghendaki tidak terlalu pintar, dalam suksesi kepala negara tetap mensyaratkan seorang calon harus disetujui oleh ahlul halli wal aqdi dan harus memiliki pengetahuan, adil, mampu, sehat badan, panca indera dan dari suku Quraisy. Mengenai suku Quraisy, Khaldun berusaha menerangkan bahwa pemegang kendali umat haruslah berasal dari golongan yang memiliki dominasi terhadap golongan lainnya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, kepala negara memiliki beberapa fasilitas dan hak, di antaranya: dominasi (Ghalabah), pemerintahan (al-Sulthan), dan kekuasaan untuk melakukan tekanan (al-yad qahirah). Fasilitas itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam masyarakat.

Baca juga: Mengapa Muhammadiyah Berbeda?

Untuk menghindari kesewenangan kepala negara, dibuatlah peraturan dan kebijaksanaan politik tertentu yang harus ditaati oleh semua pihak. Peraturan tersebut menurut Khaldun dapat berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan, rohaniawan ulama, maupun aturan yang bersumber dari ajaran agama.

Sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran politik Islam yang menarik adalah keberaniannya menyatakan adanya peraturan yang berasal dari rasio. Artinya, seorang kepala negara agar efektif dalam pemerintahannya tidak harus mendasarkan segala sesuatu pada hukum agama, melainkan didasarkan pada moralitas konvensional. Dari sini berlaku rumus “konvensi moral itu menjadi landasan hukum.” Hal itu hampir senada dengan ungkapan Ibnu Taimiyah bahwa penguasa yang baik meski kafir adalah lebih baik dari penguasa yang zalim meski Islam (Azhar,1997:104).

[1] H.R. Bukhari No. 4425

[2] H.R. Abu Dawud No. 2606

(876)

Sudah Tepatkah Posisi Dakwah Hizbut Tahrir?

October 11, 2016 By Heriansyah

Sudah Tepatkah Posisi Dakwah Hizbut Tahrir?

Oleh: Ayik Heriansyah (Pengamat Gerakan Islam)

Bentuk Negara Islam

Bentuk negara dan pemerintahan umat Islam selalu berubah-ubah persis seperti yang disabdakan Nabi Muhammad saw dalam hadits riwayat Ahmad. Hadits tentang periodesasi pemerintahan umat sudah sangat populer. Terutama di kalangan aktivis harakah Islam. Secara garis besar ada 3 bentuk pemerintahan yang disebutkan Nabi saw: Nubuwwah, Khilafah ala minhajin nubuwwah dan mulkan (kerajaan). Kerajaan dibagi dua tipe, adhan dan jabriyatan.

Sejarah umat Islam mengkofirmasikan kebenaran hadits Nabi saw ini. Tinggal menunggu hadirnya Khilafah yang kedua setelah masa mulkan jabriyatan sekarang. Ijma ulama sepakat bahwa durasi pemerintahan Nubuwwah selama 10 tahun, Khilafah 30 tahun, mulkan adhan 1263 tahun dan mulkan jabriyatan dari 1924 – sekarang (92 tahun). 90,5% usia umat berada di masa mulkan adhan yang terbagi dalam 3 dinasti: Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah.

Di masa mulkan adhan tercatat sejarah besar dunia seperti berbagai penaklukan wilayah sampai ke Andalusia, Eropa Tenggara, Eropa Timur, Asia Selatan. Berbagai penemuan ilmu dan teknologi mencapai puncaknya pada dinasti Abbasiyah. Dan paling monumental adalah ditaklukkan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al Fatih.

Oleh syabab Hizbut Tahrir, penaklukan Konstantinopel tersebut dianggap sebagai keberhasilan sistem Khilafah. Sekaligus bukti keabsahan Khilafah secara faktual dan tekstual melalui hadits Nabi saw tentang penaklukan Konstantinopel ini.

Nubuwwah Rasulullah SAW

Rasulullah saw pernah ditanya, “Kota manakah yang dibebaskan lebih dulu, Konstantinopel atau Roma?” Rasul menjawab, “Kotanya Heraklius dibebaskan lebih dulu, yaitu Konstantinopel” (HR Ahmad, ad-Darimi dan al-Hakim).

“Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan.” (H.R. Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335).

Sejarah membuktikan kebenaran Nubuwwah ini pada tahun 1453 Sultan Muhammad Al Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu selain Kesultanan Usmaniyah, ada Kesultanan Mamluk di Syam dan Mesir, Sultan di Hijjaz, Sultan di Moghul India, Sultan di Yaman dan Sultan Sultan di nusantara. Sultan Muhammad Al Fatih menaklukkan Konstantinopel bukan sebagai khalifah tunggal. Karena itu beliau menulis surat kepada Sultan-Sultan di seluruh negeri Islam, menyampaikan berita gembira takluknya Konstantinopel.

Baca juga: Menyikapi Perbedan Gerakan Islam

Khilafah Bukan Satu-satunya Bentuk Pemerintahan Islam

Klaim Hizbut Tahrir bahwa Khilafah satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah, otomatis terbantahkan.

Kekhalifahan Usmaniyah terbentuk pada masa pemerintahan Salim 1 tahun 1516 setelah Kesultanan Mamluk dikalahkan. Dengan hadits ini saja sebenarnya sudah cukup untuk mengakui adanya pemerintahan non Khilafah berupa pemerintahan Nubuwwah dan kerajaan.

Klaim Hizbut Tahrir bahwa Khilafah satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah, otomatis terbantahkan. Padahal dengan hadits ini juga, Hizbut Tahrir mendasarkan cita-cita mendirikan Khilafah yang kedua. Bagi Hizbut Tahrir, Khilafah: Fardhun wa Wa’dun. Mendirikan Khilafah hukumnya wajib dan Khilafah adalah janji Allah swt. Pembicaraan tentang bentuk pemerintahan Islam sebenarnya sudah hampir final. Bahwa apapun bentuk pemerintahannya, sah secara syar’i.

Mayoritas ulama sepakat memandang negara dan pemerintahan hanya wasilah (tools) untuk melangsungkan kehidupan Islam. Negara dan pemerintahan bukan tujuan. Negara sebagai wadah terbesar peradaban. Sebab itu syari’at Islam tidak merinci tentang kaifiyat bernegara laiknya fiqih ibadah. Dalam bernegara syariat memberi petunjuk secara umum tentang maksud dan tujuan bernegara yaitu menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia khususnya warga negara.

Prinsip ini dikenal dengan maqashid syari’ah. Namun tidak ada salahnya masalah bentuk pemerintahan Islam dibahas untuk menyegarkan kembali pemahaman para pejuang negara Islam khususnya syabab Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mengadopsi (tabanni) pendapat bentuk negara selain Khilafah, tidak sah secara syar’i. Disebut darul kufur. Seperti kerajaan, kesultanan republik, federasi, dll. Meskipun membelakukan syari’at Islam.

Kritik Atas Konsep Khilafah Hizbut Tahrir

Kekhalifahan sah jika khalifah dibai’at oleh umat. Oleh karena itu Hizbut Tahrir berpendapat sejak Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Abdul Majid II (khalifah terakhir Usmaniyah), semuanya Khilafah yang sah atau Khilafah ala minhajin nubuwwah, sebab semua Khalifahnya dibai’at. Padahal bai’at ada 2 konteks, bai’at syar’i dan bai’at adat kebiasaan. Sepanjang rentan sejarah umat, hanya 7 khalifah yang menerima bai’at syar’i dari umat yaitu khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Hasan, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Selebihnya khalifah dibai’at secara adat saja (simbolis) karena pembai’atan mereka sebagai bentuk legalisasi kekuasaan yang diwariskan oleh khalifah sebelumnya. Sejatinya mereka itu raja bukan Khilafah dalam pengertian syara’.

Konsekuensi pendapat Hizbut Tahrir ini, berdasarkan hadits periodesasi pemerintahan umat, pasca runtuhnya Khilafah Usmaniyah, Hizbut Tahrir memasuki masa mulkan adhan. Tapi anehnya di masa mulkan adhan Hizbut Tahrir berjuang mendirikan Khilafah yang kedua. Bukankah setelah mulkan adhan itu mulkan jabriyatan dulu. Dan lebih aneh lagi, Hizbut Tahrir mengklaim meneladani metode dakwah Nabi Muhammad saw dalam menegakkan Khilafah. Bukankah Khilafah ditegakkan para sahabat di Saqifah Bani Saidah justru karena Rasulullah saw wafat. Bukankah masa pemerintahan Nabi saw disebut masa Nubuwwah bukan Khilafah. Jadi berdasarkan fikrah wa thariqah (ide dan metode) yang di-tabanni (diadopsi) Hizbut Tahrir dalam konteks hadits Nabi saw tentang periodesasi pemerintahan umat, posisi perjuangan Hizbut Tahrir ada di masa mulkan adhan dengan menggunakan metode Nubuwwah.

(570)

Menakar Kewahabian PKS

September 15, 2016 By Muhammad Zulifan

Menakar Kewahabian PKS

Oleh: Muhammad Zulifan

(Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam-UI)

Definisi Wahabi

PKS wahabi – Wahabi (‎ الوهابية) atau Wahhabisme adalah paham keislaman yang disandarkan pada tokoh ulama Muhammad ibn Abdul Wahhab (1703-1787 M) sebagai pencetus gerakan pemurnian aqidah di Arab Saudi. Lewat kerjasamanya dengan Bani Saud yang memerintah negara Arab Saudi tahun 1924, gerakan wahabi berhasil menyeragamkan pemahaman Islam di Jazirah Arab. Madzhab dan gerakan lain yang tidak sefaham dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian diberangus, termasuk keramahan ajaran sufi yang dianggap menyalahi akidah. Sikap keras gerakan inilah yang kemudian ditakutkan untuk diterapkan di Indonesia yang mempunyai pemahamam Islam yang heterogen.

Sebenarnya tidak ada definisi baku atas pengertian wahabi. Secara umum istilah wahabi digunakan untuk mempersepsi pihak lain yang tidak asertif terhadap adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Konteks Indonesia, mereka yang tidak menerima adanya unsur tradisi Islam di Nusantara seperti tahlilan, selamatan kematian dan perayaan Hari Besar Islam menjadi pihak yang disasar isitilah wahabi.

Munculnya Gerakan Islam

Seiring tersebarnya Islam ke penjuru dunia, muncullah tokoh-tokoh ulama yang berijtihad sesuai kondisi masyarakat di tiap negara. Tidak ada lagi sumber rujukan tunggal sebagaimana era Nabi. Dari sini corak keislaman mulai Nampak, Islam menyatu dengan budaya masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsipnya. Muncullah era imam madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafei dan Hambali). Ribuan tahun berlalu, umat Islam di masing-masing wilayah mempraktikkan ajaran Islam sesuai madzhab yang mereka anut.

Memasuki abad modern, muncullah para mujaddid (pembaharu Islam) yang membawa ijtihad gerakan Islam sebagai respon atas keterpurukan umat Islam waktu itu, terutama sebab penjajahan bangsa Barat. Sederet nama tokoh bermunculan mulai Muhammad bin Ali as-Sanusi (1787- 1859) dengan Gerakan Sanusiyyah di Afrika Utara, Jamaluddin Al Afghani (1839-1897) dengan pan Islamisme-nya yang bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam serta menentang kolonialisme dan dominasi Barat., Muhammad Ali Jinnah (1876-1948) di India, Muhammad Abduh (1849 –1905) dan Rasyid Ridha (1865-1935) di Mesir dengan gerakan pendidikan Islamnya.

Dua tokoh terakhir menginspirasi K.H Ahmad Dahlan melalui majalah Al-Manar, hingga sekembalinya dari Mekah, beliau mendirikan gerakan Muhammadiyah pada tahun 1912. Disusul kemudian K.H. Hasyim Asyari dengan mendirikan Nahdhatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Dua gerakan ini pada akhirnya menjadi tulang punggung Islam di bumi nusantara lewat kegiatan pendidikan dan sosialnya, tak terkecuali peran kader mereka dalam mempertahankan RI di masa perang kemerdekaan.

pks wahabi - K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (www.sangpencerah.com) — K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (www.sangpencerah.com)

Selain nama-nama di atas, muncul pembaharu Islam dengan gerakan (harokah) yang jaringannya tersebar ke mancanegara, tak terkecuali Indonesia. Sebut saja nama Hasan Al-Banna yang mendirikan jamah Ikhwanul Muslimin (IM) pada tahun 1928, serta Taqiyyudin An Nabhani dengan gerakan Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 1953, disamping gerakan Salafi yang muncul sebagai anak kandung pemikiran Muhammad ibn Abdul Wahhab melalui berbagai organisasi dan lembaga dakwah di Indonesia.

Pada tahun 1980-an, mulailah gerakan Islam tersebut intens masuk ke Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan gerakan-gerakan itu mudah diterima di kalangan kaum terpelajar perkotaan adalah faktor gagasan dunia Islam, serta faktor internasionalisme Islam, sesuatu yang tidak dimiliki gerakan Islam sebelumnya seperti NU dan Muhammadiyah.

Gerakan dakwah di kampus-kampus di tanah air mulai marak pada tahun 90-an. Muncullah nama Lembaga Dakwah Kampus dan Rohis. Sampai tahun 2000-an, setidaknya ada 3 mainstream gerakan dakwah yang dominan di kampus; Tarbiyah, Salafy dan HTI. Masing-masing gerakan tersebut memunculkan corak keislaman yang unik.

Salah satu faktor daya tarik gerakan Islam di atas adalah faktor internasionalisme Islam. Secara alamiah, orang akan mencari apa yang tidak ditemukan pada komunitas sebelumnya. Karenanya, sebuah organisasi mudah diinfiltrasi sebuah paham dari luar ketika terdapat celah pemikiran yang kosong. Dibanding Ormas yang bersifat lokal, gerakan Islam tersebut dipandang lebih punya cita-cita persatuan internasional yang jelas. Bagi sebagian pemuda muslim, NU dan Muhammadiyah dinilai sudah tidak dapat menjawab tantangan global hingga tak mampu lagi menampung aspirasi mereka. Faktor ini yang menjadikan ormas tersebut dirasa kurang responsif pada penyikapan isu-isu dunia Islam semisal masalah Palestina dan penjajahan dunia Islam.

Karena sering mengangkat isu dunia Islam dan terkoneksi dengan jaringan gerakan Islam di manca negara itulah gerkaan Islam disebut sebagai gerakan transnasional oleh Ormas Islam. Istilah transnasional sebenarnya ahistoris, karena istilah tersebut bertentangan dengan karakteristik Islam yang dicontohkan oleh generasi awal Islam hingga era Dinasti Muawiyah, Abbasaiyah dan Turki Ustmani yang tidak hanya bergerak dalam lingkup sebuah negara (nation state). Dahulu wilayah kekhalifahan Islam membentang dari Afrika Utara, Jazirah Arab, Balkan, hingga Asia Tengah yang diperintah dengan satu komando seorang khalifah.

Soal istilah wahabi, gerakan Islam yang muncul belakangan dianggap berfaham wahabi karena cenderung tidak asertif terhadap budaya nusantara serta mencita-citakan berdirinya negara Islam atau setidaknya tegaknya syariat Islam. Meski hal tersebut tidak sepenuhnya benar adanya.

Akar Ideologi PKS

Apakah PKS Wahibi ? – PKS muncul saat spora kebebasan bertebaran di tanah air pasca reformasi 1998. Gerakan ini berakar dari gerakan tarbiyah yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), gerakan Islam terbesar yang didirikan Hasan Al-Banna tahun 1928 di Mesir.

pks wahabi - ikhwan — Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir

IM (populer dengan sebutan Ikhwan) merupakan gerakan Islam yang paling komplit secara doktrin ideologi. Gerakan ini mempunyai ideologi organisasi yang disebut Amin Rais (1987) sebagai the total conception of ideology. Bagi kaum Tarbiyah, Islam dipandang sebagai sistem serba inklusif yang mencakup realitas komprehensif; rangkaian yang penuh semangat dan tekad mengubah cara hidup yang menyeluruh. Islam sebagai ideologi dipandang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia di dunia, sehingga merupakan doktrin, ibadah, tanah air, kewarganegaraan, agama, negara, spriritualitas, aksi, al-Quran dan militer.

Doktrin kelengkapan dakwah (syumuliyah) gerakan Tarbiyah lebih lanjut dapat dirujuk melalui buku Manhaj Ishlah (Dr. Mursiy Ramadhan, 2014). Disebutkan di dalamnya bahwa Ikhwan menegaskan dakwahnya sebagai Dakwah Salafiyah (mengikuti generasi salafusshalih), Thariqah sunniyah (kelompok ahlussunnah), hakikah sufiyah (berjiwa sufi), haiah siyasiyah (lembaga politik), jamaah riyadhiyah (klub olaharaga), rabithah ilmiyah tsaqafiyah (lembaga wawasan ilmiah), syarikah iqtishadiyah (persyarikatan ekonomi), fikrah ijtima’iyah (pemikiran sosial).

Dari sini kita dapat lihat bahwa gerakan Tarbiyah berusaha mengumpulkan serpihan puzzle-puzzle kebaikan umat Islam yang terserak selama 14 abad keberadaanya ke dalam sebuah manhaj yang inklusif untuk bersatu membangun peradaban dunia yang lebih adil.

Menariknya, unsur ajaran sufi (tasawuf) diterima Ikhwan sebagai salah satu ijtihad ulama dalam upaya mensucikan jiwa dari penyakit hati dan kesombongan. Berbeda dengan gerakan Salafi dimana sufi dianggap sebagai unsur bidah yang merusak akidah, meskipun sebenarnya solusi sifat keras kaum Salafi ada di ajaran tasawuf.

Seorang muslim yang belajar tasawuf akan dididik untuk senantiasa berhati lembut dan merendah di hadapan muslim lain. Ia senantiasa menyadari dirinya penuh dosa, sehingga memandang orang lain lebih mulia darinya. Lain halnya dengan Salafi, ketika seseorang masuk ke pengajiannya, maka ia akan didoktrin bahwa manhaj merekalah yang paling lurus sesuai ajaran salafus shalih, sedang jamaah selain mereka bid’ah dan harus diluruskan. Wajar jika di lapangan mereka cenderung menyalahkan meski hal itu sebenarnya perkara khilafiyah.

Bagi Ikhwan, keragaman jamaah adalah keragaman yang bersifat variatif dan spesialisasi, bukan keragaman yang bersifat kontradiktif. Tidaklah ada kelebihan satu jamaah dengan jamaah lainnya, kecuali semuanya saling melengkapi. Ikhwan menegaskan bahwa jamaahnya adalah jamaah ijtihadiyah, sebagaimana jamaah-jamaah Islam lainnya yang mempunyai potensi benar dan salah yang sama dalam bertindak.

Tasawuf menjadi faktor kesamaan Tarbiyah dengan NU. Baik NU maupun Ikhwan keduanya mengakomodir Aqidah, Fiqih dan Tasawuf dalam manhajnya. Sebagaimana Al-Azhar, Ikhwan menerima akidah Asyariyah dan fikih Syafi’i yang dianut NU. Bahkan Hasan Al-Banna sendiri mengikuti tarekat Sufi Hasafiyah di Mesir. Yang membedakan keduanya adalah sanad pemikiran. Tarbiyah mempunyai sanad ke IM Mesir Abad 20, sedangkan NU sanadnya ke Ulama-ulama di Makkah abad 18-19. Bedanya, bila corak keislaman Ikhwan cenderugn ke salaf, maka corak keislaman NU cenderung ke tasawuf.

Apakah PKS Wahibi ? Kesamaan Tarbiyah dan Muhammadiyah lebih ke arah gerakan kemasyarakatannya (fikroh ijtimaiyyah) dimana keduanya mempunyai amal usaha sosial baik sekolah, Rumah sakit, lembaga Zakat hingga lembaga keuangan. Tidak seperti HTI ataupun Salafi yang menjauhi aktivitas sosial kemasyarakatan, Ikhwan (sebagaimana Muhammadiyah) giat menjadi penggerak utama sendi-sendi kehidupan bermasyarakat seperti menjadi pengurus RT, Karang Taruna, hingga jabatan sosial lainnya. Hal inilah yang menjadi sebab adanya gesekan antara keduanya, lebih-lebih dalam ranah politik praktis (demokrasi).

Yang membedakan dengan Muhammadiyah adalah faktor internasionalisme Islam. Faktor internasionalisme inilah yang menajdi titik persamaan Ikhwan dengan Hizbut Tahrir (HT). Meskipun Manhaj Ikhwan tidak secara spesifik merujuk salah satu bentuk negara maupun bentuk khilafah, Ikhwan mencita-citakan bahwa dakwahnya di kemudian hari akan menjadi ustadziatul ’alam (soko guru peradaban dunia).

lambang ikhwanul muslimin

Unsur pemahaman salaf menjadi kesamaan Ikhwan dengan kaum Salafi. Bedanya, salafi tidak mempunyai doktrin sosial-politik atau metode mengishlah negara, namun sekedar penekanan untuk senantiasa taat pada ulil amri bagaimanapun keadaanya pemimpin selama ia masih sholat dan apapun bentuk pemerintahannya. Corak ketaatan mutlak pada ulil amri tersebut terpengaruh oleh sejarah negara saudi yang membagi otoritas agama untuk Muhammad ibn Abdul Wahhab (ulama) dan otoritas politik untuk Raja (Bani Saud).

Gerakan Salafi dinilai jumud karena mengadopsi pemahaman generasi salaf yang hidup di jazirah Arab ribuan tahun lalu tanpa memisahkan mana yang tsawabit (permanen) dan mana yang mutaghayyirat (dinamis) dalam konteks masyarakat Indonesia. Mereka mempraktekkan secara letterlijk apa-apa yang ada di masa salaf hingga ke ranah sosial budaya dan politik sekalipun. Dalam prakteknya, cara merujuk generasi salaf tersebut didasarkan atas penafsiran para ulama Arab Saudi seperti Syaikh Nasiruddin al-Albani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Fauzan, dst. Alhasil, pandangan Sosial-politik kaum salafi justru pada akhirnya mengikuti konteks masyarakat Arab Saudi yang sama sekali berbeda dengan kondisi sosial-politik Indonesia. Di Arab Saudi, seluruh aspek kehidupan di atur negara hingga imam masjid pun ditunjuk dan digaji kerajaan. Tugas rakyat hanya satu; patuh pada perintah Raja.

Tak heran jika pandangan sosial-budaya kaum salafi menyalahi budaya Nusantara seperti penolakan mereka terhadap adat-istiadat masyarakat Indonesia, seni budaya termasuk tembang macapat (lagu), wayang dan sarana budaya lainnya yang digunakan Walisongo dalam mengislamkan pulau Jawa. Yang paling kentara adalah cara berpakaian mereka dengan berpakain ala Arab Saudi; gamis bagi laki-laki dan pakaian kurung panjang serba hitam bagi kaum wanitanya. Ikhwan lebih asertif terhadap budaya lokal. Doktrin sosial Ikhwan menjadikan mereka aktif di semua lini masyarakat dan negara, serta terbuka terhadap budaya lokal seperti membiasakan berpakaian batik dan peci dalam aktivitas keseharian para aktivis PKS. Bahkan pertunjukan wayang pun pernah dihelat PKS dalam acara resmi mereka, hingga Ki Manteb Sudarsono diberikan penghargaan sebagai budayawan saat Munas II PKS di Jakarta.

Jelas sudah bahwa dakwah Ikhwan mengadopsi unsur-unsur kebaikan yang ada di semua jamaah dan berusaha menjadi penengah. Tidak salah jika Ikhwan mendefinisikan gerakannya universal, komprehensif, manhajnya integral dan menyeluruh, senantiasa berusaha untuk menjauhi titik-titik khilafiyah, bersifat wasatiyah (pertengahan), positif terhadap alam, manusia dan kehidupan, Realistis ketika berinteraksi dengan individu dan masyarakat, mengutamakan akhlak dan kesantunan dalam tujuan-tujuan, misi dan sarana, serta dakwah yang logis dan diterima masyarakat (Manhaj Ishlah: 95-105).

Karena menganut dakwah yang logis inilah, gerakan Ikhwan akan bisa menerima demokrasi dan konsep nation state dan menganggapnya sebagai ijtihad ulama di negara bersangkutan.

Lebih lanjut sifat kemoderatan PKS dalam melihat wacana negara dan sosial diakui sendiri oleh tokoh yang terkenal berseberangan dengan gerakan Islam selama ini, Ade Armando:

“Harap dicatat, komunitas besar ini tidak dicirikan dengan keinginan mendirikan Negara Islam, seperti Hizbut Tahrir atau NII. Mereka tidak radikal. Mereka pada dasarnya gerakan damai yang berobsesi mempersatukan para pemuda-pemuda muslim terbaik untuk membangun sebuah negara yang lebih Islami…Mereka tidak memusuhi non-muslim. Mereka tidak eksklusif. Mereka cukup terbuka.” (adearmando.wordpress.com)

PKS dan NKRI

Alkisah, ada kuda milik bersama penduduk desa yang terluka, mengamuk tak dapat dikendalikan hingga merusak lahan pertanian. Orang pertama bersikap ingin membunuh kuda itu segera meski kuda tersebut satu-satunya yang dimiliki warga satu desa. Orang kedua bersikap acuh tak acuh dengan membiarkan kuda berkeliaran dan merusak tanaman, karena ia senantiasa yakin perangkat desa dan pak Hansip senantiasa sigap menangkap. Sedang orang ketiga ingin menangkap, mengobati, menjinakkan kuda hingga bisa dikendalikan untuk kembali bisa digunakan mengangkut beban warga dan untuk kemaslahatan seluruh penduduk desa, meski ia kadang harus terdepak kaki kuda, terciprat darah dan kotoran.

Orang pertama dalam kisah di atas mewakili kelompok HTI dalam melihat konteks NKRI, orang kedua adalah Salafi dan ketiga adalah PKS.

Sebagai gerakan yang memilih wasatiyah (pertengahan) dalam manhajnya, gerakan tarbiyah senantiasa melihat konteks UU yang berlaku di sebuah Negara (Manhaj Ishlah: 104). Maka jika dilihat, gerakan tarbiyah adalah gerakan yang paling asertif menyikapi kondisi tiap negara. Mereka tidak akan teriak tegakkan syariat atau revolusi sekarang juga, karena hal tersebut bertengtangan dengan manhaj dakwahnya yang mensyaratkan nilai logis dan diterima masyarakat. Dalam konteks ini, amat logis jika di daerah konflik seperti Palestina dan Suriah mereka akan mengangkat senjata (sebagaimana RI saat era kemerdekaan). Namun di negara-negara damai seperti Indonesia, mereka akan berjuang berdasarkan UU yang berlaku. Hal ini berbeda dengan HTI yang di tiap negara slogannya sudah satu: tegakkan khilafah. Sedang Salafi akan senantiasa menyerukan pemurnian akidah sebagai satu-satunya solusi umat.

Pandangan dakwah kaum Tarbiyah ini lebih soft karena menerima pendapat para pakar di bidang dan profesional dalam mengkaji sebuah isu nasional. Saat menelaah isu BBM atau masalah ekonomi misalnya, PKS akan mengundang para pfofesor di bidangnya untuk berbicara dan merumuskan solusi. Berbeda dengan HTI yang apapun permasalahan umat ini, bagi mereka hanya bisa diobati dengan satu obat mujarab; tegaknya Khilafah. Mereka akan menolak solusi selain khilafah meski datang dari seorang profesor universitas nomor wahid sekalipun. Atau juga misalnya gerakan salafi yang menyerahkan semua urusan kenegaraan ke pemerintah, seburuk apapun kondisi birokrasinya. Bagi mereka, yang terpenting akidah masyarakat lurus. Ketika aqidah sudah lurus maka kehidupan masyarakat akan serasi dengan sendirinya.

Sebagaimana para pemikir politik Islam pada umumnya, Ikhwan tidak memberikan preferensi tententu apakah sebuah negara harus berbentuk khilafah, republik atau kerajaan. Asalkan nilai-nilai esensi ajaran Islam dapat direalisasikan, apapun bentuk pemerintahan dapat diterima secara syariah. Namun tetap adanya institusi negara yang pro Islam menjadi penekanan mereka. Sebagaimana disinggung Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa nilai-nilai dan tata sosial Islam tidak akan terealisasi secara ideal tanpa negara.

Madzhab Kelima

Sebutan wahabi sebenarnya juga tidak tepat dialamatkan ke PKS, karena manhajnya begitu asertif terhadap madzhab lain. Dakwahnya senantiasa berusaha untuk menjauhi titik-titik khilafiyah dan bersifat wasatiyah (pertengahan). Bahkan ada yang menyebut sikap keislaman PKS sebagai madzhab baru yang berusaha menyatukan perbedaan 4 madzhab yang ada, dimana ia sangat luwes akan keragaman madzhab fikih. Saat sholat di belakang imam yang membaca qunut, maka orang Tarbiyah akan mengikuti imam dengan menengadahkan tangan seraya membaca qunut. Jika bersama imam yang tidak qunut pun mereka tidak keberatan untuk mengikuti. Bandingkan dengan orang Muhamamdiyah yang saat sholat dibelakang imam yang baca qunut, ia tetap istiqomah untuk tidak membaca qunut.

Sifat kemoderatan Fikih PKS terlihat juga dalam sholat tarawih. Jika NU dan Muhhammadiyah masih ngotot soal jumlah rakaat tarawih, maka kaum tarbiyah menerima keduanya dan melaksanakan sholat sesuai kebiasaan masjid di lingkungannya. Sikap yang jauh dari fanatisme madzhab sesuai prinsip dakwahnya yakni dari permasalahan-permasalahan furu’ dan parsial menuju permasalahan mendasar dan universal, dari perpecahan dan perseteruan menuju persatuan dan perpaduan (Manhaj Ishlah: 106).

Lebih lanjut saat menjadi pengurus masjid, biasanya orang PKS lebih asertif terhadap berbagai kegiatan masyarakat lintas jamaah seperti acara tahlilan atau peringatan Hari Besar Islam. Hal yang sama tidak mungkin terjadi saat pengurus masjidnya orang salafi. Semua kegiatan akan dilarang dengan dalil acara dan peringatan tersebut tidak diajarkan Nabi dan merupakan perkara bid’ah. Dakwah Tarbiyah menolak mengkafirkan manusia dan berlaku ekstrem kepada mereka dengan pengingkaran dan ancaman. Namun berupaya menjadi qudwah, berbuat baik kepada mereka dan melakukan perbaikan secara bertahap, berusaha menyatukan hati dan persatuan umat serta tidak menyulut kebencian diantara mereka. (Manhaj Ishlah:188)

Jika Muhammadiyah senantiasa bersikukuh atas metode hisab wujudul hilal-nya meski bertentangan dengan pemerintah dalam menentukan hari raya, maka tidak bagi kaum Tarbiyah. Mereka akan dengan setia menunggu pengumumam resmi dari pemerintah sebelum melaksanakan takbir dan berhari raya. Mereka memilih berlebaran bersama pemerintah dan mayoritas kaum muslimin. Hal ini sebagaimana doktrin gerakan Tarbiyah dimana Ikhwan menghormati aspirasi umat dengan sebenarnya, membiarkan ijtihad sesuai tuntutan zamannya, menjunjung tinggi keinginan umat walaupun berbeda dengan pandangan ikhwan, maka ikhwan memilih mengalah dan berjalan beriringan bersama umat (Manhaj Ishlah: 200).

Seiring penerimaannya dengan UU yang berlaku di masyarakat sebagaimana digariskan oleh manhajnya, kaum Tarbiyah memandang bahwa pembentukan pemerintahan Islam tidak bisa dilakukan dengan aksi kekerasan. Karenanya, Ikhwan menolak manhaj kudeta dan revolusi serta model manhaj memberontak terhadap pemerintah. Cara revolusi dekonstruksi dan meledaknya titik-titik tekanan, tersulutnya permusuhan dan pemberontakan antar kelompok hanya akan melumpuhkan potensi umat. Pada gilirannya yang akan menggulingkan pemerintah dan menguasainya orang yang punya kecederungan dan kekuatan paling besar dalam memanfaatkan situasi kacau dan persaingan (Manhaj Ishlah: 183).

Ikhwan juga menolak kelompok yang hanya melihat kekuatan militer sebagai obsesi yang paling besar untuk melenyapkan kebathilan, sebagaimana dianut HTI yang percaya bahwa thalabun nusroh yakni merebut kekusasaan dengan jalan revolusi dan kekuatan militer sebagai jalan menegakkan cita-cita mereka; khilafah. Perubahan yang diinginkan Ikhwan adalah perubahan yang alami, gradual, integral tidak parsial serta mematuhi undang-undang-undang di masyarakat. Karenanya Ikhwan menolak aktivitas politik praktis dengan penuh ambisi dan melupakan sisi-sisi yang lain yang jauh lebih penting yakni memulai dengan pembentukan, tarbiyah serta aktivitas pemikiran dan sosial. Bagi gerakan Tarbiyah, cita-cita menegakkan nilai-nilai Islam dimulai dengan memperbaiki individu, kemudian perbaikan keluarga, dari keluarga akan terbentuk masyarakat yang Islami, hingga ke ranah negara dan akhirnya terbentuk tatanan dunia yang lebih adil (Manhaj Ishlah: 43). Dari sinilah nama Tarbiyah (pendidikan) berasal, dimana mereka memfokuskan pembentukan individu yang paripurna melalui serangkaian pembinaan terarah dan terstruktur secara rapi dan rigid.

Ikhwan juga menerima demokrasi sebagai sebuah ijtihad manusia dalam mengatur negara, meski dengan berbagai catatan. Tokoh Ikhwan terkemuka Dr. Yusuf Qaradhawi (1997) berpendapat bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme. Dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musawah (persamaan), ‘adalah, syuro, ijma’, dan baiat. Prinsip demokrasi dalam al-Quran begitu kuat. Yang diperlukan adalah reformulasi dan reinterpretasi.

Argumen yang menunjukkan kesesuaian Islam dan demokrasi adalah penolakan Islam terhadap kediktatoran Namrudz dan Firaun (QS. al-Baqarah:258 dan ad-Dukhan:31); pemilu sebagai kesaksian rakyat (al-Baqarah 282-283), pengecaman terhadap rakyat yang hanya membebek saja (QS. Al-Qashash: 8, 24), negara Islam menjunjung tinggi toleransi dan pluralitas sebagai sunnatullah (QS. al-Baqarah 256, Huud:118 Yunus: 99).

Penutup

Menelisik sikap PKS langsung dari manhaj gerakannya, kita akan dapati bahwa sebenarnya gerakan tarbiyah tersebut merupakan gerakan Islam yang menggariskan prinsip moderat (wasatiyah), asertif terhadap ijtihad dan perbedaan dari kelompok lain, serta menghormati UU di Negara setempat. Adapun cap radikal yang disematkan pada gerakan ini oleh beberapa pihak lebih disebabkan karena kondisi sulit penjajahan di beberapa negara sebagaimana dihadapi rakyat Palestina atau negara lain yang sedang berkonflik seperti Suriah. PKS dan gerakan sejenis di negara-negara lain di dunia sebagian besarnya memilih jalan damai mengishlah negara melalui demokrasi seperti AKP di Turki, Partai En-Nahda di Tunisia serta FJP di Mesir.

pks wahabi - AKP — Pemimpin AKP Erdogan dan Pemimpin En-Nahda Tunisia Ghornochi (Anadolu)

Moderasi manhaj PKS ini layak menjadi solusi model keislaman masyarakat yang toleran terhadap perbedaan, semangatnya untuk islah (juru damai) segala perbedaan di antara umat Islam sangatlah mulia. Sayangnya, masyarakat Indonesia kini masih cenderung mempersepsi PKS sebagai kaum puritan yang kaku, serta berperilaku politik yang tidak berbeda dengan partai pada umumnya. Tak sedikit kader secara liar bersikap keras di medsos dengan manuver pribadi yang tidak terkontrol dalam menyerang pihak lain yang berseberangan termasuk pemerintah. Bahkan Presiden PKS sampai memberikan arahan bertajuk kecerdasan literasi dan perintah bersikap santun di Medsos untuk para kadernya.

Apakah pks wahabi – Kini tinggal satu pertanyaan, mengapa Manhaj Ishlah kaum Tarbiyah yang sebenarnya moderat dan toleran pada kelompok lain nyatanya tidak berkorelasi positif dengan persepsi masyarakat pada PKS? Apa yang salah? Penulis tidak akan menjawabnya. Biarlah hal tersebut menjadi PR presiden PKS beserta jajarannya.

Rujukan:

Ramadhan, Dr. Muhammad Abdurrahman Mursy. Manhaj Ishlah, terjemahan Manhaj Ishlah wa Al Taghyir ‘Inda Jama’ati Ikhwan Al Muslimin. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2014.

(13887)

Erdogan, Gulen dan Turki Pasca Kudeta

July 29, 2016 By Muhammad Zulifan

Erdogan, Gulen dan Turki Pasca Kudeta

Oleh: Muhammad Zulifan

(Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam – UI)

Sekilas Sejarah Turki Modern

Turki adalah bagian penting dari puzzle sejarah kegemilangan peradaban Islam. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang kemudian menjadi Istanbul, adalah saksi sejarah akan kebesaran Turki Utsmani. Selama 6 abad (1299 -1924 M) Turki Utsmani mendominasi peradaban dunia serta disegani bangsa Eropa. Wilayahnya membentang dari Afrika Utara, Jazirah Arab, Balkan hingga Asia Tengah. Hal ini yang membuat sebagian umat Islam terlarut dalam romantisme sejarah Kekhalifahan Turki Utsmani.

Pengaruh Turki Utsmani meluas hingga Nusantara. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan hubungan Kekhalifahan Turki Ustmani dengan kerjaan di Tanah Jawa. Menurut Sri Sultan, Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa. Sultan Turki juga mengukuhkan Raden Fatah sebagai khalifatullah di Jawa.

Pada Juli 1914 Perang Dunia I pecah. Kekuatan Eropa terbagi ke dalam dua kubu: Sekutu, terutama terdiri dari Inggris, Perancis dan Rusia, versus Blok Sentral – Jerman dan Austria-Hungaria. Kekhalifahan Ottoman segera bergabung ke pihak Jerman. Hal itu salah satunya disebabkan karena Turki sadar akan ambisi Sekutu yang berusaha untuk mengontrol semua wilayah Ottoman, termasuk wilayah Arab Suriah, Mesopotamia, Saudi, Mesir dan Afrika Utara.

Setelah Perang Dunia I pada tahun 1918, dengan kekalahan Blok Sentral yang didukung oleh Turki, Imperium Turki Usmani mengalami masa kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Bahkan lebih buruk lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki untuk dijadikan negara koloni mereka melalui Perjanjian Sykes-Picot (1916).

Diplomat Mark Sykes atas nama Inggris dan François Georges-Picot untuk Perancis, membagi tanah Arab bekas daerah kekuasaan Turki Utsmani menjadi dua wilayah pengaruh: area untuk Perancis ( termasuk Suriah dan Lebanon), serta Area untuk Inggris (termasuk Irak, Yordan dan Palestina). Di wilayah tersebut, Inggris dan Prancis yang akan diizinkan untuk membangun pemerintah langsung atau tidak langsung atau kontrol atas wilayah.

Perjanjian Sykes-Picot menjadi dasar dari mandat PBB setelah perang berakhir, dan membantu menentukan batas-batas masa depan negara bangsa (nation state) Arab yang tetap berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris atau Prancis, yang pada gilirannya menjadi faktor utama di balik munculnya kediktatoran militer di tahun 1950-an dan 1960-an.

Ketika Turki dalam keadaan krisis dalam Perang Dunia I (The sick old man), muncullah tokoh Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938). Pada tahun 1919-1923 terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Pada 3 Maret 1924 ia memproklamasikan Republik Turki Merdeka di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Usmani. Mustafa Kemal Attaturk secara resmi menghapus Khilafah di bumi Turki setelah setahun sebelumnya mendeklarasikan perubahan Turki menjadi berbentuk Republik.

Mustafa Kemal kemudian menetapkan ideologi Negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi Negara ini, ia menghapus jabatan kekhalifahan; mengganti hukum-hukum Islam; menutup beberapa Mesjid dan Madrasah; mengubah adzan ke dalam bahasa Turki; melarang pendidikan agama di sekolah umum; hingga melarang jilbab bagi kaum wanita.

Kemunculan Erdogan dan AKP

Kemunculan partai Islam di Turki tidak bisa dilepaskan dari sosok kunci Necmekin Erbakan, pimpinan Partai Refah. Dari sanalah sosok Erdogan memulai karir politiknya. Di kemudian hari Recep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gul pada tanggal 14 Agustus tahun 2001 mendirikan Partai AKP (Adalalet ve Kalkinma Partisi), akibat berselisih pandangan dari guru mereka, Erbakan. Erdogan keluar dari pandangan kaku partai Islam dan merumuskan partai baru dengan semanagat Islam yang inklusif.

Waktulah kemudian yang membuktikan siapa yang tepat dalam melangkah. Erdogan dan AKP mampu membuat sejarah baru kebangktan Islam di Turki, dengan memenangi Pemilu. Sedang Partai Refah tidak lolos ke Parlemen, meski sebelumnya Erbakan berhasil menjai Perdana Menteri hingga dikudeta militer. Sejak pemilu tahun 2002 AKP memenangkan pemilu parlemen secara mayoritas (34 persen). Keberhasilan tersebut bertahan hingga pemilu 2007 (47 persen), pemilu 2011 (49,85 persen atau 326 kursi), serta Pemilu 2015 lalu (49,38).

Selama lebih dari satu dekade AKP memimpin Turki, terjadi perubahan signifikan. Dari pendapatan perkapita yang hanya sebesar 3.000 dolar AS, menjadi 11.000 dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Turki rata-rata pertahun mencapai di atas 6 persen lebih, menurunnya inflasi di bawah dua digit serta surplus perdagangan luar negeri Turki yang terus meningkat. Turki menjelma menjadi kekuatan keempat ekonomi di Eropa.

AKP membuktikan bahwa Islam dan sekuler tidak harus dipertentangkan. Pada akhirnya, pilihan rakyat akan didasarkan atas kinerja dan prestasi. Meski, hal itu tidak mengurangi antusiasme AKP untuk menerapkan nilai-nilai Islam, termasuk dibebaskan semua pelajar, mahasiswa, dan pegawai untuk menggunakan jilbab. Ambisi Erdogan kini adalah mengubah sistem parlementer menjadi presidensial agar kekuasannya lebih efektif mengontrol Turki.

Lebih lanjut Turki di bawah AKP menjadi basis pertemuan seluruh kekuatan-kekuatan Islam untuk menyamakan visi dan membangun kerjasama antar Gerakan. Sebuah poin lebih dibanding negara lain di dunia Arab. Kekuatan Islam di seluruh dunia dapat melakukan pertemuan di Istanbul Turki.

Pecah Kongsi Erdogan-Gulen

Banyak yang bertanya, mengapa Erdogan dengan mudahnya menyalahkan Gulen sebagai dalang kudeta? Padahal dulu, AKP berkoalisi dengan Gulen dan sukses memenangkan pemilu 2002, termasuk membendung kudeta Ergenekon dan Bolyus yang dikendalikan kelompok sekuler pada 2004. Erdogan menggunakan pengaruh Gulenis di lembaga kejaksaan dan intelejen kepolisian untuk mengungkap rencana kudeta kelompok sekuler. Hubungan harmonis Erdogan-Gulen di kemudian hari berakhir pada tahun 2010.

Secara sederhana, gerakan Gulen dapat diibaratkan seperti Ormas Islam di Indonesia namun tidak hanya bergerak dalam bidang sosial, mereka memiliki jaringan luas di berbagai lini negara (militer, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi). Bahkan, jaringan mereka tersebar hingga ke Luar Negeri dengan kader-kader yang tunduk pada satu komando. Sayangnya, gerakan yang bersifat rahasia itu kini tidak bisa bekerjasama dengan Erdogan sebagai pemegang tampuk kekuasaan negara Turki. Dengan kata lain, eksistensi nation state Turki terancam oleh gerakan transnasional Gulenis.

Gerakan ini bermula saat Fethullah Gulen pada tahun 70-an mencanangkan visi generasi emas (ışık evi). Disebarlah para pemuda didikan Gulen ke seluruh lini negara termasuk militer dan kepolisian. Gulen memimpikan para pengikutnya menjadi para pemimpin masa depan melalui penetrasi kelembagaan negara dan birokrasi pemerintah. Di kemudian hari, gerakan ini kemudian lebih popular dengan kata Hizmet.

Seiring perjalanan waktu, gerakan Hizmet menjadi gerakan besar tidak hanya di Turki, tapi menyebar ke manca negara dengan aset ribuan sekolah sekolah di Turki maupun di luar negeri seperti di Indonesia.

Generasi awal ışık evi pada era 80-an mulai masuk dalam birokrasi pemerintahan, baik di peradilan, kepolisian, dan termasuk militer. Kemudian di dalam pemerintahan Erdogan, mereka menjadi lapis pertama dan kedua dalam jajaran birokrasi pemerintah.

Berkaca dari para pelaku kudeta 15 Juli 2016 kemarin, sebagaimana diungkap Kadri Gursel dalam al-Monitor (22/7), sebanyak 124 Jenderal dari 358 Jenderal yang dimiliki angkatan bersenjata Turki ditahan pemerintah atau sebanyak 35 persen perwira tinggi dalam tubuh angkatan bersenjata. Dari jumlah itu, 83-nya berpangkat brigadir jenderal dan laksamana muda.

Artinya, para pelaku kudeta kebanyakan adalah para perwira tinggi lapis kedua yang didominasi generasi ışık evi, yang dipromosikan Erdogan pasca sukses menyingkirkan para jenderal sekuler dalam operasi anti kudeta Bolyus dan Ergenekon tahun 2004 silam. Mereka adalah para perwira militer didikan Gulen yang masuk dinas kemiliteran pada tahun 80-90-an.

Pada Desember 2013, terjadi operasi anti suap kejaksaan dan kepolisian sebagai upaya kudeta terhadap pemerintahan Erdogan yang dilakukan oleh jaringan Gulen. Operasi ini menarget para pejabat dan orang-orang dekat Erdogan. Operasi tersebut akhirnya dapat digagalkan dan menjadi sebab puncak keretakan hubungan Erdogan-Gulen.

Inilah korelasi tuduhan Erdogan menurut Gursel, soal keterlibatan Fethullah Gulen dalam kudeta berdarah kemarin. Mereka ini adalah prajurit yang berada di luar komando dan menerima perintah dari tokoh di luar hierarki militer yakni Gulen yang berada di Pennsylvania, AS.

Jejak Gulen di Kudeta Turki 15 Juli

Bila kebanyakan pengamat menilai Gulen sebagai tokoh agama yang tanpa masalah, maka hal itu tidak sepenuhnya benar. Pengamat Politik di Turki, Ezgi Basaran di laman Hurriyetdaily (28/7) mengungkap banyak keterlibatan Gulen dalam berbagai kegiatan melanggar hukum termasuk percobaan kudeta, diantaranya; Pertama, Gerakan Gulen memiliki jaringan para pejabat tinggi di birokrasi sipil, kejaksaan dan aparat keamanan yang bekerja dalam jaringan rahasia mereka. Para pengikutnya di birokrasi sipil, kejaksaan, kepolisian dan di militer lebih loyal kepada perintah Gulen ketimbang institusi dimana mereka bekerja.

Kedua, Kasus Bolyus 2010. Dalam kasus ini, para perwira militer, anggota parlemen oposisi, dan jurnalis dituduh merencanakan kudeta berdarah kepada pemerintahan AKP. Kemudian dibuktikan bahwa kasus tersebut dibuat berdasar bukti yang direkayasa dan yang merekayasa bukti-bukti tersebut adalah para Gulenis di kepolisian. Semua terdakwa dibebaskan dan Presiden Recep Tayyip Erdogan kemudian mengakui bahwa ia mendapatkan informasi yang salah dari para pengikut Gulen.

Ketiga, gerakan Gulen adalah salah satu kekuatan utama yang merusak proses damai Turki dan suku Kurdi. Serangan pertama Gulenis adalah penangkapan massal hampir 8000 aktivis Kurdi (walikota, akademisi dan jurnalis) pada 2009 yang dikenal dengan operasi penangkapan KCK (Partai Uni Komunis Kurdi). Politisi Kurdi membenarkan bahwa “otak dibalik penangkapan besar-besaran ini elemen gerakan Gulen di kepolisian dan kejaksaan. Infromasi gerakan Gulen berada di balik operasi ini juga dibenarkan pemerintah AKP. “Benar, gerakan Gulen yang memprakarsai operasi ini,” tutur wakil sekretaris Ketertiban dan Keamanan Publik, Muhammed Dervisoğlu. Serangan kedua, pembocoran catatan pembicaraan Oslo, antara Kepala Intelejen MIT Hakan Fidan dengan pemberontak PKK. Hanya Gulenis didalam aparatur keamanan yang memiliki kemampuan mengakses materi-materi rahasia dan mereka pula yang membongkarnya.

Keempat, upaya menahan paksa Fidan dan beberapa mantan direktur organisasi ini pada 7 Februari 2012 karena negosiasi tersebut. Upaya ini didukung Gulenis dalam insitusi kejaksaan. Tuduhan bahwa kudeta dipimpin para jenderal Gulenis berdasar bukti riil yang diabaikan beberapa tahun yang lalu. Ahmet Zeki Üçok, jaksa militer melakukan investigasi menyeluruh atas Gulenis di tubuh militer pada 2009. Ia lalu menemukan jaringan rahasia besar dalam tubuh militer. Banyak anggota organisasi rahasia beserta nama-namanya. Namun ia tidak dapat menyelesaikan investigasinya karena keburu ditahan atas tuduhan menyiksa para tahanan dan terlibat dalam plot kudeta Bolyus.

Ia lalu dipenjarakan selama 5 tahun. Ketika diwawancarai Ahmat Hakan April lalu, ia menyatakan bahwa dirinya tahu para anggota Gulenis di militer nama demi nama. Kemudian setelah kudeta gagal, dia menegaskan bahwa nama-nama yang terlibat kudeta sama persis dengan daftar nama-nama dalam penyelidikan sebelumnya.

Masih menurut Ezgi Basaran, merujuk kepada pesawat F16 yang mengebom gedung Parlemen, ia menyebut nama pensiunan kolonel dalam catatan pengadilan; ”Kita sekarang kuat kita punya F-16, F-4 yang akan terbang dengan satu perintah dari Fethullah Gülen.” Temuan Üçok ini didukung oleh banyak prajurit yang melawan percobaan kudeta dan para korban kasus Sledgehammer atau Bolyus.

Terakhir, semua partai politik baik AKP, CHP, MHP dan HDP bersepakat bahwa kudeta 15 Juli dikendalikan para prajurit Gulenis. Pengakuan para pelaku kudeta semakin memperkuat dakwaan tersebut. Ajudan Kepala Staff Angkatan Bersenjata Hulusi Akar mengakui keterkaitan tersebut dan menjelaskan bagaimana dia menyadap Kastaf sebelumnya Necdet Ozel. Testimoni Akar juga menjelaskan bahwa salah satu otak kudeta adalah Mayor Jenderal Hakam Evrim. Evrim mengajak Akar untuk mendukung kudeta dan memberi tahu bahwa dia dapat mengatur hubungan telpon dengan Gulen, yang dia sebut sebagai “pemimpin intelektual,” pada malam kudeta.

Dengan fakta-fakta di atas, Ezgi Basaran menyimpulkan bahwa banyak orang salah persepsi saat berpikir bahwa Gulen adalah tokoh dan ulama yang cinta damai. Para pengikutnya di militer telah melakukan kampanye teror pada kudeta 15 Juli dan jelas terdapat peran langsung Gulen disana.

Erdogan yang Otoriter atau Barat yang Hipokrit?

Bersikap tegas atau dikudeta, mungkin itu adalah pilihan sulit bagi erdogan saat ini. Namun the winner takes it all. Pasca kudeta 15 Juli, Erdogan menutup lebih dari 2.000 lembaga terkait Gulen di seluruh negeri. Sebanyak 35 lembaga kesehatan dan organisasi serta 1.043 lembaga pendidikan swasta, organisasi, asrama, dan hostel ditutup karena memiliki hubungan dengan Feto. Terdapat 1.229 yayasan dan asosiasi, 19 serikat, federasi dan konfederasi dan 15 sekolah dasar juga ditutup. Langkah-langkah tersebut diambil di bawah status darurat negara selama tiga bulan yang diumumkan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Bumi hangus jaringan Gulen juga merambah hingga ke Indonesia. Melalui Kedutaan Besar nya di Indonesia, Turki meminta pemerintah lakukan penutupan sekolah-sekolah terkait Jaringan Gulen. Dalam rilisnya (28/7), Kedubes Turki menyatakan pemerintah Turki saat ini sedang melakukan upaya-upaya yang perlu untuk menghukum sebagian orang yang terlibat kudeta. Fethullah Gulen telah ditetapkan sebagai dalang di balik kudeta Turki. Pemerintah Turki meminta Pemerintah RI konsen terhadap sekolah-sekolah jaringan Gulen dan FETO (Fehullah Terrorist Organization) yang di Indonesia sekolah-sekolah tersebut dipayungi oleh PASİAD. Tidak sampai di situ, Pemerintah Turki juag melakukan hal yang sama pada negara Kamboja dan Thailand.

Tindakan Turki ini sudah pasti tidak serta merta diamini oleh pemerintah setempat. Namun satu hal yang pasti, orang tua siswa akan ragu untuk memasukkan anak mereka ke sekolah yang secara resmi telah di-blacklist Pemerintah Turki, dan hal ini tentu akan berdampak serius bagi kelangsungan sekolah-sekolah Gulen di manca negara.

Barat dan medianya sudah barang tentu tidak senang dengan tindakan tegas Erdogan pada anasir kudeta. Alih-alih, menegaskan penentangannya atas kudeta militer serta mendukung demokrasi dan kehendak rakyat, media Barat justru memilih bersama para pelaku kudeta. Ketika kudeta berhasil dikalahkan, Barat dan medianya justru beralih mengecam demokrasi berikut ancaman represi dan tirani dari Erdogan yang disebut otoriter dan arogan. Barulah setelah ribuan rakyat Turki turun ke jalan melawan kediktatoran militer, Media Barat mulai tegas mendukung demokrasi dan ditambah pengungkapan kekhawatiran berlebihan atas para pelaku kudeta dan nasib mereka.

Erdogan mungkin melakukan kekeliruan langkah saat situasi menjadi sangat kompleks dan mengancam demokrasi Turki. Namun yang tidak dapat diabaikan bahwa kekuasaannya berdiri di atas legitimasi pemilu dan suara rakyat. Yang jelas, sebagaimana Barat dan medianya tidak mendukung langkah pembersihan unsur kudeta di Turki, seperti itu pula mereka tidak akan pernah membela saat Erdogan jatuh dikudeta, lalu partainya melawan dan dicap organisasi teroris di kemudian hari.

Erdogan nampaknya banyak belajar dari pengalaman pahit Mesir dan presiden Mursi. Sikap lemah terhadap lawan politik hanya akan berujung kejatuhan dan terbunuhnya ribuan pendukungnya serta cap organisasi teroris bagi partainya yang telah susah payah memenangkan pemilu secara demokratis, sebagaimana Barat syaratkan jika ingin didukung.

Apakah Barat dan medianya membela nilai demokrasi yang mereka kampanyekan dalam kasus Mesir dan menentang kudeta? Atau apakah mereka menuntut mengadili diktator militer Sisi yang melanggar HAM dengan membantai ribuan warga pendukung Mursi di Rab’ah Square?

Tidak, sama sekali tidak! Barat dan medianya hanya membela kepentingan politiknya saja. Demokrasi hanya hiasan pemanis. Kapan dipakainya tergantung kepentingan mereka.

Dan Erdogan sadar betul akan hal itu. Turki adalah harapan terakhir Arab Spring.

Barat dan medianya hanya memberikan dua pilihan; saat berjaya, Anda akan dicap diktator yang tidak demokratis. Saat jatuh dan dikudeta, Anda akan dicap sebagai teroris!

(1551)